Author: twadigmark

Pada dasarnya, berdasarkan penelusuran kami dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) -yang merupakan landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan pada umumnya- tidak mendefinisikan istilah peradilan dan pengadilan secara khusus.  Namun Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan […]

Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) paling siap menghadapi perubahan drastis “Society 5.0” pada masyarakat dan industri. Fakta ini tercermin dalam acara pengangkatan dan pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) di bawah kepemimpinan Juniver Girsang, Kamis (11/2) kemarin di Hotel Pullman, Jakarta. Acara berlangsung secara khidmat dan dapat disaksikan secara LIVE via Zoom […]

Pakar pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Amira Paripurna menyatakan, kebiri kimia  harus didasari atas assessment medis sebelum hakim menjatuhkan putusan. Assessment medis tersebut diharapkan mampu memberikan diagnosa mengenai dapat atau tidaknya seorang pelaku dikenakan tindakan kebiri kimia. “Selain itu, kebiri kimia harus dilakukan dalam tahap rehabilitasi, bukan setelah pelaku selesai menjalani masa pidana,” ujarnya, […]

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diminta memaksimalkan pengelolaan basis data digital dokumen dan informasi hukum. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengakses dokumen hukum nasional. Menteri Hukum dan HAM Yasonna menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Pertemuan Nasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Aula Moedjono, Gedung Badan Pembinaan […]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan sepenuhnya kasus hilangnya dana nasabah PT Bank Maybank Indonesia Tbk kepada penegak hukum. Sejauh ini kedua belah pihak baik Maybank maupun Winda D Lunardi selaku nasabah telah melaporkan kasus ini ke kepolisian. “Kami sudah lihat, mohon tunggu. Tidak enak kalau mendahului penegak hukum karena Maybank sendiri sudah laporkan dan nasabah […]

 Pengamat hukum, Budiono menilai dari banyaknya kejadian pelecehan terhadap anak di Lampung harus adanya treatment khusus atas kejadian ini. Pemerintah dan aparat hukum harus menuntaskan persoalan dengan gamblang. “Menurut saya, harus ada treatment terhadap kasus ini., Bukan hanya segi hukuman, karena kalau hukuman paling berat hanya hukuman kebiri. Namun, hingga sekarang hukuman kebiri atau hukuman terberat itu belum banyak […]

Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei bahwa ketidakpuasan publik di bidang hukum mencapai 64 persen, atau tertinggi dibandingkan dengan bidang-bidang lain. “Performa pemberantasan korupsi menjadi pemantik terbesar buruknya bidang penegakan hukum. Terlebih, kurun periode survei berbagai persoalan korupsi makin menguat,” kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah saat paparan hasil survei dan diskusi media […]

Kasus Jiwasraya masih terus bergulir. Meski beberapa terdakwa sudah dihukum seumur hidup, tetapi hal itu belum bisa menggantikan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi tersebut.  Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Yenti Garnasih mengatakan, uang hasil korupsi pasti sudah dinvestasikan dalam bentuk barang dan aset. Hal ini menyulitkan lembaga penegak hukum karena belum ada payung […]

Penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan, Agung diminta berhati-hati dalam menangani kasus perbankan. Pasalnya, posisi perbankan sangat unik karena bisa berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional. “Saya dukung proses penegakan hukum kepada siapa saja dan harus kita hormati itu. Tetapi harus hati-hati jika proses hukum itu menyangkut bank. Jangan sampai mempengaruhi kepercayaan nasabah karena kasusnya diumbar […]