Author: twadigmark
-
Dasar Hukum Menyampaikan Berpendapat di Muka Umum
Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Kebebasan berpendapat secara harafiah, menurut kamus Bahasa Indonesia, berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, sedangkan pendapat (berpendapat) yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan…
-
Jika Merasa ada Persaingan Usaha Tidak Sehat, Laporkan ke KPPU
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terkait putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjadi jalan bagi KPPU agar lebih leluasa memberi sanksi tegas kepada pelaku usaha yang…
-
Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah Konferensi Hukum Desain Dunia
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Diplomatik Perjanjian Hukum Desain (Design Law Treaty) yang akan digelar World Intellectual Property Organization (WIPO). Hal itu disampaikan Yasonna dalam Sidang Umum WIPO ke-61 di Jenewa, Swiss. “Dalam kesempatan ini, saya ingin menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk menjadi tuan…
-
Inilah Aturan Kepailitan Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas?
Pailit merupakan hal yang cukup sering terjadi pada sebuah Perseroan Terbatas. Pengaturan mengenai kepailitan diatur dalam UU 37/2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (atau sering juga disebut sebagai UUK-PKPU). Secara umum pailit merupakan kondisi dimana perseroan sudah tidak mampu lagi membayar atau melunasi hutang-hutangnya kepada debitor. Namun sebelum membahas mengenai aturan kepailitan dalam…
-
Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) dan Fungsi Rupbasan
Pengertian Rupbasan adalah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan ruang lingkup dan tata kerja Rupbasan mengarah kepada adanya suatu sistem yang merupakan bagian dari Lembaga Pemasyarakatan yang bertanggung jawab langsung kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan tersebut juga…
-
Kenali Istilah dan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum
A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH)Sebagai landasan hukum menyangkut perbuatan meawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.”PMH tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau…
-
Berhasil Mediasi Pertamina dan Warga Manokwari Kejati Papua Barat Dapat Jempol Dari Ketua Dewan Adat
Ketua Dewan Adat Papua Domberay Wilayah III Paul Finsen Mayor mengatakan langkah komunikasi jajaran Kejaksaan Tinggi Papua Barat patut di acungkan jempol dalam penegakan hukum, terutama dalam penyelesaian perselisihan antara Pertamina dengan warga Sanggeng, Manokwari yang terdampak pencemaran Sumur akibat kebocoran tangki Pertamina. “Kinerja Kajati Papua Barat dalam hal ini sangat baik srkali dan kami…
-
Hukuman untuk Pelaku Penadah Barang Curian
Penadahan dapat kita temukan dasar hukumnya dalam Pasal 480 KUHP yang berbunyi:Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah: barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan penadahan;…
-
Franchise / Waralaba Punya Peraturan Khusus, Kamu Harus Tau
Perjanjian Franchise adalah suatu perjanjian yang diadakan antara pemilik franchise (franchisor) dengan pemegang franchise (franchisee) dimana pihak franchisor memberikan hak kepada pihak franchisee untuk memproduksi atau memasarkan barang dan/atau jasa dalam waktu dan tempat tertentu yang disepakati dibawah pengawasan franchisor, sementara franchisee membayar sejumlah uang tertentu atas hak yang diperolehnya. Ketentuan tentang Waralaba diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba download…
-
Penjelasan Mengenai Perjanjian Ekstradisi
Adalah sebuah proses formal di mana seorang tersangka kriminal ditahan oleh suatu pemerintah diserahkan kepada pemerintahan lain untuk menjalani persidangan atau, tersangka tersebut sudah disidang dan ditemukan bersalah, menjalani hukumnya, Ekstradisi berasal dari katalatin “axtradere” (extradition = Inggris) yang berarti ex adalah keluar, sedangkan tradere berarti memberikan yang maksudnya ialah menyerahkan. Istilah ekstradisi ini lebih…