Category: Blog

Laporkan Investasi Bodong kesini

Laporkan Investasi Bodong kesini

Masyarakat cenderung enggan untuk melapor apabila terkena penipuan investasi ilegal. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi penyebab hal tersebut. hal yang menyebabkan masyarakat terkena investasi ilegal adalah tingkat literasi yang masih rendah. Walaupun untuk beberapa kasus, banyak yang sudah berpendidikan yang menjadi korban. Anda bisa melaporkan ke OJK lewat telepon kontak OJK ke nomor 157, […]

Continue reading
Jika Merasa ada Persaingan Usaha Tidak Sehat, Laporkan ke KPPU

Jika Merasa ada Persaingan Usaha Tidak Sehat, Laporkan ke KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terkait putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjadi jalan bagi KPPU agar lebih leluasa memberi sanksi tegas kepada pelaku usaha yang […]

Continue reading
Ancaman Pidana Untuk Barang Black Market

Ancaman Pidana Untuk Barang “Black Market”

barang black market adalah barang yang dikirim/diselundupkan secara ilegal yang mana barang tersebut tidak tercantum dalam daftar niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut,  atau yang biasa disebut manifes sebagaimana diatur pada pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan. Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara […]

Continue reading
Pasal untuk Menjerat Pelaku Pengrusakan

Pasal untuk Menjerat Pelaku Pengrusakan

Jenis tindak pidana perusakan diatur dalam ketentuan Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP yang pada hakikatnya tidak dikualifikasikan secara jelas dalam KUHP. Maka untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dipaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan perusakan diatur dalam KUHP. Menurut KUHP tindak pidana […]

Continue reading
Komnas Perempuan Nilai RUU PKS Belum Beri Akses Keadilan ke Perempuan

Komnas Perempuan Nilai RUU PKS Belum Beri Akses Keadilan ke Perempuan

Komnas Perempuan menilai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) belum memberikan akses keadilan kepada perempuan dan anak. Sebab, kata Komnas Perempuan, dalam perjalanannya, RUU itu justru tidak akan mengatur pemidanaan.  “Ini perlu kita catat bahwa perkembangan ini RUU PKS tidak memiliki kedayagunaan yang kuat dalam membangun kesetaraan perempuan korban di depan hukum. Saya kira ini melemahkan […]

Continue reading
Bolehkah Advokat menolak klien

Bolehkah Advokat menolak klien ?

Bahwa advokat dalam menjalankan profesinya harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Sehingga segala tindakan advokat yang melanggar ketentuan tersebut diatas dapat dikenakan tindakan. dalam pasal 4 ayat (2) UU Advokat. Salah satu sumpah/janji yang diucapkan advokat berbunyi: “Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi […]

Continue reading
Memahami Tentang Pengampuan diatur dalam BW (Burgerlijk Wetboek)

Memahami Tentang Pengampuan diatur dalam BW (Burgerlijk Wetboek)

Pengampuan adalah kondisi dimana seorang yang sudah dewasa tetapi tidak dapat bertindak sendiri karena ketakmampuan-nya, maka harus diangkat seorang untuk mewakili dan mengawasi orang tersebut. Menurut Pasal 433 BW (KUHPerd) menyebut 3 alasan seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampuan, yaitu: Keborosan Lemah akal budinya Kekurangan daya berpikir : sakit ingatan, dungu, dan dungu disertai sering […]

Continue reading
Memahami Perbedaan Whistle Blower dan Justice Collaborator

Memahami Perbedaan Whistle Blower dan Justice Collaborator

Istilah keduanya dikutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Whistle Blower adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan […]

Continue reading
Urgensi Akta Jual Beli sebagai dasar Perolehan Sertifikat Tanah

Urgensi Akta Jual Beli sebagai dasar Perolehan Sertifikat Tanah

Pada dasarnya, setiap pemindahan hak atas tanah wajib dibuktikan melalui akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”), sebagaimana dijelaskan pada Pasal 37 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”), sebagai berikut:           Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual     beli, tukar […]

Continue reading