Author: twadigmark

Franchise Waralaba Punya Peraturan Khusus, Kamu Harus Tau

Franchise / Waralaba Punya Peraturan Khusus, Kamu Harus Tau

Perjanjian Franchise adalah suatu perjanjian yang diadakan antara pemilik franchise (franchisor) dengan pemegang franchise (franchisee) dimana pihak franchisor memberikan hak kepada pihak franchisee untuk memproduksi atau memasarkan barang dan/atau jasa dalam waktu dan tempat tertentu yang disepakati dibawah pengawasan franchisor, sementara franchisee membayar sejumlah uang tertentu atas hak yang diperolehnya. Ketentuan tentang Waralaba diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba download […]

Continue reading
Contoh Sengketa Perbatasan Berakhir Damai

Contoh Sengketa Perbatasan Berakhir Damai

Penyelesaian sengketa batas wilayah Republik Indonesia dan Republik Democratik Timor Leste (RDTL) di perbatasan Naktuka (Noelbesi-Citrana) sangat dinanti masyarakat adat kedua negara. Berdasarkan data pada 2010, wilayah perbatasan Naktuka diduduki sekitar 44 kepala keluarga asal Oecusse, Timor Leste, sejak 1999, yakni setelah Timor Leste (waktu itu masih bernama Timor Timur) menyatakan berpisah dari Indonesia. Naktuka berada di […]

Continue reading
Arti Zona Ekonomi Eksklusif dan Dasar Hukumnya

Arti Zona Ekonomi Eksklusif dan Dasar Hukumnya

Hukum laut dinilai penting bagi suatu bangsa atau negara. Mengapa laut begitu penting untuk dilindungi? Seperti diketahui, 70 persen atau 361 juta kilometer persegi dari permukaan bumi terdiri dari laut. Laut merupakan sarana yang menghubungkan suatu bangsa dengan bangsa lain ke seluruh pelosok dunia untuk berbagai macam kegiatan. Laut juga mengandung kekayaan berupa segala jenis […]

Continue reading
Di Omnibus Law, Izin Usaha UMKM dan Pendirian PT Dipermudah

Di Omnibus Law, Izin Usaha UMKM dan Pendirian PT Dipermudah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hararto menyatakan, melalui omnibus law pemerintah bakal mempermudah perizinan baik untuk UMKM maupun untuk pendirian perseroan terbatas (PT) untuk perseorangan. Airlangga mengatakan, dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja pemerintah melakukan restrukturisasi untuk berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perizinan usaha. Dia mengatakan, untuk proses perizinan tak lagi berlandaskan pada assas […]

Continue reading
Jokowi Siapkan Pengacara Terbaik Hadapi Gugatan Eropa

Jokowi Siapkan Pengacara Terbaik Hadapi Gugatan Eropa

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengaku tidak takut didugat Uni Eropa soal ekspor Nikel ke Word Trade Organization (WTO). Jokowi memastikan pemerintah siap menghadapi gugatan tersebut. Demikian disampaikan Jokowi saat meresmikan eksor perdana produk Isuzu Traga di PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI), Kawasan Surya Cipta, Karawang, Kamis (12/12/2019). “Kalau ada yang gugat kita hadapi. […]

Continue reading
Sejarah Perjalanan 4 Kali Amandemen 1945

Sejarah Perjalanan 4 Kali Amandemen 1945

Wacana amandemen Undang-undang Dasar atau UUD 1945 ujug-ujug mencuat. PDIP merupakan salah satu partai yang getol mendorong adanya perubahan konstitusi. Isu yang muncul adalah menghidupkan lagi Garis-garis Besar Haluan Negara. Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai wacana PDIP untuk melakukan perubahan terbatas UUD 1945 sebagai langkah mundur. “Saya kira kajian PDIP kurang mendalam, tidak melihat sejarah, tidak […]

Continue reading
Undang-undang hukum pidana (RKUHP)

Komisi Hukum DPR Pastikan Bakal Libatkan Publik Bahas RKUHP

Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding memastikan pihaknya bakal melibatkan elemen masyarakat sipil untuk mendengarkan aspirasi terkait pasal-pasal bermasalah dalam Revisi Kitab Undang-undang Pidana (RKUHP). Berbagai masukan akan ditampung. Sejauh ini, kata Sudding, Komisi III belum belum membahas pasal-pasal kontroversial dalam RKUHP usai dilimpahkan oleh DPR periode sebelumnya. “Wong belum ada pembahasannya kok, betul ada carryover (dari periode sebelumnya). Kemudian […]

Continue reading
Tindak Pemerasan dengan Pengancaman, ini Hukumanya

Tindak Pemerasan dengan Pengancaman, ini Hukumanya

Pemerasan menurut Pasal 368 adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barangnya atau orang ketiga atau supaya dia mengutang atau menghapus piutang. Tindakan ini disebut “afpersing”.  Penjelasan di atas adalah penjelasan secara khusus dari pengertian pemerasan. Dalam Pasal […]

Continue reading
Syarat dan Ketentuan Penangguhan Penahanan Terdakwa atau Tersangka

Syarat dan Ketentuan Penangguhan Penahanan Terdakwa atau Tersangka

Berdasarkan Pasal 31 ayat 1 KUHAP, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Perihal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut adalah sepenuhnya kewenangan pejabat yang menahan, sesuai dengan tingkat pemeriksaan (penyidik atau penuntut umum atau hakim). […]

Continue reading
Selesaikan Sengketa Bisnis dan Perdagangan di Badan Arbitrase Nasional

Selesaikan Sengketa Bisnis dan Perdagangan di Badan Arbitrase Nasional

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pertama kali berdiri pada tahun 1977 oleh KADIN atau Kamar Dagang dan Industri di Indonesia. Pendirian ini dimaksudkan untuk menjembatani sengketa perdagangan atau jenis lainnya tanpa harus ke pengadilan. Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Idealnya, para pihak yang menyelesaikan […]

Continue reading
Open chat
Powered by