Category: News

Wamenkumham: Reformasi Hukum RI Tak Semudah Membalikkan Tangan

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan reformasi hukum di Indonesia tak semudah membalikkan telapak tangan. Ia memastikan perbaikan tersebut sedang berjalan.“Reformasi hukum di Indonesia ini memang merupakan suatu proses yang tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan. Itu ada step by step yang dilakukan, baik oleh institusi aparat penegak hukum maupun oleh Kementerian […]

Continue reading

Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau UU Narkotika, termasuk legalisasi ganja medis. “Putusan MK sangat jelas ya, bahwa itu ditolak untuk semuanya. Dan dalam pertimbangannya, MK meminta untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut […]

Continue reading

Kabar Gembira, Jokowi Terbitkan Aturan Negara Tanggung Biaya Persalinan Ibu Hamil

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan aturan baru terkait biaya persalinan ibu hamil yang saat ini bisa ditanggung oleh negara Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir melalui Program Jaminan Persalinan. Peraturan terkait biaya persalinan ibu […]

Continue reading
Pemidanaan Dokter dan Advokat Dihapus dari Revisi KUHP

Pemidanaan Dokter dan Advokat Dihapus dari Revisi KUHP

REVISI Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) akan mengakomodasi 14 isu krusial. Namun, DPR dan pemerintah sepakat dua isu krusial dihapus. “Satu adalah mengenai pemidanaan terhadap dokter dan dokter gigi. Karena menurut hemat kami itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Kedua adalah pemidanaan terhadap advokat curang,” kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia […]

Continue reading
Larangan Merokok untuk Para Pengendara Kendaraan Bermotor

Larangan Merokok untuk Para Pengendara Kendaraan Bermotor

Berfokus pada kendaraan roda dua, aturan terkait rokok seharusnya juga berlaku pada seluruh pengendara kendaraan bermotor. Hal itu disampaikan pendiri dan instruktur Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC), Jusri Pulubuhu. “Sebenarnya aturan itu sudah ada di UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak hanya untuk kendaraan bermotor roda dua tapi seluruh kendaraan bermotor, […]

Continue reading
Makna dan Arti Resesi yang Harus Kamu Tau

Makna dan Arti Resesi yang Harus Kamu Tau

Pelemahan ekonomi global telah membuat sejumlah negara besar jatuh ke lubang resesi. Ancaman ini juga berpotensi besar menyerang Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, Indonesia harus mewaspadai bahaya resesi yang kian nyata ini. “Jadi kalau ada orang yang bilang Indonesia jauh dari ancaman resesi, jauh apanya? […]

Continue reading
Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum

Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

stilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal  istilah perbuatan cabul.  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut pelaku pelecehan seksual berarti  orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur […]

Continue reading
Contoh Sengketa Perbatasan Berakhir Damai

Contoh Sengketa Perbatasan Berakhir Damai

Penyelesaian sengketa batas wilayah Republik Indonesia dan Republik Democratik Timor Leste (RDTL) di perbatasan Naktuka (Noelbesi-Citrana) sangat dinanti masyarakat adat kedua negara. Berdasarkan data pada 2010, wilayah perbatasan Naktuka diduduki sekitar 44 kepala keluarga asal Oecusse, Timor Leste, sejak 1999, yakni setelah Timor Leste (waktu itu masih bernama Timor Timur) menyatakan berpisah dari Indonesia. Naktuka berada di […]

Continue reading
Syarat dan Ketentuan Penangguhan Penahanan Terdakwa atau Tersangka

Syarat dan Ketentuan Penangguhan Penahanan Terdakwa atau Tersangka

Berdasarkan Pasal 31 ayat 1 KUHAP, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Perihal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut adalah sepenuhnya kewenangan pejabat yang menahan, sesuai dengan tingkat pemeriksaan (penyidik atau penuntut umum atau hakim). […]

Continue reading
Memahami Perbedaan Whistle Blower dan Justice Collaborator

Memahami Perbedaan Whistle Blower dan Justice Collaborator

Istilah keduanya dikutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Whistle Blower adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan […]

Continue reading