Penyelesaian sengketa batas wilayah Republik Indonesia dan Republik Democratik Timor Leste (RDTL) di perbatasan Naktuka (Noelbesi-Citrana) sangat dinanti masyarakat adat kedua negara. Berdasarkan data pada 2010, wilayah perbatasan Naktuka diduduki sekitar 44 kepala keluarga asal Oecusse, Timor Leste, sejak 1999, yakni setelah Timor Leste (waktu itu masih bernama Timor Timur) menyatakan berpisah dari Indonesia. Naktuka berada di […]
Continue reading
Hukum laut dinilai penting bagi suatu bangsa atau negara. Mengapa laut begitu penting untuk dilindungi? Seperti diketahui, 70 persen atau 361 juta kilometer persegi dari permukaan bumi terdiri dari laut. Laut merupakan sarana yang menghubungkan suatu bangsa dengan bangsa lain ke seluruh pelosok dunia untuk berbagai macam kegiatan. Laut juga mengandung kekayaan berupa segala jenis […]
Continue reading
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hararto menyatakan, melalui omnibus law pemerintah bakal mempermudah perizinan baik untuk UMKM maupun untuk pendirian perseroan terbatas (PT) untuk perseorangan. Airlangga mengatakan, dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja pemerintah melakukan restrukturisasi untuk berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perizinan usaha. Dia mengatakan, untuk proses perizinan tak lagi berlandaskan pada assas […]
Continue reading
Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengaku tidak takut didugat Uni Eropa soal ekspor Nikel ke Word Trade Organization (WTO). Jokowi memastikan pemerintah siap menghadapi gugatan tersebut. Demikian disampaikan Jokowi saat meresmikan eksor perdana produk Isuzu Traga di PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI), Kawasan Surya Cipta, Karawang, Kamis (12/12/2019). “Kalau ada yang gugat kita hadapi. […]
Continue reading
Wacana amandemen Undang-undang Dasar atau UUD 1945 ujug-ujug mencuat. PDIP merupakan salah satu partai yang getol mendorong adanya perubahan konstitusi. Isu yang muncul adalah menghidupkan lagi Garis-garis Besar Haluan Negara. Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai wacana PDIP untuk melakukan perubahan terbatas UUD 1945 sebagai langkah mundur. “Saya kira kajian PDIP kurang mendalam, tidak melihat sejarah, tidak […]
Continue reading
Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding memastikan pihaknya bakal melibatkan elemen masyarakat sipil untuk mendengarkan aspirasi terkait pasal-pasal bermasalah dalam Revisi Kitab Undang-undang Pidana (RKUHP). Berbagai masukan akan ditampung. Sejauh ini, kata Sudding, Komisi III belum belum membahas pasal-pasal kontroversial dalam RKUHP usai dilimpahkan oleh DPR periode sebelumnya. “Wong belum ada pembahasannya kok, betul ada carryover (dari periode sebelumnya). Kemudian […]
Continue reading
Johnny Gerard Plate resmi menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Sejumlah “warisan” program yang belum tuntas dari periode pun menunggu. Salah satunya adalah Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang batal disahkan dan harus mulai dirumuskan dari nol. UU ini harus segera dikebut, mengingat perhatian Jokowi terhadap ekonomi digital ke depan sangat […]
Continue reading
UU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) akan dilanjutkan pembahasannya oleh anggota DPR periode mendatang. Tapi RUU Perlindungan Data Pribadi dinilai jauh lebih penting. “RUU KKS itu cepat sekali, ada kepentingan apa di balik ini?” kata Chairman Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMI) Kamilov Sagala kepada detikINET, Senin (30/9/2019). Untung saja akhirnya RUU KKS ditangguhkan ke DPR […]
Continue reading
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, DPR dan pemerintah sepakat untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP). Ia mengatakan, penundaan pengesahan RKUHP sampai pada waktu yang tidak ditentukan. “Titik temunya penundaan sampai waktu yang tidak ditentukan, bisa sekarang periode ini atau yang akan datang. Artinya bisa periode yang akan datang,” kata Bambang di Kompleks […]
Continue reading
Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disepakati antara Komisi III DPR dan pemerintah. Sepuluh fraksi yang hadir dalam rapat bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly itu sepakat tanpa ada catatan “Izinkan saya untuk memberikan pengesahan revisi Undang-Undang KUHP untuk diketok. Bisa disepakati?” tanya Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsyudin di ruang […]
Continue reading