Mengenal Hukum Kepailitan

Hukum Kepailitan

Hukum Kepailitan

Apa itu kepailitan, siapa saja para pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, apa saja akibat hukum pernyataan pailit dan bagaimana pengurusan harta pailit ? Berikut akan kita bahas lebih mendalam :

  1. Pengertian Kepailitan

Dalam Black’s Law Dictionary pailit atau “Bangktupt is the state or condition of a person who is unable to pay is debt partnership, corporation, municipality. who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term inchudes a person against whom an involuntary petition has been filed, ow who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt”.

Dapat kita lihat bahwa pengertian kepailitan dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh Debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar Debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.

  • Para Pihak yang dapat mengajukan permohonan Pailit
  • Kreditor

Pihak kreditor dapat mengajukan permohonan pailit baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan kreditor yang lain, permohonan tersebut dapat diajukan ke pengadilan. Setelah syarat-syarat pengajuan permohonan dipenuhi terlebih dahulu. Jika permohonan dilakukan oleh kreditor, maka pihak kreditor harus melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :

  1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri/niaga yang bersangkutan;
  2. Izin pengacara yang dilegalisasi/kartu pengacara;
  3. Surat Kuasa Khusus yang isinya menerangkan bahwa pengacara tersebut diberi kuasa untuk mewakili si pemberi kuasa dalam hal mengurus segala yang berkaitan dengan perkara permohonan pailit ini;
  4. Perincian utang yang tidak dibayar;
  5. Nama serta alamat masing-masing debitor;
  6. Tanda kenal Debitor (Kartu Tanda Penduduk)
  • Kejaksaan

Subyek permohonan kepailitan dapat berbeda-beda, menurut Undang-Undang 37 Tahun 2004. Pasal 2 menyebutkan bahwa subyek pemohon dapat diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, Perusahaan Asuransi dan Menteri Keuangan.

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum dalam hal ini menurut penjelasan Undang-Undang Kepailitan adalah kepentingan bangsa dan Negara dan atau masyarakat luas, misalnya :

  1. Debitor melarikan diri;
  2. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaannya;
  3. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
  4. Debitor mempunyai utang yang berasal dari perhimpunan dana masyarakat luas;
  5. Debitor tidak beritikad baik atau kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
  6. Dalam hal yang lainnya, yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Tata cara pengajuan permohonan pailit oleh Kejaksaan adalah sama dengan permohonan yang diajukan oleh Kreditor maupun Debitor hanya saja tidak menggunakan jasa advokat.

  • Bank Indonesia

Menurut Undang-Undang Perbankan Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Ketika sebuah bank mengalami kepailitan, maka Bank Indonesia merupakan pihak yang berwenang untuk mencabut ijin usaha bank oleh pimpinan Bank Indonesia yang berujung likuidasi dan juga memohonkan putusan kepailitan.

Dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia, tidak ditentukan secara jelas mengenai kepailitan bank dengan demikian suatu bank dapat dinyatakan pailit oleh hakim berdasarkan peraturan yang berlaku umum bagi kepailitan yaitu UU Kepailitan Indonesia Nomor 37 Tahun 2004.

  • Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Kepailitan mengakibatkan Debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. “Pembekuan” hak perdata ini diberlakukan Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi suami atau isteri dari Debitur pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan.

Disitulah kedudukan Kurator menjadi penting. Pengertian Kurator pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”) adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan. Kurator sendiri pada Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan disebutkan dalam kedudukannya harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

Tugas Kurator sendiri adalah melakukan pengurusan dan /atau pemberesan harta pailit.  Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Dalam melaksanakan tugas, Kurator tidak harus memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan, dan Kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, untuk meningkatkan nilai harta pailit.

Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan harta pailit, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Hukum Menggugat Suami Karena Nafkah

Hukum Menggugat Suami Karena Nafkah

Secara hukum ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, secara perdata yaitu mengajukan gugatan nafkah terhadap suami Anda. Kedua, secara pidana yaitu melaporkan suami anda ke polisi karena telah melakukan penelantaran terhadap keluarga.

I. Gugatan Nafkah

Pada prinsipnya, adalah kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga yang mana di dalamnya termasuk kewajiban suami sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya (lihat Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan/UUP).

Jika suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka menurut hukum, isteri dapat mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan. Dasar hukumnya Pasal 34 UUP berbunyi :

“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan”.

Perlu dipahami, Gugatan nafkah ini tidak ada hubungannya dengan gugatan cerai. Dengan kata lain, Gugatan nafkah bisa diajukan isteri terhadap suami tanpa harus bercerai/mengajukan gugatan cerai.

II. Penelantaran Keluarga

Tindakan suami anda yang tidak menafkahi Anda dan anak-anak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Karena ini merupakan perbuatan pidana maka Anda bisa melaporkan suami Anda ke polisi.

Yang dimaksud dengan penelantaran dalam lingkup rumah tangga adalah “melakukan penelantaran kepada orang yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” (lihat Pasal 9 UU PKDRT).

Sedang, Pasal 49 UU PKDRT mengatakan setiap orang yang melakukan penelantaran dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Begitu juga dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bisa digunakan untuk menjerat suami Anda

Itikad Jahat Lahan Warisan

Itikad Jahat Lahan Warisan

Semua orang senantiasa berharap hubungan keluarga yang harmonis dan langgeng baik dalam satu ke­luarga antara suami isteri dan anak-anak atau sesama anggota keluarga besar lainnya.Tetapi apa nyana, ke­nyataan berkata lain. Hubungan itu miris dan nyaris putus tatkala di­ke­tahui adanya anggota keluarga yang menjadi pemicu konflik. Konflik ini dipicu setelah diketahui adanya anggota keluarga yang menyalah­gunakan harta milik orang tua atau harta warisan (boedel) yang belum dibagi sesuai hukum waris. Harta warisan ini dapat berupa tanah per­sawahan, kebun, tanah pertapakan atau tanah beserta bangunan rumah tinggal yang barang berharga milik keluarga.

Bagaimana awal mula cara terja­dinya (modus kejahatan) yang meng­akibatkan sengketa tanah dalam keluarga itu terjadi?  Seng­keta itu diawali dengan adanya niat jahat (mens rea) dari salah seorang atau beberapa orang anggota keluarga. Nafsu serakah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi menafikan persaudaraan. Tidak peduli dengan sesama saudara kandung, orang tua sekalipun tidak lagi dihormati. Niat jahat itu tidak akan terealisasi jika tidak ada ke­sempatan untuk mewu­judkan­nya. Kentalnya hubungan per­saudaraan menghilangkan rasa curiga, sehing­ga diyakini tidak mungkin ada anggota keluaga yang akan melukai hati sesamanya. Aki­batnya, penga­manan terhadap bukti kepemilikan tanah, baik yang sudah bersertifikat maupun belum ber­serfikat tidak begitu diperhatikan.

Anggota keluarga yang memiliki niat jahat dan kesempatan mela­kukan kejahatan dengan motivasi mendapatkan keuntungan ekonomi biasanya dibantu oleh pihak lain. Bahkan pihak lain yang bukan ang­gota keluarga ini merupakan pelaku utamanya (dader intelectual). Mere­ka menjadi sutradara yang menyu­sun skenario untuk memu­luskan niat jahatnya. Bankan lem­baga perban­kan sekalipun menjadi sasaran dan media untuk dapat menyelesaikan niat jahatnya.

Kejahatan yang dilakukan biasa­nya merupakan tindak pidana umum yang dapat berupa penipuan, peng­gelapan KUHP dan/atau pemal­suan baik pemalsuan surat maupun auten­tik (pasal 372, pasal 378 dan pasal 263 serta pasal 266 KUHP). Dan apabila pelaksanaan kejahatan itu juga memanfaatkan perbankan maka dapat juga dimintai pertang­gungjawaban tindak pidana perban­kan (tipibank). Bankir dapat juga ikut serta atau membantu atas ter­jadinya kejahatan itu. Keterli­batan perbankan ini juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika kredit tersebut menjadi macet dan terdapat pelanggaran prinsip kehati-hatian dan pemenuhan prosedur penya­luran­nya.

Sumber : analisadaily.com

2018 Permohonan Perlindungan Dari Kasus Kekerasan Seksual dan Terorisme Meningkat

2018 Permohonan Perlindungan Dari Kasus Kekerasan Seksual dan Terorisme Meningkat

 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 1290 permohonan perlindungan sepanjang 2018. Jumlah ini sedikit menurun dibandingkan 2017 dikarenakan adanya penurunan permohonan dari korban kasus Pelanggaran HAM Berat, imbas sedang adanya perbaikan sistem verifikasi korban di Komnas HAM. “Sementara untuk memberikan perlindungan, diperlukan surat keterangan dari Komnas HAM. Ini yang menyebabkan penurunan permohonan dari korban kasus Pelanggaran HAM Berat”, ujar Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai di kantor LPSK (13/12).

Meski begitu, ada peningkatan permohonan perlindungan yang cukup signifikan dari kasus kekerasan seksual terhadap anak, terorisme, dan korupsi. Kekerasan seksual terhadap anak jika pada tahun 2017 terdapat 104 permohonan, pada tahun 2018 hingga November sudah tercatat 264 permohonan yang masuk. Sedangkan permohonan dari kasus terorisme meningkat 217% tahun ini dimana  tahun 2017 terdaoat 42 permohonan, tahun ini sampai November terdapat 133 permohonan. Meningkatnya permohonan dari kasus terorisme, diindikasikan karena pada tahun 2017 LPSK berhasil memfasilitasi kompensasi (ganti rugi dari negara) kepada beberapa korban terorisme. “Keberhasilan ini tentunya membuat korban lain percaya bahwa LPSK bisa memenuhi haknya”, ujar Wakil Ketua LPSK, Askari Razak pada kesempatan yang sama.

Peningkatan yang cukup drastis juga terdapat pada pemohon dari kasus Korupsi, dimana sebelumnya di tahun 2017 hanya terdapat 53 permohonan, maka di tahun ini terdapat 130 permohonan atau naik 145%. Semakin beragamnya permohonan yang meningkat tentunya mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat ke LPSK meningkat, khususnya terkait kasus diluar pelanggaran HAM Berat yang selama ini mendominasi layanan LPSK. “Hal ini akan menjadi pemicu LPSK untuk terus meningkatkan layanannya sehingga kepercayaan masyarakat bisa terjaga”, jelas Askari.

Untuk layanan yang diberikan LPSK sendiri  pada tahun 2018 ini sampai bulan November LPSK sudah melakukan 3589 layanan. Jumlah ini turut menurun dikarenakan terlindung dari korban Pelanggaran HAM Berat juga menurun jumlahnya. Diantara layanan tersebut LPSK paling banyak melakukan layanan rehabilitasi medis sebanyak 1601 layanan, diikuti layanan pemenuhan hak prosedural sebanyak 971 layanan, dan layanan rehabilitasi psikologis sebanyak 340 layanan. “Layanan-layanan tersebut selain dalam upaya pengungkapan kasus, juga dalam rangka pemulihan derita korban”, ujar Wakil Ketua LPSK, Lies Sulistiani.

Selain adanya jenis tindak pidana yang merata, selama 2018 ini LPSK juga melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan layanan. Baik di internal LPSK sendiri seperti pembenahan kelembagaan, maupun eksternal LPSK seperti berperan menyusun regulasi yang terkait saksi dan korban. Di tahun 2018 ini LPSK melantik beberapa pejabat seperti Kepala Biro dan Kepala Bagian dalam rangka penguatan organisasi. “Itu semua diharapkan memperkuat upaya pemenuhan hak saksi dan korban di masa mendatang”, pungkas Semendawai.

Hukum Perceraian dan Implikasinya

Hukum Perceraian dan Implikasinya

Percerian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian mungkin adalah salah satu hal yang paling tidak diharapkan oleh setiap pasangan yang menikah. Berdasarkan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Perkawinan dapat diputuskan dikarenakan kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Sementara Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No. 19 Tahun 1975, maka Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

  1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
  6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bagi yang beragama Islam (nikah secara Islam) gugatan cerai diajukan di Pengadilan Agama (Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum PP No 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sementara bagi yang non-muslim gugatan cerai diajukan di Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama yang berwenang memproses perkara cerai adalah Pengadilan Agama yg sesuai dari wilayah hukum tempat tinggal si istri saat gugatan diajukan. Apabila si istri pada saat gugatan diajukan bertempat tinggal di wilayah Jakarta Selatan maka Pengadilan Agama yang berwenang adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Proses persidangan perceraian itu sendiri biasanya memakan waktu 2 sampai 5 bulan. Untuk proses perceraian di Pengadilan Agama ada 8 kali sidang, yakni: Sidang pembacaan gugatan/perdamaian; Sidang jawaban; Sidang replik; Sidang duplik; Sidang bukti-saksi Penggugat; Sidang bukti-saksi Tergugat; Sidang kesimpulan; Sidang Putusan; Ucap talaq (jika yang ajukan gugatan cerai adalah si suami). Sementara untuk proses perceraian di Pengadilan Negeri ada 10 kali pertemuan sidang yakni: Sidang mediasi (perdamaian) pertama; Sidang mediasi ke-2; Sidang mediasi ke-3; Sidang jawaban; Sidang replik; Sidang duplik; Sidang bukti-saksi Penggugat; Sidang bukti-saksi Tergugat; Sidang kesimpulan dan Sidang Putusan.

Menurut UU No. 7  tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Perceraian di Peradilan Agama dibagi menjadi 2 jenis yaitu Cerai Talak dan Cerai Gugat. Cerai Talak diajukan oleh pihak suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, sedangkan Cerai Gugat diajukan oleh istri sebagai Penggugat dan suaminya sebagai Tergugat.

Akibat Hukum Perceraian

Seperti yang terdapat di dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian adalah sebagai berikut:

  1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
  1. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
  2. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Oleh karena itu, dampak atau akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, telah jelas diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Harta Gono-Gini

Harta bersama (gono-gini) adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan isteri berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Ini berarti baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama dan segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak atas separoh (seperdua) dari harta bersama. Harta warisan yang diperoleh suami atau istri, tidak termasuk harta gono-gini, karenanya tidak dapat dibagi akibat adanya perceraian. Penyelesaian hutang suami/istri dengan pihak ketiga, dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan diantara suami dan istri, namun umumnya, hutang tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak yang berhutang.

Hak Pengasuhan/Pemeliharaan Anak

Hak pengasuhan anak ditentukan oleh hakim kepada salah satu pihak, sebagai akibat adanya perceraian. Pada umumnya, yang mendapat hak asuh anak adalah si (mantan) istri, karena secara biologis umumnya seorang anak lebih dekat dan lebih membutuhkan perhatian seorang ibu. Namun jika si ibu  adalah seorang pemadat atau terbukti zinah, maka hak pemeliharaan anak dapat dipegang oleh si ayah (si mantan suami-nya).

Sebelum terburu-buru memutuskan untuk mengakhiri perkawinan, berpikirlah secara jernih terlebih dahulu. Perceraian tidak selalu menjadi solusi untuk menyudahi kesulitan dan problema rumah tangga yang dialami. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Perceraian bagi anak adalah “tanda kematian” keutuhan keluarganya, dimana si anak akan merasakan bahwa separuh “diri” anak telah hilang dan hidup tak akan sama lagi setelah orang tua mereka bercerai dan mereka harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam.

Kadangkala, perceraian mungkin adalah satu-satunya jalan bagi orangtua untuk dapat terus menjalani kehidupan sesuai yang mereka inginkan. Namun apapun alasannya, perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk. Jika memang perceraian adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh dan tak terhindarkan lagi, maka pasangan yang akan bercerai harus berupaya sebaik mungkin untuk mengurangi dampak negatif perceraian tersebut bagi perkembangan mental anak-anak mereka. Dengan kata lain bagaimana orangtua menyiapkan anak agar dapat beradaptasi dengan perubahan dan masa-masa sulit yang terjadi akibat perceraian.

 

Harta Gono Gini : Pembubaran Harta Gono Gini BAG 4

Harta Gono Gini Pembubaran Harta Gono-gini BAG 4

Persatuan harta kekayaan dalam sebuah perkawinan (harta gono-gini) dibatasi oleh sejumlah sebab atau faktor yang melatarbelakanginya. Ketentuan bubarnya harta gono-gini diatur dalam KUHPer pasal 126,”Harta gono-gini bubar demi hukum,

  • karena kematian;
  •  karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada;
  • karena perceraian
  •  karena pisah meja dan ranjang;
  • karena pemisahan harta; Akibat-akibat khusus dari pembubaran dalam hal-hal tersebut pada nomor 2, 3, 4 dan 5 pasal ini, diatur dalam bab-bab yang membicarakan soal ini.

Berdasarkan ketentuan di atas, sebab-sebab poin a-c mengandung pengertian bubarnya harta gono-gini yang terkait dengan “pembubaran perkawinan”, sebagaimana disyaratkan dalam KUHPer pasal 199 bahwa, “Perkawinan bubar,

  1. oleh kematian;
  2. oleh tidak hadirnya si suami atau si istri selama sepuluh tahun, yang disusul oleh perkawinan baru istrinya atau suaminya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 5 Bab XVIU;
  3. oleh keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran pernyataan pemutusan perkawinan itu dalam daftar-daftar catatan sipil, sesuai dengan ketentuan- ketentuan Bagian 2 bab ini;
  4. oleh perceraian, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian 3 bab ini.

Sebab poin c (pisah meja dan ranjang) diartikan bahwa perkawinan sebenarnya masih tetap berlangsung, hanya mereka berdua (suami istri) dibebaskan untuk tidak tinggal bersama (pisah ranjang). Hal ini diatur secara rinci dalam KU H Per pasal 242, “Dengon pisah meja dan ranjang, perkawinan tidak dibubarkan, tetapi dengan itu suami istri tidak lagi wajib untuk tinggal bersama”. Perpisahan meja dan ranjang ini berakibat pada pisahnya harta kekayaan, sebagaimana diatur dalam KUHPer pasal 243, “Pisah meja dan ranjang selalu berakibat perpisahan harta, dan akan menimbulkan dasar untuk pembagian harta bersama, seakan-akan perkawinan itu dibubarkan.

Sebab poin e (perpisahan harta benda) tidak memengaruhi keberlangsungan perkawinan atau kewajiban mereka berdua (suami istri) untuk tinggal bersama. Tentang sebab ini, KUHPer pasal 186 mengatur bahwa istri berhak mengajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan, tetapi dengan alasan-alasan sebagai berikut.

  • Jika suami, dengan kelakukan buruk yang nyata, mem- boroskan barang-barang dari gabungan harta bersama, dan membiarkan rumah tangga terancam bahaya kehancuran.
  • Jika karena kekacau-balauan dan keburukan pengurusan harta kekayaan si suami, jaminan untuk harta perkawinan istri serta untuk apa yang menurut hukum menjadi hak istri akan hilang, atau jika karena kelalaian besar dalam pengurusan harta perkawinan si istri, harta itu berada dalam keadaan bahaya.

Pemisahan harta benda yang dilakukan hanya atas persetujuan bersama, adalah batal.

Untuk sebab poin e di atas, ada ketentuan yang menye- butkan bahwa pemisahan harta kekayaan atas dasar pe- mufakatan sendiri “dilarang”. KUHPer pasal 187 juga mengatur bahwa tuntutan atas pemisahan harta kekayaan harus diumumkan secara terang-terangan. Para pihak yang berpiutang kepada si suami berhak mencampurkan diri dalam perkara, untuk menentang tuntutan pemisahan itu (pasal 188 KUHPer).

Dengan bubarnya kebersamaan harta gono-gini dalam suatu perkawinan, bukan berarti harta itu bisa dibagi begitu saja. Ada tahapan yang perlu dilakukan sebelum dilakukan proses pembagian. Proses pembagiannya * sendiri bisa memakan waktu yang cukup lama. Bahkan, ada pihak yang sengaja tidak segera melakukan proses pemecahan dan pembagian (scheiding en deling) terhadap harta gono-gini.

Kembali pada soal sebab-sebab yang menggugurkan harta gono-gini dalam perkawinan. Jika kebersamaan itu bubar karena meninggalnya salah satu pasangan, pembagian dilakukan antara suami/istri yang masih hidup dengan ahli warissuami/istriyang telah meninggaldunia. Jika kebersamaan harta kekayaan itu bubar karena adanya suatu perkawinan baru atas izin hakim sehubungan dengan tidak hadirnya salah satu pihak, kepentingan pihak yang tidak hadir itu atau tidak ada kepastian masih hidup atau tidak, akan diurus menurut ketentuan-ketentuan dalam Bab XVIII Buku I KUHPer pasal 463 dan seterusnya.

Bagaimana jika ternyata suami istri masih hidup, tetapi harta gono-gini di antara mereka telah bubar dikarenakan sebab-sebab perceraian, pisah ranjang, dan pisah harta kekayaan? Tentang hal ini, pembagian harta gono-gininya tetap dilakukan antara suami istri itu sendiri.

Jika kebersamaan harta kekayaan itu bubar karena sebab poin a (salah satu meninggal), tetapi meninggalkan anak- anak yang masih minderjarig (belum dewasa), kepentingan anak-anak itu harus dilindungi dan lebih diprioritaskan karena mereka belum bisa mengurus kepentingannya sendiri. Untuk itulah, berdasarkan ketentuan dalam KUHPer pasal 345, yang menjadi wali adalah ayah atau ibunya yang masih hidup. Ayah atau ibunya itu menguasai semua barang harta gono-gini dan juga berhak atas sebagian dari harta tersebut.

Pembagian harta gono-gini dalam kondisi demikian dilakukan antara ayah atau ibunya dan anak-anak yang memang sangat berkepentingan. Agar pembagian tersebut tidak merugikan kepentingan anak-anak, perlu diketahui secara pasti isi barang-barang dari harta gono-gini ayah atau ibunya yang telah meninggal dunia. Berdasarkan kenyataan yang sering terjadi di masyarakat, pembagian harta gono-gini baru bisa dilaksanakan dalam waktu yang sangat panjang.

Sumber :Happy Susanto. 2008. Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian. Pp 19-22 . Visi Media Pustaka: Jakarta.

 

Facebook Mangkir, Kominfo Imbau Pihak Terkait Ikuti Sidang

Facebook Mangkir, Kominfo Imbau Pihak Terkait Ikuti Sidang

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan setiap pihak yang terlibat dalam proses hukum harus menuruti dan mengikuti proses pengadilan hingga tuntas.

Hal ini dikatakan Plt Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu menanggapi Ketua Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) Kamilov Sagala yang menyatakan Kominfo harus mengingatkan Facebook dalam sidang class actionkebocoran 1,09 juta data pengguna Facebook.

“Kominfo menghargai setiap proses hukum yang ada di negeri ini. Jika ada kasus hukum yg mungkin timbul dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika. Kominfo mendorong agar pihak yang terlibat menghadapi proses hukum tersebut dengan baik,” kata Ferdinandus ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (29/11).Kamilov menyebutkan Kominfo harus mengingatkan Facebook agar patuh terhadap regulasi di Indonesia. Salah satunya adalah agar pihak tergugat, yaitu Facebook pusat, Facebook Indonesia dan Cambridge Analytica hadir dalam persidangan.

“Kominfo sebagai kementerian terkait dengan usaha FB di Indonesia punya kewajiban moral mengingatkan FB bahwa comply terhadap regulasi negara merupakan bentuk perusahaan international yang berbudaya terhormat,” ujar Kamilov.

Sebelumnya, Facebook Indonesia dan Cambridge Analytica kembali tidak menghadiri sidang gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (27/11). Ketika pihak pengadilan mengantarkan surat pemanggilan ke tergugat kedua Facebook Indonesia, kondisi kantor kosong melompong.

Jemmy mengatakan pihak pengadilan harus menitipkan surat pemanggilan tersebut ke kelurahan Kuningan Barat. Seperti yang diketahui, kantor Facebook Indonesia di Gedung Capital Place, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Hanya tergugat pertama, Facebook Pusat yang hadir dalam sidang yang diwakilkan oleh kuasa hukum. Kendati demikian kuasa hukum Facebook pusat ini tidak memiliki kuasa hukum yang sah di mata majelis hakim.

Majelis hakim mempertanyakan keabsahan surat kuasa karena tidak dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat.

Sumber : cnnindonesia.com

Demi Facebook Patuhi Hukum RI, Presiden Donald Trump Bakal Dilibatkan

Indonesia Menggugat Facebook

Sidang gugatan class action terhadap Facebook di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dilanjutkan besok Selasa 27 November 2018. Sidang besok merupakan lanjutan dari sidang perdana pada 27 Agustus 2018. Pada sidang perdana, Facebook mangkir dari sidang.

Gugatan class action Facebook itu menyusul skandal bocornya data 1,09 juta pengguna di Indonesia. Gugatan diajukan oleh Executive Director dan Chief of Communication Indonesia ICT Institute (IDICT), Heru Sutadi dan Kamilov Sagala dari Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII).

Mengantisipasi sikap ngeyel Facebook dengan mangkir kembali dari sidang class actiontersebut, tim kuasa hukum penggugat akan menempuh cara ekstra. Tujuannya supaya Facebook tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku di Indonesia.

Kantor hukum EQUAL & CO, sebagai kuasa hukum penggugat bakal mengirimkan surat ke pemerintah Amerika Serikat. Langkah ini dilakukan sebab markas pusat Facebook ada di Amerika Serikat.

“Kami sudah menyiapkan saksi-saksi kunci yang bersedia hadir dalam persidangan nanti. Kami juga akan mengirim surat kepada Presiden Donald Trump untuk mengimbau warga negaranya taat terhadap hukum yang berlaku di negara Indonesia,” ujar kuasa hukum penggugat, Jemy Tommy kepada VIVA, Senin 26 November 2018.

Jemy mengatakan, tim kuasa hukum akan mengirimkan surat kepada Trump baik secara khusus maupun surat secara terbuka.

Dia menuturkan, surat itu akan dikirimkan setelah melihat perkembangan dan dinamika sidang lanjutan pada 27 November 2018.

“Segera setelah sidang besok, jika Facebook mangkir sidang lagi,” tuturnya.

Untuk itu, dia mengimbau kepada Facebook agar taat kepada hukum yang berlaku di Indonesia, yakni dalam konteks kali ini, Facebook memenuhi panggilan resmi sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sumber : viva.co.id

Harta Gono Gini : Sifat dan Luas Harta Gono Gini BAG 3

Harta Gono Gini Sifat dan Luas Harta Gono Gini BAG 3

Harta atau barang-barang tertentu yang diperoleh sua-mi/istri dengan cuma-cuma (omniet) karena perwarisan se cara testamentoir. secara /egoof/hadiah, tidak bisa dianggap sebagai harta gono-gini. Hal ini diatur dalam KUHPer pasal 120, “Berkenaan dengan soal keuntungan. maka harta bersa-ma itu meltputt barang barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh cuma-cuma, kecuali jika dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menentukan kebalikannya dengan tegas”.

Luasnya kebersamaan (percampuran) harta kekayaan dalam perkawinan adalah mencakup seluruh activa dan pas- siva, baik yang diperoleh suami istri sebelum atau selama masa perkawinan mereka berlangsung (seperti harta bawaan dan harta perolehan), yang juga termasuk di dalamnya adalah modal, bunga, dan bahkan utang-utang yang diakibatkan oleh suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan itu merupakan hak milik bersama yang terikat {gebonden medeeigendom), yaitu kebersamaan harta yang terjadi karena adanya ikatan di antara para pemi- liknya. Hak milik bersama yang terikat ini berbeda dengan hak milik bersama yang bebas (vrije medeeigendom), yaitu suatu bentuk eigendom (hak milik), tetapi di antara para pemiliknya tidak ada hubungan hukum kecuali mereka bersama-sama merupakan pemiliknya (seperti dua orang yang membeli rumah). Dalam ketentuan hak milik bersama yang terikat, tidak bisa ditunjukkan mana bagian mereka masing-masing, atau mana separuh milik suami/istri. Meskipun suami istri mempu- nyai hak atas kekayaan masing-masing, mereka tidak dapat melakukan kesalahan atau penyimpangan (beschikking) atas bagian mereka (Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Po- han (2000: 54-55)).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa harta gono-gini dalam sebuah perkawinan mencakup harta benda suami istri selama masa perkawinan mereka, kecuali harta bawaan dan harta perolehan. Namun, calon suami istri yang akan menikah bisa “membatasi” atau “meniadakan” kebersa- maan harta benda mereka melalui perjanjian perkawinan yang mereka buat. Dasarnya adalah KUHPer pasal 139, Para calon suami istri, dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum, dan diindahkan pula ketentuan ketentuan berikut”.

Jika dibatasi, yang terjadi adalah kebersamaan harta kekayaan yang “terbatas” (beperkte gemeenschap van goed- eren). Calon suami istri bebas menentukan bagaimana pem- batasan kebersamaan harta kekayaan mereka. Untuk dapat mengetahui secara tepat bagaimana keadaan kebersamaan harta kekayaan yang terbatas, maka calon suami istri harus mencermati bagaimana isi perjanjian yang akan mereka buat. Sebagai contoh, calon suami istri dapat menentukan bahwa benda-benda yang dibawa oleh pasangan suami istri dalam perkawinan tidak akan masuk dalam kebersamaan harta kekayaan (harta gono-gini), kecuali benda-benda berwujud, seperti benda-benda bergerak dan yang tidak bergerak, tetap masuk dalam harta benda yang dimiliki secara bersama (Soe- tojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan (2000: 54)).

Berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, ada dua contoh kebersamaan harta terbatas, yaitu kebersa- maan untung dan rugi {gemeenschap van winst en verlies) serta kebersamaan hasil dan pendapatan {gemeenschap van vruchten en inkomsten). KUHPer pasal 164 mengatur, “Per- janjian. bahwa antara suami istri hanya akan ada gabungan penghasilan dan pendapatan saja, mengandung arti secara diam-diam bahwa tiada gabungan harta bersama secara menyeluruh menurut undang-undang dan tiada pula gabun­gan keuntungan dan kerugianDi samping dua contoh itu, sebenarnya calon suami istri bisa menciptakan kebersamaan harta kekayaan terbatas lainnya.

Dengan adanya perjanjian kebersamaan harta kekayaan terbatas, maka ada tiga macam harta benda dalam perkaw- inan.

  1. Harta kekayaan milik pribadi suami.
  2. Harta kekayaan milik pribadi istri.
  3. Kebersamaan harta kekayaan suami istri.

Bagaimana jika kebersamaan harta kekayaan itu “ditiad- akan sama sekali* (uitsluiting van atle gemeenschap) melalui perjanjian perkavvinan? Berbeda dengan ketentuan sebelumn- ya bahwa apabila kebersamaan harta kekayaan itu ditiadakan, hanya akan ada dua macam harta benda dalam perkawinan, yaitu harta kekayaan milik pribadi suami dan harta kekayaan milik pribadi istri.

Pada prinsipnya, barang-barang yang termasuk dalam kategori harta gono-gini adalah milik bersama (medeeigen- dom) suami dan istri.

Contoh Kasus

Apabila dua orang (A dan B) bersama-sama membeli sebidang tanah, tanah tersebut menjadi hak milik bersama A dan B. Masing-masing A atau B diperbolehkan menjual bagiannya kepada orang lain dan masing-masing berhak menuntut pemecahan dan pembagian (sheiding en deling) di muka pengadilan atau dapat menjual lelang seluruh tanah dengan maksud agar pendapatan dari lelang tersebut bisa dibagi dua.

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan (2000: 63), ketentuan tersebut berlaku jika ada syaratnya, yaitu bahwa mereka (A dan B) tidak bisa menjual bagian dari kebersamaan harta atau menuntut pemecahan dan pembagian (sheiding en deling) sebelum ketentuan harta gono-gininya bubar. Artinya. sifat dari kebersamaan harta gono-gini ini adalah ‘kebersamaan harta kekayaan yang terikat” (gebonden medeeigendom), sedangkan hak milik bersama antara A dan B atas sebidang tanah disebut dengan milik bersama yang bebas (wye medeeigendom).

Sumber :Happy Susanto. 2008. Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian. Pp 16-19 . Visi Media Pustaka: Jakarta.

Menanti Sidang Gugatan Terhadap Facebook

The Facebook logo

Pekan depan, sidang gugatan Facebook terkait skandal bocornya data 1,09 juta pengguna di Indonesia akan dilanjutkan. Sidang pada Selasa 27 November 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu merupakan lanjutan dari sidang perdana pada 27 Agustus 2018. Pada sidang perdana, Facebook mangkir dari sidang dengan alasan ada kesalahan penulisan nama Facebook.

“Besok kami akan mendaftarkan lagi kuasa hukum tambahan untuk memperkuat tim lawyer. Selain itu kami sudah menyiapkan beberapa profesor dan ahli di bidangnya yang siap mendukung gugatan kami,” ujar Jemy kepada VIVA, Rabu malam 21 November 2018.

Dia mengatakan, sidang lanjutan pekan depan merupakan momen penting bagi Facebook dalam kasus gugatan tersebut. Sidang tersebut menjadi forum bagi media sosial terpopuler sejagat itu untuk mempertahankan diri dari tudingan IDICT dan LPPMI.

“Yang pasti ini kesempatan yang diberikan kepada Facebook untuk membela diri dan membuktikan bahwa Facebook memang tidak bermasalah di Indonesia,” ujarnya.

Jika Facebook kembali mangkir dari sidang, Jemy mengatakan, sidang akan terus berlanjut. Sebab majelis hakim pada sidang pertama sudah memutuskan sidang bakal terus lanjut dengan atau tanpa kehadiran Facebook sebagai tergugat.

Sumber : www.viva.co.id/digital/digilife/1096325-soal-nasib-facebook-jangan-salahkan-indonesia