Pengacara Hercules dari Kantor Hukum EQUAL & CO : Hercules divonis 8 bulan, Majelis Hakim Cerdas

Hercules Rosario Marshal (kiri) berdiskusi dengan tim kuasa hukum yang diketuai oleh Anshori Thoyib (kanan) dari kantor pengacara EQUAL & CO

Hercules Rosario Marshal (kiri) berdiskusi dengan tim kuasa hukum yang diketuai oleh Anshori Thoyib (kanan) dari kantor pengacara EQUAL & CO

Kuasa Hukum Hercules , Anshori Thoyib mengatakan, pihaknya merasa puas dengan keputusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman penjara selama delapan bulan dipotong masa tahanan terhadap kliennya. Anshori menyebut, Hercules tidak melakukan kekerasan dalam perkara perusakan dan pendudukan lahan milik PT Nila Alam, Kalideres, Jakarta Barat, yang disangkakan pada kliennya itu.

“Tidak lakukan kekerasan, masuk sana berdasarkan putusan PK Nomor 90 Tahun 2003. Datang ke sana hanya lihat pemasangan plang,” kata Anshori di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar), Rabu (27/3)

Ia menyebut, pemasangan plang itu atas perintah dari Sofian Sitepu. Menurutnya, Sofian telah memberikan penjelasan yang salah kepada ahli waris. “Harusnya dijelaskan, tidak boleh masuk sembarangan. Ini dia bilang boleh masuk dan kita pasang plang,” paparnya.

Oleh karena itu, kata Anshori, pihaknya akan segera melaporkan Sofian Sitepu ke Mabes Polri. Di sisi lain, dia menambahkan, pihaknya juga masih memikirkan langkah hukum selanjutnya bagi Hercules selama dua hingga tiga hari ke depan.

Sementara itu, saat disinggung mengenai tindakan Hercules yang sempat mengamuk dan menyerang wartawan di basement PN Jakbar, sesaat sebelum memasuki ruang sidang Anshori mengaku tidak mengetahuinya. “Tidak tahu. Saya tidak ada di lapangan,” ucapnya.

Seperti diketahui, Hercules ditangkap Polres Metro Jakarta Barat di Kompleks Kebon Jeruk, Kembangan, Jakarta Barat pada 23 November 2018. Ia diamankan karena diduga terlibat dalam kasus penguasaan lahan milik PT Nila Alam di Jalan Daan Mogot KM 18, Kalideres, Jakarta Barat.

Sumber : Republika.co.id

EQUAL & CO merupakan firma hukum yang dibentuk oleh para advokat yang telah eksis dan mempunyai pengalaman dalam menangani permasalahan – permasalahan hukum baik jalur litigasi maupun non-litigasi. Keberadaan dan eksisnya firma hukum EQUAL & CO didukung oleh advokat yang handal dan mempunyai pengalaman, skill dan pengetahuan hukum yang telah teruji, mempunyai kemampuan dalam menemukan solusi hukum.

Facebook Mangkir, Kominfo Imbau Pihak Terkait Ikuti Sidang

Facebook Mangkir, Kominfo Imbau Pihak Terkait Ikuti Sidang

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan setiap pihak yang terlibat dalam proses hukum harus menuruti dan mengikuti proses pengadilan hingga tuntas.

Hal ini dikatakan Plt Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu menanggapi Ketua Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) Kamilov Sagala yang menyatakan Kominfo harus mengingatkan Facebook dalam sidang class actionkebocoran 1,09 juta data pengguna Facebook.

“Kominfo menghargai setiap proses hukum yang ada di negeri ini. Jika ada kasus hukum yg mungkin timbul dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika. Kominfo mendorong agar pihak yang terlibat menghadapi proses hukum tersebut dengan baik,” kata Ferdinandus ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (29/11).Kamilov menyebutkan Kominfo harus mengingatkan Facebook agar patuh terhadap regulasi di Indonesia. Salah satunya adalah agar pihak tergugat, yaitu Facebook pusat, Facebook Indonesia dan Cambridge Analytica hadir dalam persidangan.

“Kominfo sebagai kementerian terkait dengan usaha FB di Indonesia punya kewajiban moral mengingatkan FB bahwa comply terhadap regulasi negara merupakan bentuk perusahaan international yang berbudaya terhormat,” ujar Kamilov.

Sebelumnya, Facebook Indonesia dan Cambridge Analytica kembali tidak menghadiri sidang gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (27/11). Ketika pihak pengadilan mengantarkan surat pemanggilan ke tergugat kedua Facebook Indonesia, kondisi kantor kosong melompong.

Jemmy mengatakan pihak pengadilan harus menitipkan surat pemanggilan tersebut ke kelurahan Kuningan Barat. Seperti yang diketahui, kantor Facebook Indonesia di Gedung Capital Place, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Hanya tergugat pertama, Facebook Pusat yang hadir dalam sidang yang diwakilkan oleh kuasa hukum. Kendati demikian kuasa hukum Facebook pusat ini tidak memiliki kuasa hukum yang sah di mata majelis hakim.

Majelis hakim mempertanyakan keabsahan surat kuasa karena tidak dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat.

Sumber : cnnindonesia.com

Demi Facebook Patuhi Hukum RI, Presiden Donald Trump Bakal Dilibatkan

Indonesia Menggugat Facebook

Sidang gugatan class action terhadap Facebook di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dilanjutkan besok Selasa 27 November 2018. Sidang besok merupakan lanjutan dari sidang perdana pada 27 Agustus 2018. Pada sidang perdana, Facebook mangkir dari sidang.

Gugatan class action Facebook itu menyusul skandal bocornya data 1,09 juta pengguna di Indonesia. Gugatan diajukan oleh Executive Director dan Chief of Communication Indonesia ICT Institute (IDICT), Heru Sutadi dan Kamilov Sagala dari Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII).

Mengantisipasi sikap ngeyel Facebook dengan mangkir kembali dari sidang class actiontersebut, tim kuasa hukum penggugat akan menempuh cara ekstra. Tujuannya supaya Facebook tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku di Indonesia.

Kantor hukum EQUAL & CO, sebagai kuasa hukum penggugat bakal mengirimkan surat ke pemerintah Amerika Serikat. Langkah ini dilakukan sebab markas pusat Facebook ada di Amerika Serikat.

“Kami sudah menyiapkan saksi-saksi kunci yang bersedia hadir dalam persidangan nanti. Kami juga akan mengirim surat kepada Presiden Donald Trump untuk mengimbau warga negaranya taat terhadap hukum yang berlaku di negara Indonesia,” ujar kuasa hukum penggugat, Jemy Tommy kepada VIVA, Senin 26 November 2018.

Jemy mengatakan, tim kuasa hukum akan mengirimkan surat kepada Trump baik secara khusus maupun surat secara terbuka.

Dia menuturkan, surat itu akan dikirimkan setelah melihat perkembangan dan dinamika sidang lanjutan pada 27 November 2018.

“Segera setelah sidang besok, jika Facebook mangkir sidang lagi,” tuturnya.

Untuk itu, dia mengimbau kepada Facebook agar taat kepada hukum yang berlaku di Indonesia, yakni dalam konteks kali ini, Facebook memenuhi panggilan resmi sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sumber : viva.co.id

Menanti Sidang Gugatan Terhadap Facebook

The Facebook logo

Pekan depan, sidang gugatan Facebook terkait skandal bocornya data 1,09 juta pengguna di Indonesia akan dilanjutkan. Sidang pada Selasa 27 November 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu merupakan lanjutan dari sidang perdana pada 27 Agustus 2018. Pada sidang perdana, Facebook mangkir dari sidang dengan alasan ada kesalahan penulisan nama Facebook.

“Besok kami akan mendaftarkan lagi kuasa hukum tambahan untuk memperkuat tim lawyer. Selain itu kami sudah menyiapkan beberapa profesor dan ahli di bidangnya yang siap mendukung gugatan kami,” ujar Jemy kepada VIVA, Rabu malam 21 November 2018.

Dia mengatakan, sidang lanjutan pekan depan merupakan momen penting bagi Facebook dalam kasus gugatan tersebut. Sidang tersebut menjadi forum bagi media sosial terpopuler sejagat itu untuk mempertahankan diri dari tudingan IDICT dan LPPMI.

“Yang pasti ini kesempatan yang diberikan kepada Facebook untuk membela diri dan membuktikan bahwa Facebook memang tidak bermasalah di Indonesia,” ujarnya.

Jika Facebook kembali mangkir dari sidang, Jemy mengatakan, sidang akan terus berlanjut. Sebab majelis hakim pada sidang pertama sudah memutuskan sidang bakal terus lanjut dengan atau tanpa kehadiran Facebook sebagai tergugat.

Sumber : www.viva.co.id/digital/digilife/1096325-soal-nasib-facebook-jangan-salahkan-indonesia

EQUAL & CO Punya Amunisi Baru untuk Melawan FACEBOOK

EQUAL & CO Punya Amunisi Baru untuk Melawan FACEBOOK

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) meminta Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk lebih tegas dalam menindak Facebook yang terindikasi berulang kali gagal dalam melindungi data penggunanya.“Kami minta Kominfo untuk lebih tegas. Jangan lagi suguhkan publik dengan telenovela seperti minta keterangan, kirim surat, dan basa-basi lainnya ke Facebook. Regulator itu salah satu tugasnya menegakkan aturan, kalau tak mampu jalankan tugas, wajar dipertanyakan ada apa antara Facebook dan Kominfo,” gusar Direktur LPPMII Kamilov Sagala kepada IndoTelko (3/10).Kamilov diminta tanggapannya teerkait aksi  yang mengaku sudah mengirimkan surat ke Facebook terkait beredarnya isu yang menyatakan fitur dari platform sosial itu berdampak pada peretasan akun pengguna.

Menurut Kamilov, Kominfo sudah berkali-kali mempertontonkan ke publik dalam kasus Cambridge Analytica seperti “membela” Facebook di Indonesia.“Harusnya kesempatan kali ini bagi Kominfo memperbaiki citra diri. Jangan lagi pola pikir seperti korporasi mengelola kebijakan publik. Kasihan warga kalau tak ada yang menjadi pelindungnya,” ulasnya.Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengungkapkan dalam surat yang dikirimkan Kominfo ke Facebook dinyatakan nama “Facebook Indonesia”. “Ini artinya waktu di pengadilan kemarin itu yang benar mana? Ngakunya gak ada Facebook Indonesia, lah itu Kominfo di rilisnya bilang Facebook Indonesia. Ini udah bener-bener harus dibongkar semua,” tukasnya.Kuasa hukum LPPMII & IDICTI dari kantor hukum EQUAL & CO. Jemy Tommy mengaku adanya isu terbaru kebobolan data ini menjadikan amunisi baru bagi penggugat dalam kasus Cambridge Analytica yang akan disidang November mendatang.“Ini akan menjadi sebagai bukti tambahan bahwa benar sistem keamanan data Facebook tidak secure bagi  penggunanya. Jelas ini tidak memenuhi kewajibannya sebagai penyelenggara sistem elektronik dan dapat direkomendasikan dicabut ijinnya sampai pertanggung jawabannya kepada tuntutan  pengguna terpenuhi,” katanya.

Asal tahu saja, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) dan Indonesia ICT Institute (IDICTI) adalah dua institusi yang tengah menggugat Facebook di Indonesia terkait skandal Cambridge Analytica.Sidang pertama sudah berjalan pada 21 Agustus 2018, Facebook mangkir karena beralasan ada kesalahan nama.

Sumber : https://indotelko.com/kanal?c=rm&=kominfo-diminta-lebih-tegas-facebook

Indonesia Menggugat Facebook

Indonesia Menggugat Facebook

Facebook mengungkapkan data terbaru yang mengejutkan. Penyalahgunaan data pengguna yang mulanya diperkirakan sekitar 50 juta, diketahui kemudian bahwa ada sekitar 87 juta data pengguna menjadi korban.

Yang menarik, Indonesia juga kena imbasnya dan masuk tiga besar negara yang berdampak pada penyalahgunaan data pengguna Facebook. Dari 87 juta pengguna yang bocor, 70,6 juta akun yang disalahgunakan berasal dari Amerika Serikat (AS), Filipina berada di posisi kedua dengan 1,2 juta akun, dan Indonesia ada di posisi ketiga dengan sekitar 1 juta akun. Tepatnya, dari total jumlah akun yang disalahgunakan, 1,3 persen di antaranya adalah milik pengguna Indonesia.

Ayo,  dukung Gerakan #IndonesiaMenggugat Facebook untuk Keamanan dan Kenyaman Pengguna Media Sosial di Indonesia.

Berikan dukungan Anda dengan melengkapi dan mengirimkan formulir isian di SINI

#INDONESIAMENGGUGATFACEBOOK

Melawan Jemawa Facebook

Logo facebook

Babak baru skandal Facebook kian bergulir. Awan kelabu masih menaungi Facebook dalam badai krisis data pengguna. Setelah berkali-kali menjelaskan bocornya data pengguna dan meminta maaf di berbagai forum, Facebook kini menghadapi badai baru dalam kasus tersebut.

Media sosial raksasa besutan Mark Zuckerberg itu sedang menjadi sasaran tembak pengguna. Facebook dituding tak serius bertanggung jawab dan menangani masalah bocornya data 87 juta pengguna seluruh dunia, termasuk data 1,09 juta pengguna Facebook di tanah air.

Facebook dimejahijaukan di berbagai negara. Di kandang Facebook, Amerika Serikat, pada akhir Maret 2018, tiga pengguna mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action)di Mahkamah Federal di Distrik Utara California.

Tiga pengguna marah lantaran mereka menyadari Facebook telah menyusupi riwayat telepon dan SMS tanpa izin mereka melalui Messenger. Pengguna yang direkam riwayat telepon dan SMS itu merupakan pengguna Android.

Penggugat di AS menyatakan, media sosial itu telah melanggar sejumlah hukum dan peraturan, termasuk hak privasi konstitusi California, akses data komputer, dan Undang Undang Konsumen California.

Di Benua Biru, Facebook terancam eksistensinya. Sebab Uni Eropa akan memperbarui hukum privasinya agar informasi orang-orang yang diposting secara online menjadi lebih transparan. Pada 25 Mei 2018, Uni Eropa memberlakukan Regulasi Perlindungan Data Umum (General Data Protection Regulation/GDPR).

Pada aturan tersebut, perusahaan sistem elektronik akan dikenakan denda hingga 4 persen dari omzet global jika ketahuan melanggar aturan.

Gugatan di Negeri Paman Sam resonansinya sampai nun jauh di tanah air. Pada pekan pertama Mei 2018, Wakil kelompok yang direpresentasikan Kamilov Sagala dari Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) dan Heru Sutadi dari Indonesia ICT Institute (IDICTI), mengajukan class action kepada Facebook global, Facebook Indonesia, dan Cambridge Analytica, sebagai tergugat.

Class action di tanah air itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 7 Mei 2018 dan belakangan pengadilan tersebut menjadwalkan sidang pada 21 Agustus 2018.

Gagal lindungi pengguna

Penggugat di Indonesia menuntut ganti rugi kepada Facebook dan Cambridge Analytica kerugian materiil dan immateriil dampak dari bocornya data pengguna tersebut.

Untuk kerugian materiil, penggugat menuntut Facebook dan Cambridge Analytica, membayar ganti rugi Rp21,93 miliar dengan rincian kerugian akses internet Rp20 ribu untuk tiap pengguna Facebook dikalikan 1,096 juta pengguna Facebook Indonesia.

Dalam gugatannya itu, penggugat menilai kerugian materiil berupa pengeluaran-pengeluaran yang timbul sejak munculnya berita kebocoran data-data pribadi milik masyarakat Indonesia pengguna Facebook.

“Antara lain biaya-biaya pulsa dan/atau data internet untuk mengakses, mengecek pengaturan (setting) aplikasi Facebook, mencari informasi berita-berita media onlineterkait kebocoran data pribadi pengguna Facebook,” demikian gugatan class action dari tanah air tersebut.

Penggugat juga meminta pengadilan menghukum tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1 juta per hari dalam hal terlambat memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incracht). 

Penggugat juga ingin Facebook meminta maaf secara tertulis dan terbuka kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia, khususnya pengguna Facebook Indonesia, selama 7 hari berturut-turut di media massa nasional baik cetak maupun elektronik, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, penggugat meminta pengadilan memblokir atau melarang akses Facebook di Indonesia dan melarang kegiatan operasional Facebook Indonesia di gedung perkantoran Capital Place Lantai 49 Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Dalam gugatannya, Facebook dan Cambridge Analytica dituding telah gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam  ketentuan Permenkominfo Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dengan kegagalan menjaga data pengguna, penggugat menilai Facebook dan mitranya itu, konsekuensinya gagal memenuhi hak kenyamanan konsumen/pengguna sesuai ketentuan pasal 4 huruf a Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ternyata belakangan Facebook juga diseret pengusaha muda Sam Aliano ke Bareskrim Polri. Perkaranya bukan penyalahgunaan data, Sam melaporkan Facebook dan YouTube karena diduga platform itu membantu teroris.

“Saya melaporkan YouTube dan Facebook karena perusahaan ini sudah berkali-kali diingatkan, tapi tidak mau ikut aturan yang ada di Indonesia yaitu memblokir konten-konten yang membahayakan rakyat,” kata Sam di Bareskrim Polri, Kamis, 24 Mei 2018.

Sam menuturkan, pada kedua platform itu bertebaran artikel cara merakit bom, ceramah doktrin teroris ISIS. Untuk itu layak untuk diseret ke jalur hukum.

Jangan jemawa

Panennya gugatan Facebook ini, menurut penggugat Facebook, Heru Sutadi, menjadi pelajaran bagi media sosial raksasa agar tak jemawa dan semena-mena dengan pengguna. Facebook harus belajar dari Indonesia, yakni berhati-hati dan meningkatkan keamanan dan dalam menjaga data pribadi pengguna, apalagi sampai menjual ke pihak lain.

“Jangan menjual data pengguna pada pihak lain. Selektif lah memantau aplikasi yang bekerja sama dan hormati aturan yang ada di suatu negara seperti Indonesia,” jelas Heru.

Untuk menggalang dukungan dalam menggugat Facebook, Heru mengajak pengguna di Indonesia meyampaikan dukungan dengan mengisi formulir online pada tautan www.idicti.com/wp.

Pengguna Facebook Indonesia yang ingin gabung menggugat platform besutan Mark Zuckerberg diminta mengisi dan mengirimkan formulir yang berisi nama, alamat e-mail,nomor telepon, dan fotokopi KTP.

Mantan Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia itu mengatakan dukungan terus mengalir. Per Kamis malam 23 Mei 2018, dukungan sudah menembus seribuan pengguna. Namun pihaknya masih mengklarifikasi data dukungan yang masuk.

Heru mengatakan, pada awal Agustus, dia akan menggelar kumpul bareng dengan para pengguna Facebook di Jakarta. Tujuannya untuk membahas langkah selanjutnya setelah pengajuan gugatan serta memberikan dukungan selama menjalani persidangan.

“Diharapkan sekitar 25 persen dari 130 jutaan pengguna Facebook bisa hadir ke Jakarta untuk kumpul bareng dan bersilaturahmi,” ujar Heru.

Sebelah mata

Dikepung dengan gugatan sana-sini, Facebook Indonesia masih diam seribu bahasa. Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia, Ruben Hattari, belum bisa berbicara lebih jauh soal sidang gugatan yang berlangsung 21 Agustus 2018 di PN Jakarta Selatan.

“Enggak bisa komentar tentang itu (sidang gugatan)” jelas Ruben.

VIVA mengontak News Partnerships Lead Facebook Indonesia, Alice Budisatrijo, untuk mendapatkan keterangan lebih detail atas gugatan tersebut. Pesan instan yang dikirimkan VIVA sudah terbaca Alice, namun tak dibalas. Sambungan telepon tak tersambung.

Sedangkan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyilakan masyarakat untuk menggugat Facebook.

Ia juga tak merasa, pemerintah didahului dengan masyarakat sipil dalam menggugat Facebook. Menurutnya semua pemerintah di berbagai negara dunia punya cara masing-masing untuk menangani masalah penyalahgunaan data pengguna Facebook tersebut.

Kominfo, kata dia, fokus untuk menyiapkan sanksi bagi Facebook yang meliputi sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan sampai penghentian sementara. Dalam perjalanannya, Facebook sudah menerima Surat Peringatan dua kali dari Kominfo terkait skandal bocor data pengguna.

“Kemudian pemerintah lainnya, penegak hukum itu sanksinya kriminal. Bukan masalah keduluan, kalau saya sih pemerintah melakukan (langkah), masyarakat melakukan. Bagus-bagus saja, itu haknya masyarakat,” jelas Rudiantara ditemui di Jakarta, Rabu malam 23 Mei 2018.

Pemerintah bisa berdalih punya cara untuk menaklukkan Facebook. Namun Heru menilai langkah lembek pemerintah terhadap Facebook.

Heru mengatakan Facebook memandang sebelah mata penanganan bocornya data 1,09 juta pengguna. Facebook menilai Indonesia tak punya kekuatan untuk menaklukkan platform tersebut.

“Kita dianggap negara yang mungkin enggak berdaya atau akan tegas berani misal memblokir Facebook sehingga terkesan cuek saja dengan kebocoran yang terjadi. Tambah lagi pemerintah yang terkesan kurang tegas untuk memberikan sanksi,” jelas Heru. (one)

Amal Nur Ngazis, Lazuardhi Utama , Novina Putri Bestari , Gadis Neka Osika

Facebook Bungkam Saat Dikonfirmasi Panggilan Sidang PN Jaksel

Facebook memilih bungkam

Jakarta, CNN Indonesia — Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari menolak berkomentar ketika ditanya terkait pemanggilan sidang.

“Nggak bisa (berkomentar). Ke acara ini dulu,” ujarnya saat ditemui di sela-sela peresmian pembukaan ruang komunal Indonesia di One Pacific Place, Jakarta, Rabu (23/5).

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijadwalkan akan menggelar sidang pertama kasus kebocoran data pengguna Facebook di Indonesia. Sidang tersebut akan digelar di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 21 Agustus nanti.

“Sidang pertama skandal kebocoran data akan digelar pada Agustus,” kata Ketua Lembaga Pengembangan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMI) Kamilov Sagala melalui sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/5).

Dalam gugatan ini, LPMII dan Indonesia ICT Institute (IDICTI) mewakili para pengguna Facebook di Indonesia. Direktur IDICTI Heru Sutadi mengatakan bahwa pihaknya akan menggugat Facebook Indonesia, Facebook pusat, dan Cambridge Analytica.

“Dalam surat pemanggilan, tergugat disebutkan dengan Facebook dkk. Itu maksudnya Facebook Indonesia, Facebook Pusat, dan Cambridge Analytica, ujar Heru saat dihubungi terpisah lewat pesan teks.

Surat pemanggilan sidang yang dimaksud telah tercatat di Pengadilan Jakarta Pusat dengan nomor perkara 396/Pdt.G/2017PN.JKT.SEL.

Surat tersebut memanggil Facebook sebagai pihak tergugat dan Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPMII) serta Indonesia ICT Institute (IDICTI) sebagai pihak penggugat.

Pihak penggugat juga menuntut agar Facebook mengganti kerugian material sebesar Rp 21,9 miliar dan ganti rugi imaterial Rp10,9 triliun. (age/evn)

Menkominfo: Bagus, Facebook Disidang di Indonesia

rdpu-komisi-i-dengan-facebook-indonesia

VIVA – Pengguna Facebook Indonesia yang diwakili Indonesia ICT Institute dan Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia atau LPPMII menggugat Facebook dan Cambridge Analytica. Gugatan class action dilakukan kepada dua lembaga itu menyusul bocornya data 1,09 pengguna Facebook di Indonesia.

Sidang gugatan terhadap Facebook dan Cambridge Analytica akan diselenggarakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 21 Agustus 2018.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menganggap santai gugatan tersebut. Menurutnya itu menjadi hak dari masyarakat untuk melaporkan.

Ia juga tak merasa, pemerintah didahului dengan masyarakat sipil dalam menggugat Facebook. Menurutnya semua pemerintah di berbagai negara dunia punya cara masing-masing untuk menangani masalah penyalahgunaan data pengguna Facebook tersebut.

“Kominfo sanksinya, sanksi administrasi: teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara. Kemudian pemerintah lainnya, penegak hukum itu sanksinya kriminal. Bukan masalah keduluan, kalau saya sih pemerintah melakukan (langkah), masyarakat melakukan. Bagus-bagus saja, itu haknya masyarakat,” jelas Rudiantara ditemui di Jakarta, Rabu malam 23 Mei 2018.

Menurutnya, sanksi dari pemerintah untuk Facebook masih dalam proses, termasuk sanksi administrasi yang diberikan oleh Kominfo. Ia mengklaim, selain proses di Kominfo, kepolisian juga terus memproses kasus Facebook.

Executive Director dan Chief of Communication Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi dalam pesan singkatnya mengajak pengguna Facebook Indonesia untuk ikut menggugat media sosial tersebut lewat situs www.idicti.com/wp.

Gugatan terhadap Facebook dan Cambridge Analytica didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 7 Mei 2018.

Dalam gugatannya, penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil kepada Facebook dan Cambridge Analytica akibat bocornya data pengguna.

Penggugat meminta pengadilan menghukum tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp21,93 miliar, dengan rincian kerugian akses internet Rp20 ribu dikalikan 1,096 juta pengguna Facebook di Indonesia, yang datanya disalahgunakan.