Berdasarkan Pasal 31 ayat 1 KUHAP, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Perihal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut adalah sepenuhnya kewenangan pejabat yang menahan, sesuai dengan tingkat pemeriksaan (penyidik atau penuntut umum atau hakim). […]
Continue readingCategory: News
Memahami Perbedaan Whistle Blower dan Justice Collaborator
Istilah keduanya dikutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Whistle Blower adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan […]
Continue readingAksi Main Hakim Sendiri Kian Marak di Majalengka, Picu Persoalan Hukum Baru
Aksi main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan, kian marak terjadi di wilayah hukum Polres Majalengka. Aksi main hakim sendiri ini memicu terjadinya permasalahan hukum baru, yang menjerat para pelaku main hakim sendiri. Dalam kurun waktu kurang dari satu pekan, sudah terjadi dua kali peristiwa pengeroyokan terhadap pelaku pencurian. Terbaru, aksi itu terjadi di Kecamatan Sukahaji, […]
Continue readingPemerintah Didesak Beri Kepastian Hukum bagi Terpidana Mati Kasus Narkotika
Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol (Purn) Heru Winarko mendesak pemerintah memberikan kepastian hukum bagi narapidana kasus narkotika yang divonis hukuman mati dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. “Memang kita harus fokus kan ada 21 atau 22 lapas narkotika khusus, kita harus kerja sama untuk memisahkan bandar yang mendapatkan hukuman mati. Kebetulan beberapa […]
Continue readingMengenal Peradilan dan Pengadilan
Pada dasarnya, berdasarkan penelusuran kami dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) -yang merupakan landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan pada umumnya- tidak mendefinisikan istilah peradilan dan pengadilan secara khusus. Namun Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan […]
Continue readingPERADI SAI 2020 – 2025 Siap Menghadapi Transformasi Digital
Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) paling siap menghadapi perubahan drastis “Society 5.0” pada masyarakat dan industri. Fakta ini tercermin dalam acara pengangkatan dan pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) di bawah kepemimpinan Juniver Girsang, Kamis (11/2) kemarin di Hotel Pullman, Jakarta. Acara berlangsung secara khidmat dan dapat disaksikan secara LIVE via Zoom […]
Continue readingPakar Hukum: Kebiri Kimia Diperlukan untuk Tekan Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Pakar pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Amira Paripurna menyatakan, kebiri kimia harus didasari atas assessment medis sebelum hakim menjatuhkan putusan. Assessment medis tersebut diharapkan mampu memberikan diagnosa mengenai dapat atau tidaknya seorang pelaku dikenakan tindakan kebiri kimia. “Selain itu, kebiri kimia harus dilakukan dalam tahap rehabilitasi, bukan setelah pelaku selesai menjalani masa pidana,” ujarnya, […]
Continue readingYasonna harap Pemda dan DPRD maksimalkan data digital informasi hukum
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diminta memaksimalkan pengelolaan basis data digital dokumen dan informasi hukum. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengakses dokumen hukum nasional. Menteri Hukum dan HAM Yasonna menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Pertemuan Nasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Aula Moedjono, Gedung Badan Pembinaan […]
Continue readingOJK Serahkan Kasus Raibnya Duit Nasabah Maybank Rp20 Miliar ke Penegak Hukum
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan sepenuhnya kasus hilangnya dana nasabah PT Bank Maybank Indonesia Tbk kepada penegak hukum. Sejauh ini kedua belah pihak baik Maybank maupun Winda D Lunardi selaku nasabah telah melaporkan kasus ini ke kepolisian. “Kami sudah lihat, mohon tunggu. Tidak enak kalau mendahului penegak hukum karena Maybank sendiri sudah laporkan dan nasabah […]
Continue readingHukum Berat Predator Anak agar Ada Efek Jera
Pengamat hukum, Budiono menilai dari banyaknya kejadian pelecehan terhadap anak di Lampung harus adanya treatment khusus atas kejadian ini. Pemerintah dan aparat hukum harus menuntaskan persoalan dengan gamblang. “Menurut saya, harus ada treatment terhadap kasus ini., Bukan hanya segi hukuman, karena kalau hukuman paling berat hanya hukuman kebiri. Namun, hingga sekarang hukuman kebiri atau hukuman terberat itu belum banyak […]
Continue reading









