Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga tinggi negara yang memegang peran penting dalam menjaga kestabilan dan keberlangsungan sistem hukum dan konstitusi di Indonesia. Sebagai pengawal konstitusi, MK memiliki tugas untuk memutuskan sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan konstitusi yang terjadi di Indonesia. Peran MK dalam mempertahankan konstitusi Indonesia terletak pada fungsi pengujian materiil dan formal […]
Continue reading
Artikel ini akan membahas tentang hukum perbuatan tidak menyenangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan tidak menyenangkan diatur dalam Pasal 335 KUHP , yang berbunyi, “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau keduanya bersama-sama bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukan […]
Continue reading
Hukum adat adalah hukum kebiasaan. Hukum ini juga berlaku di Indonesia. Meskipun Indonesia adalah negara hukum, akan tetapi hukum adat ini sampai sekarang ini masih dilestarikan. Meskipun demikian, hukum adat bukanlah hukum yang berdiri sendiri tanpa landasan hukum. Hukum adat diakui negara dan diakui sebagai hukum yang sah yang berlaku di Indonesia. Namun, masih banyak orang […]
Continue reading
Hukum Perdata adalah bagian dari hukum yang mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar individu. Hukum perdata adalah hukum yang membahas hubungan antara individu-individu dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi. Hukum perdata membahas masalah-masalah seperti perjanjian, hutang, hibah, dan warisan. Ini juga mengatur kontrak-kontrak antara pihak-pihak, menentukan siapa yang bertanggung jawab […]
Continue reading
Selain hukum formal yang dibuat oleh pihak yang berwenang, masyarakat Indonesia juga mengenal hukum adat. Berbeda dengan hukum formal, hukum adat cenderung berbeda-beda di setiap daerah. Meski begitu, pelaksanaan hukum adat tetap harus dipatuhi oleh setiap masyarakat di daerah tersebut.Adapun hukum adat dapat memenuhi unsur dalam cita hukum alam pikiran masyarakatnya. Nah, bagi Anda yang […]
Continue reading
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy bersama Komisi III DPR telah menyepakati pengambilan keputusan tingkat I terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Kesepakatan tersebut tinggal di bawa ke rapat paripurna DPR terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. Kendati nantinya sudah disahkan dan diundangkan, KUHP yang baru disebutnya tak bisa […]
Continue reading
Kejaksaan Republik Indonesia mendirikan Rumah Restorative Justice. Program ini diharapkan masalah tindak pidana ringan dapat diselesaikan tanpa hukuman penjara. Rumah Restorative ini bekerja berlandaskan dari prinsip keadilan restoratif atau Restorative Justice. Melansir laman Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, kemunculan restorative justice dilatarbelakangi ketidakpuasan atas implementasi sistem peradilan pidana pada pertengahan 1970-an. Sifatnya yang retributif dianggap kurang […]
Continue reading
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan reformasi hukum di Indonesia tak semudah membalikkan telapak tangan. Ia memastikan perbaikan tersebut sedang berjalan.“Reformasi hukum di Indonesia ini memang merupakan suatu proses yang tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan. Itu ada step by step yang dilakukan, baik oleh institusi aparat penegak hukum maupun oleh Kementerian […]
Continue readingWakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau UU Narkotika, termasuk legalisasi ganja medis. “Putusan MK sangat jelas ya, bahwa itu ditolak untuk semuanya. Dan dalam pertimbangannya, MK meminta untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut […]
Continue reading
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan aturan baru terkait biaya persalinan ibu hamil yang saat ini bisa ditanggung oleh negara Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir melalui Program Jaminan Persalinan. Peraturan terkait biaya persalinan ibu […]
Continue reading