Memahami Tentang Pengampuan diatur dalam BW (Burgerlijk Wetboek)

Memahami Tentang Pengampuan diatur dalam BW (Burgerlijk Wetboek)

Pengampuan adalah kondisi dimana seorang yang sudah dewasa tetapi tidak dapat bertindak sendiri karena ketakmampuan-nya, maka harus diangkat seorang untuk mewakili dan mengawasi orang tersebut. Menurut Pasal 433 BW (KUHPerd) menyebut 3 alasan seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampuan, yaitu:

  1. Keborosan
  2. Lemah akal budinya
  3. Kekurangan daya berpikir : sakit ingatan, dungu, dan dungu disertai sering mengamuk

Yang berwenang menetapkan pengampuan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang akan berada di bawah pengampuan (Pasal 436 BW). Sedangkan orang yang berhak untuk mengajukan pengampuan adalah

  1. Untuk keborosan : oleh setiap anggota keluarga sedarah dan sanak keluarga dalam garis ke samping sampai derajat ke 4 dan istri atau suaminya.
  2. Untuk lemah akal budinya : oleh pihak yang bersangkutan sendiri apabila ia merasa tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri
  3. Untuk kekurangan daya berpikir, oleh :
  4. Setiap anggota keluarga sedarah dan istri atau suami
  5. Jaksa. dalam hal ia tidak mempunyai istri ata suami maupun keluarga sedarah di wilayah Indonesia.

Orang yang di bawah pengampuan disebut Curandus. Sedangkan orang yang menjadi pengampu disebut Curator.

Pengampuan dapat berakhir karena alasan absout dan relatif

  1. Secara Absolut
  2. Curandus meninggal dunia
  3. Adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa sebab-sebab dan alasan-alasan di bawah pengampuan telah dihapus.
  4. Secara Relatif
  5. Curator meninggal dunia
  6. Curator dipecat atau dibebas tugaskan
  7. Suami diangkat sebagai Curator yang dulunya berstatus sebagai curandus (dahulu berada di bawah pengampuan curator karena alasan-alasan tertentu)

Memahami Perbedaan Whistle Blower dan Justice Collaborator

Memahami Perbedaan Whistle Blower dan Justice Collaborator

Istilah keduanya dikutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Whistle Blower adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan Justice Collaborator merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban :

        “Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik      pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang,         atau   telah diberikannya.”

Memahami Keberadaan Justice Collaborator

Memahami Keberadaan Justice Collaborator

Secara yuridis dapat di ketahui menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tahun 2011 Tentang Perlakuan Justice Collaborator yang dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu (khususnya dalam tindak pidana yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidanan lainnya yang bersifat terorganisir) tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatanya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Benefit bagi tersangka yang bersedia menjadi Justice Collaborator

Berdasarkan Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Againts Corruption Tahun 2003 antara lain mengatur sebagai berikut :

Ayat (2)

: Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu “mengurangi   hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Ayat (3) :

Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (Justice Collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini”.

Dalam Angka 7 SEMA NO 4 Tahun 2011 diatur :

“Dengan merujuk pada nilai-nilai di dalam ketentuan tersebut diatas dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada Para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya”.

Urgensi Akta Jual Beli sebagai dasar Perolehan Sertifikat Tanah

Urgensi Akta Jual Beli sebagai dasar Perolehan Sertifikat Tanah

Pada dasarnya, setiap pemindahan hak atas tanah wajib dibuktikan melalui akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”), sebagaimana dijelaskan pada Pasal 37 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”), sebagai berikut:

          Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual     beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang    hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT       yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang      berlaku.

Akta Jual Beli (AJB) saja tidak cukup untuk membuktikan kepemilikan tanah. AJB memang dapat membuktikan telah terjadi transaksi jual beli tanah. Akan tetapi, untuk pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan atas tanah hanya dapat dibuktikan oleh adanya sertifikat tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah.

Ditegaskan dalam Pasal 32 PP 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:

  1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
  2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Larangan Merokok untuk Para Pengendara Kendaraan Bermotor

Larangan Merokok untuk Para Pengendara Kendaraan Bermotor

Berfokus pada kendaraan roda dua, aturan terkait rokok seharusnya juga berlaku pada seluruh pengendara kendaraan bermotor. Hal itu disampaikan pendiri dan instruktur Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC), Jusri Pulubuhu.

“Sebenarnya aturan itu sudah ada di UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak hanya untuk kendaraan bermotor roda dua tapi seluruh kendaraan bermotor, termasuk truk dan mobil,” katanya Kamis (4/4/2019).

“Adanya aktivitas merokok tentu pengendara harus membagi konsentrasinya karena melakukan dua kegiatan fisik secara bersamaan,” ujar Jusri.

Sebagai informasi, pengendara yang melanggar ketentuan larangan merokok akan dikenakan denda Rp750.000 atau kurungan paling lama 3 bulan sesuai yang diatur dalam pasal 283 UU Nomor 22 Tahun 2009.

Pengacara Hercules dari Kantor Hukum EQUAL & CO : Hercules divonis 8 bulan, Majelis Hakim Cerdas

Hercules Rosario Marshal (kiri) berdiskusi dengan tim kuasa hukum yang diketuai oleh Anshori Thoyib (kanan) dari kantor pengacara EQUAL & CO

Hercules Rosario Marshal (kiri) berdiskusi dengan tim kuasa hukum yang diketuai oleh Anshori Thoyib (kanan) dari kantor pengacara EQUAL & CO

Kuasa Hukum Hercules , Anshori Thoyib mengatakan, pihaknya merasa puas dengan keputusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman penjara selama delapan bulan dipotong masa tahanan terhadap kliennya. Anshori menyebut, Hercules tidak melakukan kekerasan dalam perkara perusakan dan pendudukan lahan milik PT Nila Alam, Kalideres, Jakarta Barat, yang disangkakan pada kliennya itu.

“Tidak lakukan kekerasan, masuk sana berdasarkan putusan PK Nomor 90 Tahun 2003. Datang ke sana hanya lihat pemasangan plang,” kata Anshori di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar), Rabu (27/3)

Ia menyebut, pemasangan plang itu atas perintah dari Sofian Sitepu. Menurutnya, Sofian telah memberikan penjelasan yang salah kepada ahli waris. “Harusnya dijelaskan, tidak boleh masuk sembarangan. Ini dia bilang boleh masuk dan kita pasang plang,” paparnya.

Oleh karena itu, kata Anshori, pihaknya akan segera melaporkan Sofian Sitepu ke Mabes Polri. Di sisi lain, dia menambahkan, pihaknya juga masih memikirkan langkah hukum selanjutnya bagi Hercules selama dua hingga tiga hari ke depan.

Sementara itu, saat disinggung mengenai tindakan Hercules yang sempat mengamuk dan menyerang wartawan di basement PN Jakbar, sesaat sebelum memasuki ruang sidang Anshori mengaku tidak mengetahuinya. “Tidak tahu. Saya tidak ada di lapangan,” ucapnya.

Seperti diketahui, Hercules ditangkap Polres Metro Jakarta Barat di Kompleks Kebon Jeruk, Kembangan, Jakarta Barat pada 23 November 2018. Ia diamankan karena diduga terlibat dalam kasus penguasaan lahan milik PT Nila Alam di Jalan Daan Mogot KM 18, Kalideres, Jakarta Barat.

Sumber : Republika.co.id

EQUAL & CO merupakan firma hukum yang dibentuk oleh para advokat yang telah eksis dan mempunyai pengalaman dalam menangani permasalahan – permasalahan hukum baik jalur litigasi maupun non-litigasi. Keberadaan dan eksisnya firma hukum EQUAL & CO didukung oleh advokat yang handal dan mempunyai pengalaman, skill dan pengetahuan hukum yang telah teruji, mempunyai kemampuan dalam menemukan solusi hukum.

Pengalihan Hak Cipta dengan Perjanjian Tertulis

Pengalihan Hak Cipta dengan Perjanjian Tertulis

Sebagaimana kita ketahui, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.[ Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Gambar merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta.  UU Hak Cipta mendefinisikan gambar antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Pelindungan hak cipta atas ciptaan berupa gambar berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.[Dalam UU Hak Cipta telah diatur mengenai pengalihan hak cipta. Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

  1. pewarisan;
  2. hibah;
  3. wakaf;
  4. wasiat;
  5. perjanjian tertulis; atau
  6. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Sedangkan perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Mengenai pengalihan hak moral, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Hak Cipta, hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Apabila Anda sebagai pencipta memang ingin mempermudah klien Anda ketika ingin memanfaatkan gambar Anda tersebut untuk kepentingan komersialnya, maka Anda dapat melakukannya melalui perjanjian tertulis dengan klien Anda. Dalam perjanjian tertulis tersebut dapat diperjanjikan mengenai:

  1. ruang lingkup pengalihan (apakah sebagian atau seluruhnya);
  2. hak-hak yang dialihkan;
  3. penggunaan ciptaan;
  4. pencatatan hak pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  5. masa berlaku;
  6. penggunaan ciptaan oleh pencipta;

dan sebagainya. Perlu diingat bahwa hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan.[ Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.


Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta

Pasal 4 UU Hak Cipta Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta

 Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta

Pasal 58 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta[

Pasal 17 ayat (1) UU Hak Cipta

Sumber : hukumonline.com

Private Lawyer

Program Pengacara Pribadi / Pengacara Pribadi Keluarga

Apa yang dimaksud dengan Pengacara Pribadi ?

Dalam dunia yang semakin sadar hukum, banyak terjadi ketika seseorang sedang berargumen dengan pihak lain, lalu berkata bahwa mereka akan menghubungi Pengacaranya. Anda dapat mempunyai “Pengacara Pribadi” melalui sebuah Layanan Jasa Hukum dari Kantor Hukum Equal & Co., sehingga Anda dapat menghubungi Pengacara Pribadi Anda setiap mengalami permasalahan hukum.

Equal & Co., menyediakan sebuah sistem online dimana Anda dapat mendaftarkan diri Anda dan atau Keluarga Anda untuk mendapatkan Layanan Jasa Konsultasi dengan sistem berbayar secara tetap perbulan / pertahun (sesuai dengan perjanjian yang anda pilih). Sistem ini memberikan kebebasan bagi Anda untuk berkonsultasi mengenai permasalahan hukum yang sedang Anda hadapi selama status berlangganan anda dalam masa aktif.

           “Dengan Sistem berlangganan, Anda dapat memiliki Pengacara Pribadi yang siap membantu menangani dan menyelesaikan permasalahan hukum Anda atau Keluarga Anda”.


Input this code: captcha

Tumpang Tindih Pasal mengenai Pecandu Narkotika

Tumpang Tindih Pasal mengenai Pecandu Narkotika

Tumpang Tindih Pasal mengenai Pecandu Narkotika dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Setiap tahun konsumsi narkotika semakin bertambah dengan usia para pengguna yang beragam mulai dari anak muda hingga orang tua, baik laki-laki maupun perempuan dan dari berbagai kalangan yaitu mulai dari rakyat, pejabat tinggi Negara, Publik Figur.

Dalam dunia medis sesungguhnya narkotika memiliki fungsi namun tidak dapat disalahgunakan dan harus dengan dosis yang diberikan oleh dokter.

Dalam Undang-undang tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan ke dalam 3 golongan, pada Pasal 6 ayat 1, yaitu :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika

Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (pasal 8

ayat 1). Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk

pengembangan IPTEK, reagensia dan laboratorium setelah mendapatkan

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

(pasal 8 ayat 2).

2. Yang dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan adalah Narkotika Golongan II

dan Golongan III. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan

digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi

mengakibatkan ketergantungan. Sementara itu, Narkotika Golongan III adalah

Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan

mengakibatkan ketergantungan.

3. Ganja termasuk Narkotika Golongan I dan apabila ganja akan digunakan dalam pelayanan kesehatan harus melalui beberapa tahap yaitu :

a. Melalui serangkaian penelitian

b. Setelah mendapatkan kesepakatan internasional, selanjutnya memindahkan

ganja dari Narkotika Golongan I menjadi Narkotika Golongan II atau Golongan III melalui keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam UU. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (penjelasan pasal 6 ayat 3).

4. Dengan demikian dapat disimpulkan memang ada golongan narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan/terapi (Golongan II dan Golongan III), sedangkan Narkotika Golongan I (termasuk ganja) dilarang digunakan.

Namun pada faktanya Pasal-pasal dalam UU No 35 Tahun 2009 mengalami tumpang tindih tentang pengaturan mengenai tindakan terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika. 

Pasal 54 :

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.”

Sementara itu dalam Pasal 127

Pasal 127 :

(1) Setiap Penyalah Guna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana

penjara paling lama 4 (empat) tahun;

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan

Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi

medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut hemat penulis, aturan mengenai rehabilitasi atau di pidana penjara terhadap pengguna narkoba harus dipertegas sehingga tidak abu-abu dan tercapai keadilan yang nyata. Karena pada faktanya masih banyak pengguna narkotika yang seharusnya direhabilitasi namun malah di pidana penjara dan tidak mendapatkan rehabilitasi yang sudah semestinya ia dapatkan.

Pelanggaran Alih Fungsi Trotoar

Pelanggaran Alih Fungsi Trotoar

Mengenai hak para pengguna jalan baik itu pengguna kendaraan bermotor maupun pejalan kaki diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Bahwa Negara wajib menyediakan fasilitas bagi rakyatnya dalam menunjang mobilitas sehari-hari. Ketersediaan fasilitas trotoar bagi para pejalan kaki diatur dalam Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ ;

Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas

Pasal 131

  • Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
  • Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
  • Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Undang-Undang ini juga mengatur larangan peruntukan trotoar yang mengganggu pejalan kaki dan tidak sesuai fungsinya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (2)

Pasal 28

(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.

(2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Banyak aktivitas yang dilakukan diatas trotoar yang tidak seharusnya dan mengganggu akses para pejalan kaki yaitu para pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang trotoar, kendaraan bermotor yang parkir di trotoar, kendaraan roda dua yang melintas diatas trotoar yang juga dilalui para pejalan kaki. Bagi tindakan-tindakan tersebut sesungguhnya dapat dikenakan sanksi yaitu di dalam Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ ;

Pasal 274

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Adanya aturan-aturan tersebut diatas sekaligus menjadi bukti bahwa Penegakan hukum di Indonesia masih lemah karena ada aturan tapi pelanggaran masih tetap saja berjalan dan seolah tidak jera.