Author: twadigmark

Pakar Hukum Kebiri Kimia Diperlukan untuk Tekan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pakar Hukum: Kebiri Kimia Diperlukan untuk Tekan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pakar pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Amira Paripurna menyatakan, kebiri kimia  harus didasari atas assessment medis sebelum hakim menjatuhkan putusan. Assessment medis tersebut diharapkan mampu memberikan diagnosa mengenai dapat atau tidaknya seorang pelaku dikenakan tindakan kebiri kimia. “Selain itu, kebiri kimia harus dilakukan dalam tahap rehabilitasi, bukan setelah pelaku selesai menjalani masa pidana,” ujarnya, […]

Continue reading
Yasonna harap Pemda dan DPRD maksimalkan data digital informasi hukum

Yasonna harap Pemda dan DPRD maksimalkan data digital informasi hukum

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diminta memaksimalkan pengelolaan basis data digital dokumen dan informasi hukum. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengakses dokumen hukum nasional. Menteri Hukum dan HAM Yasonna menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Pertemuan Nasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Aula Moedjono, Gedung Badan Pembinaan […]

Continue reading
OJK Serahkan Kasus Raibnya Duit Nasabah Maybank Rp20 Miliar ke Penegak Hukum

OJK Serahkan Kasus Raibnya Duit Nasabah Maybank Rp20 Miliar ke Penegak Hukum

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan sepenuhnya kasus hilangnya dana nasabah PT Bank Maybank Indonesia Tbk kepada penegak hukum. Sejauh ini kedua belah pihak baik Maybank maupun Winda D Lunardi selaku nasabah telah melaporkan kasus ini ke kepolisian. “Kami sudah lihat, mohon tunggu. Tidak enak kalau mendahului penegak hukum karena Maybank sendiri sudah laporkan dan nasabah […]

Continue reading
Hukum Berat Predator Anak agar Ada Efek Jera

Hukum Berat Predator Anak agar Ada Efek Jera

 Pengamat hukum, Budiono menilai dari banyaknya kejadian pelecehan terhadap anak di Lampung harus adanya treatment khusus atas kejadian ini. Pemerintah dan aparat hukum harus menuntaskan persoalan dengan gamblang. “Menurut saya, harus ada treatment terhadap kasus ini., Bukan hanya segi hukuman, karena kalau hukuman paling berat hanya hukuman kebiri. Namun, hingga sekarang hukuman kebiri atau hukuman terberat itu belum banyak […]

Continue reading
Survei: Ketidakpuasan Publik di Bidang Penegakan Hukum Paling Tinggi

Survei: Ketidakpuasan Publik di Bidang Penegakan Hukum Paling Tinggi

Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei bahwa ketidakpuasan publik di bidang hukum mencapai 64 persen, atau tertinggi dibandingkan dengan bidang-bidang lain. “Performa pemberantasan korupsi menjadi pemantik terbesar buruknya bidang penegakan hukum. Terlebih, kurun periode survei berbagai persoalan korupsi makin menguat,” kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah saat paparan hasil survei dan diskusi media […]

Continue reading
Perlu Ada Payung Hukum untuk Menyita Aset Koruptor

Perlu Ada Payung Hukum untuk Menyita Aset Koruptor

Kasus Jiwasraya masih terus bergulir. Meski beberapa terdakwa sudah dihukum seumur hidup, tetapi hal itu belum bisa menggantikan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi tersebut.  Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Yenti Garnasih mengatakan, uang hasil korupsi pasti sudah dinvestasikan dalam bentuk barang dan aset. Hal ini menyulitkan lembaga penegak hukum karena belum ada payung […]

Continue reading
Penegak Hukum Harus Hati-hati Tangani Kasus Perbankan

Penegak Hukum Harus Hati-hati Tangani Kasus Perbankan

Penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan, Agung diminta berhati-hati dalam menangani kasus perbankan. Pasalnya, posisi perbankan sangat unik karena bisa berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional. “Saya dukung proses penegakan hukum kepada siapa saja dan harus kita hormati itu. Tetapi harus hati-hati jika proses hukum itu menyangkut bank. Jangan sampai mempengaruhi kepercayaan nasabah karena kasusnya diumbar […]

Continue reading
Dasar Hukum Menyampaikan Berpendapat di Muka Umum

Dasar Hukum Menyampaikan Berpendapat di Muka Umum

Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Kebebasan berpendapat secara harafiah, menurut kamus Bahasa Indonesia, berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, sedangkan pendapat (berpendapat) yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan […]

Continue reading
Jika Merasa ada Persaingan Usaha Tidak Sehat, Laporkan ke KPPU

Jika Merasa ada Persaingan Usaha Tidak Sehat, Laporkan ke KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terkait putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjadi jalan bagi KPPU agar lebih leluasa memberi sanksi tegas kepada pelaku usaha yang […]

Continue reading

Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah Konferensi Hukum Desain Dunia

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Diplomatik Perjanjian Hukum Desain (Design Law Treaty) yang akan digelar World Intellectual Property Organization (WIPO). Hal itu disampaikan Yasonna dalam Sidang Umum WIPO ke-61 di Jenewa, Swiss. “Dalam kesempatan ini, saya ingin menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk menjadi tuan […]

Continue reading
Open chat