Author: twadigmark

Sejarah Perjalanan 4 Kali Amandemen 1945

Sejarah Perjalanan 4 Kali Amandemen 1945

Wacana amandemen Undang-undang Dasar atau UUD 1945 ujug-ujug mencuat. PDIP merupakan salah satu partai yang getol mendorong adanya perubahan konstitusi. Isu yang muncul adalah menghidupkan lagi Garis-garis Besar Haluan Negara. Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai wacana PDIP untuk melakukan perubahan terbatas UUD 1945 sebagai langkah mundur. “Saya kira kajian PDIP kurang mendalam, tidak melihat sejarah, tidak […]

Continue reading
Undang-undang hukum pidana (RKUHP)

Komisi Hukum DPR Pastikan Bakal Libatkan Publik Bahas RKUHP

Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding memastikan pihaknya bakal melibatkan elemen masyarakat sipil untuk mendengarkan aspirasi terkait pasal-pasal bermasalah dalam Revisi Kitab Undang-undang Pidana (RKUHP). Berbagai masukan akan ditampung. Sejauh ini, kata Sudding, Komisi III belum belum membahas pasal-pasal kontroversial dalam RKUHP usai dilimpahkan oleh DPR periode sebelumnya. “Wong belum ada pembahasannya kok, betul ada carryover (dari periode sebelumnya). Kemudian […]

Continue reading
Tindak Pemerasan dengan Pengancaman, ini Hukumanya

Tindak Pemerasan dengan Pengancaman, ini Hukumanya

Pemerasan menurut Pasal 368 adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barangnya atau orang ketiga atau supaya dia mengutang atau menghapus piutang. Tindakan ini disebut “afpersing”.  Penjelasan di atas adalah penjelasan secara khusus dari pengertian pemerasan. Dalam Pasal […]

Continue reading
Syarat dan Ketentuan Penangguhan Penahanan Terdakwa atau Tersangka

Syarat dan Ketentuan Penangguhan Penahanan Terdakwa atau Tersangka

Berdasarkan Pasal 31 ayat 1 KUHAP, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Perihal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut adalah sepenuhnya kewenangan pejabat yang menahan, sesuai dengan tingkat pemeriksaan (penyidik atau penuntut umum atau hakim). […]

Continue reading
Selesaikan Sengketa Bisnis dan Perdagangan di Badan Arbitrase Nasional

Selesaikan Sengketa Bisnis dan Perdagangan di Badan Arbitrase Nasional

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pertama kali berdiri pada tahun 1977 oleh KADIN atau Kamar Dagang dan Industri di Indonesia. Pendirian ini dimaksudkan untuk menjembatani sengketa perdagangan atau jenis lainnya tanpa harus ke pengadilan. Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Idealnya, para pihak yang menyelesaikan […]

Continue reading
Menkominfo Baru Harus Kebut UU Perlindungan Data

Menkominfo Baru Harus Kebut UU Perlindungan Data

Johnny Gerard Plate resmi menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Sejumlah “warisan” program yang belum tuntas dari periode pun menunggu. Salah satunya adalah Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang batal disahkan dan harus mulai dirumuskan dari nol. UU ini harus segera dikebut, mengingat perhatian Jokowi terhadap ekonomi digital ke depan sangat […]

Continue reading
Laporkan Investasi Bodong kesini

Laporkan Investasi Bodong kesini

Masyarakat cenderung enggan untuk melapor apabila terkena penipuan investasi ilegal. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi penyebab hal tersebut. hal yang menyebabkan masyarakat terkena investasi ilegal adalah tingkat literasi yang masih rendah. Walaupun untuk beberapa kasus, banyak yang sudah berpendidikan yang menjadi korban. Anda bisa melaporkan ke OJK lewat telepon kontak OJK ke nomor 157, […]

Continue reading
Jika Merasa ada Persaingan Usaha Tidak Sehat, Laporkan ke KPPU

Jika Merasa ada Persaingan Usaha Tidak Sehat, Laporkan ke KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terkait putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjadi jalan bagi KPPU agar lebih leluasa memberi sanksi tegas kepada pelaku usaha yang […]

Continue reading
RUU Perlindungan Data Pribadi Lebih Penting Dari Keamanan Siber

RUU Perlindungan Data Pribadi Lebih Penting Dari Keamanan Siber

UU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) akan dilanjutkan pembahasannya oleh anggota DPR periode mendatang. Tapi RUU Perlindungan Data Pribadi dinilai jauh lebih penting. “RUU KKS itu cepat sekali, ada kepentingan apa di balik ini?” kata Chairman Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMI) Kamilov Sagala kepada detikINET, Senin (30/9/2019). Untung saja akhirnya RUU KKS ditangguhkan ke DPR […]

Continue reading
career EQUAL & CO law firm

RKUHP Ditunda Sampai Waktu yang Tak Ditentukan

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, DPR dan pemerintah sepakat untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP). Ia mengatakan, penundaan pengesahan RKUHP sampai pada waktu yang tidak ditentukan. “Titik temunya penundaan sampai waktu yang tidak ditentukan, bisa sekarang periode ini atau yang akan datang. Artinya bisa periode yang akan datang,” kata Bambang di Kompleks […]

Continue reading
Open chat