Author: twadigmark

Mengenal Istilah PPJB, PJB, AJB dan SHM

Mengenal Istilah PPJB, PJB, AJB dan SHM

Tanah dan bangunan merupakan suatu objek tidak bergerak yang harganya semakin lama semakin melonjak. Hal tersebut yang menyebabkan tanah dan bangunan dipilih kebanyakan orang sebagai sarana investasi menjanjikan. Dalam melakukan pembelian terhadap tanah dan bangunan yang tentu saja melibatkan uang yang jumlahnya cukup besar, juga melibatkan banyak perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen. Beragam dokumen dan perjanjian tersebut […]

Continue reading
Inilah Aturan Kepailitan Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

Inilah Aturan Kepailitan Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas?

Pailit merupakan hal yang cukup sering terjadi pada sebuah Perseroan Terbatas. Pengaturan mengenai kepailitan diatur dalam UU 37/2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (atau sering juga disebut sebagai UUK-PKPU). Secara umum pailit merupakan kondisi dimana perseroan sudah tidak mampu lagi membayar atau melunasi hutang-hutangnya kepada debitor. Namun sebelum membahas mengenai aturan kepailitan dalam […]

Continue reading
Perbedaan Pencari Suaka dan Pengungsi Internasional

Perbedaan Pencari Suaka dan Pengungsi Internasional

Tren gelombang pengungsi global yang mengarus ke Indonesia terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Para pencari suaka itu berpindah karena dipicu oleh perang, konflik, dan persekusi menahun di negara asalnya. Merujuk data Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi atau UNHCR pada awal 2019, paling tidak ada sekitar 13.900 pengungsi internasional tengah berada di Indonesia. Mereka berasal dari berbagai […]

Continue reading
Perlu Diketahui Pasal-pasal Perlindungan Hewan

Perlu Diketahui Pasal-pasal Perlindungan Hewan

Jika melihat Undang-undang perlindungan terhadap hewan, rasanya sudah cukup jelas dan tegas. Namun yang jadi pertanyaan mengapa kekerasan terhdap hewan kian marak? Sudah berlakukah Undang-undang perlindungan hewan di Indonesia? Berikut undang-undang serta ancaman hukuman yang bisa dikategorikan termasuk dalam perlindungan terhadap hewan. 1. Praktik Kekerasan di Masyarakat : Termasuk pemukulan, penusukan, pencekikan, dan pembuangan hewan […]

Continue reading
career EQUAL & CO law firm

Penjelasan Mengenai Perppu

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau disingkat Perpu atau Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang. Perppu ditandatangani oleh Presiden. Setelah diundangkan, Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut, dalam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan Perppu Menjadi Undang-Undang. Pembahasan RUU tentang penetapan Perppu menjadi […]

Continue reading

Hakim Agung MA Sebut Jerat Pidana Korporasi Belum Maksimal

Hakim Agung Mahkamah Agung, Surya Jaya menyebut penegakan hukum terhadap korporasi masih kurang jika dibandingkan orang per orang yang melakukan tindak pidana. Padahal, kata dia, MA telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. “Perma bertujuan menciptakan agar iklim usaha kompetitif. Usaha berjalan di Indonesia bukan lagi usaha yang […]

Continue reading

Jerat Hukum Pelaku Pembalakan Liar

Hukum tentang penebangan hutan secara liar diatur dalam UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Ketentuan perundangan ini merupakan lex specialis (ketentuan khusus) dari UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Kehutanan). UU P3H ditujukan untuk menjerat kejahatan kehutanan yang massif dan terorganisir, inilah sifat kekhususan yang ada di […]

Continue reading

Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

PRESIDEN Joko Widodo sudah menyampaikan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang didampingi kebijakan darurat sipil sebagai upaya lanjutan penanganan wabah Covid-19. Lantas apa dan bagaimana darurat sipil yang dimaksud Presiden? Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-undang No 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya telah mengatur hal tersebut. Dalam Pasal […]

Continue reading
Laporkan Investasi Bodong kesini

Laporkan Investasi Bodong kesini

Masyarakat cenderung enggan untuk melapor apabila terkena penipuan investasi ilegal. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi penyebab hal tersebut. hal yang menyebabkan masyarakat terkena investasi ilegal adalah tingkat literasi yang masih rendah. Walaupun untuk beberapa kasus, banyak yang sudah berpendidikan yang menjadi korban. Anda bisa melaporkan ke OJK lewat telepon kontak OJK ke nomor 157, […]

Continue reading
Open chat