Category: Blog

Tindak Pemerasan dengan Pengancaman, ini Hukumanya

Tindak Pemerasan dengan Pengancaman, ini Hukumanya

Pemerasan menurut Pasal 368 adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barangnya atau orang ketiga atau supaya dia mengutang atau menghapus piutang. Tindakan ini disebut “afpersing”.  Penjelasan di atas adalah penjelasan secara khusus dari pengertian pemerasan. Dalam Pasal […]

Continue reading
Syarat dan Ketentuan Penangguhan Penahanan Terdakwa atau Tersangka

Syarat dan Ketentuan Penangguhan Penahanan Terdakwa atau Tersangka

Berdasarkan Pasal 31 ayat 1 KUHAP, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Perihal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut adalah sepenuhnya kewenangan pejabat yang menahan, sesuai dengan tingkat pemeriksaan (penyidik atau penuntut umum atau hakim). […]

Continue reading
Selesaikan Sengketa Bisnis dan Perdagangan di Badan Arbitrase Nasional

Selesaikan Sengketa Bisnis dan Perdagangan di Badan Arbitrase Nasional

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pertama kali berdiri pada tahun 1977 oleh KADIN atau Kamar Dagang dan Industri di Indonesia. Pendirian ini dimaksudkan untuk menjembatani sengketa perdagangan atau jenis lainnya tanpa harus ke pengadilan. Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Idealnya, para pihak yang menyelesaikan […]

Continue reading
Laporkan Investasi Bodong kesini

Laporkan Investasi Bodong kesini

Masyarakat cenderung enggan untuk melapor apabila terkena penipuan investasi ilegal. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi penyebab hal tersebut. hal yang menyebabkan masyarakat terkena investasi ilegal adalah tingkat literasi yang masih rendah. Walaupun untuk beberapa kasus, banyak yang sudah berpendidikan yang menjadi korban. Anda bisa melaporkan ke OJK lewat telepon kontak OJK ke nomor 157, […]

Continue reading
Jika Merasa ada Persaingan Usaha Tidak Sehat, Laporkan ke KPPU

Jika Merasa ada Persaingan Usaha Tidak Sehat, Laporkan ke KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terkait putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjadi jalan bagi KPPU agar lebih leluasa memberi sanksi tegas kepada pelaku usaha yang […]

Continue reading
Ancaman Pidana Untuk Barang Black Market

Ancaman Pidana Untuk Barang “Black Market”

barang black market adalah barang yang dikirim/diselundupkan secara ilegal yang mana barang tersebut tidak tercantum dalam daftar niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut,  atau yang biasa disebut manifes sebagaimana diatur pada pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan. Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara […]

Continue reading
Pasal untuk Menjerat Pelaku Pengrusakan

Pasal untuk Menjerat Pelaku Pengrusakan

Jenis tindak pidana perusakan diatur dalam ketentuan Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP yang pada hakikatnya tidak dikualifikasikan secara jelas dalam KUHP. Maka untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dipaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan perusakan diatur dalam KUHP. Menurut KUHP tindak pidana […]

Continue reading
Komnas Perempuan Nilai RUU PKS Belum Beri Akses Keadilan ke Perempuan

Komnas Perempuan Nilai RUU PKS Belum Beri Akses Keadilan ke Perempuan

Komnas Perempuan menilai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) belum memberikan akses keadilan kepada perempuan dan anak. Sebab, kata Komnas Perempuan, dalam perjalanannya, RUU itu justru tidak akan mengatur pemidanaan.  “Ini perlu kita catat bahwa perkembangan ini RUU PKS tidak memiliki kedayagunaan yang kuat dalam membangun kesetaraan perempuan korban di depan hukum. Saya kira ini melemahkan […]

Continue reading
Bolehkah Advokat menolak klien

Bolehkah Advokat menolak klien ?

Bahwa advokat dalam menjalankan profesinya harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Sehingga segala tindakan advokat yang melanggar ketentuan tersebut diatas dapat dikenakan tindakan. dalam pasal 4 ayat (2) UU Advokat. Salah satu sumpah/janji yang diucapkan advokat berbunyi: “Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi […]

Continue reading
Open chat