Sidang Gugatan Atas Facebook Dimulai Agustus Mendatang

Vice President and Public Policy Facebook Asia Pacific Simon Milner

Bisnis.com JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengumumkan jadwal persidangan terkait gugatan yang dilayangkan Indonesia ICT Institute (IDCTI) dan Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) terhadap Facebook.

Berdasarkan surat panggilan sidang, IDCTI dan LPPMII sebagai penggugat diharapkan hadir pada sidang perdana yang akan dilaksanakan pada 21 Agustus mendatang pukul 09.00 di Pengadilan Jakarta Selatan.

“Perlunya hadir di dalam pemeriksaan perkara perdata mengenai gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selata dengan register perkara Nomor 296/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL.,” demikian kutipan dari surat panggilan tersebut.

Adapun dalam keterangan tertulis, Ketua Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengajak masyarakat untuk mendukung gugatan terhadap Facebook dengan mengisi pernyataan dukungan melalui tautan www.idicti.com/wp

Selain itu, menurutnya pada awal Agustus mendatang IDCTI dan LPPMII akan menggelar acara Kumpul Bareng Facebookers di Jakarta untuk membahas langkah gugatan terhadap Facebook dan memberikan dukungan dalam persidangan.

“Diharapkan sekitar 25% dari 130 jutaan pengguna FB bisa hadir ke Jakarta untuk kumpul bareng dan bersilaturahmi,” katanya.

Sebelumnya, IDCTI dan LPPMII mendaftarkan gugatan terhadap Facebook melalui kuasa hukumnya pada Senin (14/5/2018) lalu. Dalam gugatan tersebut, Facebook (Pusat) dinyatakan sebagai Tergugat 1, Facebook Indonesia sebagai Tergugat 2, dan Cambridge Analytica sebagai Tergugat 3.

Dalam gugatan tersebut, hal yang diminta oleh Indonesia ICT Institute dan LPPMII salah satunya Facebook harus meminta maaf secara terbuka kepada pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia dan dipublikasikan selama 7 hari berturut-turut di media massa nasional baik cetak maupun elektronik.

Mereka juga menggugat Facebook untuk memenuhi ganti rugi materiel sebesar Rp 20 miliar kepada setiap pengguna Facebook yang datanya terdampak serta ganti rugi imateriel senilai total Rp 10 triliun rupiah.

Selain itu, mereka meminta Kemenkominfo memblokir atau melarang akses Facebook di Indonesia sampai amar putusan perkara quo dilaksanakan para tergugat.

Hingga saat ini pihak Facebook belum memberikan tanggapan atas gugatan tersebut.

Editor : Demis Rizky Gosta

Facebook Mau Disidang, Penggugat Galang Dukungan

Facebook Resmi Digugat Class Action di Indonesia

Jakarta – Jadwal sidang perdana gugatan class action kepada Facebook telah ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak tergugat pun mengajak masyarakat lainnya untuk berperan aktif dalam gugatan kepada Facebook.

Asal muasal gugatan ini terkait kasus skandal penyalahgunaan data pengguna oleh pihak ketiga Facebook, yaitu Cambridge Analytica. Dari 87 juta, satu juta diantaranya merupakan berasal dari Indonesia.

Gugatan ini dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMI) dan Indonesia ICT Institute (IDICTI) yang mengatakan mewakili masyarakat Indonesia.

“Sidang gugatan terhadap Facebook dan Cambridge Analytica jadwal nya sudah keluar, pada Agustus mendatang,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi dalam pernyataannya, Rabu (23/5/2018).

Heru mengajak bagi masyarakat Indonesia, khususnya pengguna Facebook yang ingin memperkuat gugatan dan dukungan, bisa menyampaikannya lewat link www.idicti.com/wp .

“Menurut rencana, di awal Agustus kita juga akan menggelar Kumpul Bareng Facebookers di Jakarta untuk membahas langkah lanjutan gugatan terhadap Facebook dan memberikan dukungan dalam persidangan,” tuturnya.

“Diharapkan sekitar 25% dari 130 jutaan pengguna FB bisa hadir ke Jakarta untuk kumpul bareng dan bersilaturahmi,” kata Heru menambahkan. (agt/fyk)

Sumber : inet.detik.com

Indonesian Institutions File Class Action against Facebook

The Facebook logo

TEMPO.COJakarta – Two institutions plan to file a lawsuit against Facebook over the data misuse scandal involving Indonesians’ personal information. The Indonesia ICT Institute and the Indonesian Society for Information Empowerment Development (LPPMII) said the lawsuit represented the Indonesian people who are users of Facebook.

ICT Institute president director Heru Sutadi said one of the reasons for the lawsuit was the uncertainties surrounding the continuation of case involving the misuse of Indonesians’ data.

“We are called to file a class action on the matter, so that the problem becomes as clear and bright as possible,” Heru said on Monday, May 7.

Heru explained that the class action is filed against three defendants; Facebook, Facebook Indonesia, and Cambridge Analytica.

Jemy Tommy, the legal representatives of both institutions, said the lawsuit would be registered at the South Jakarta District Court today, Monday at 13:00 local time.

Among the demands made by the plaintiffs are to have Facebook apologize openly to the Indonesian government and the people of Indonesia, especially Facebook users in Indonesia. The apology must be published for seven consecutive days in national media—both print and electronic.

The plaintiffs also asked the defense to compensate users. The material compensation demanded is in the form of internet data charges to access Facebook, amounting to Rp 20,000 per every Facebook user, or totaling at some Rp20 billion for the one million Indonesians who are registered as Facebook users.

To compensate for non-material losses caused, the plaintiffs are demanding Facebook to pay Rp10 million for each Facebook user, or around Rp 10 trillion in total.

Sumber : Tempo

Jadi Sasaran Gugatan Class Action Dua Pihak di Indonesia, Facebook Pilih Diam

Logo facebook

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Facebook Indonesia enggan menanggapi niat Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII), dan Indonesia ICT Institue (IDICTI) yang hendak menggugat Facebook ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui gugatan class action.

“Untuk saat ini kami belum bisa memberi keterangan terkait berita adanya gugatan tersebut,” sebut Communication Lead Facebook Indonesia Putri Dewanti dalam pesan pendeknya kepada KONTAN, Selasa (8/5/2018).

Facebook Indonesia akan jadi tergugat 2, bersama Facebook pusat yang berkantor di California, Amerika, (sebagai tergugat 1) dan Cambridge Analytica (tergugat 3) rencananya akan digugat oleh dua lembaga tersebut terkait skandal boocornya data-data pribadi pengguna Facebook.

Jemy Tommy, kuasa hukum penggugat dari kantor hukum Equal & Co sebelumnya menyatakan bahwa gugatan hendak dilayangkan lantaran dalam skandal tersebut ada beberapa regulasi yang dilanggar.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi; PP 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Tindakan para penggugat telah melanggar peraturan terkait perlindungan data pribadi, dan mengabaikan hak para penggugat,” kata Jemy saat dihubungi KONTAN, Senin (8/5/2018).

Jemy menambahkan, rencananya gugatan akan didaftarkan Senin (8/5/2018) kemarin.

Namun hal tersebut diurungkan lantaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta beberapa salinan berkas berbahasa asing. Sebab ada tergugat yang berasal dari luar Indonesia.

Dalam gugatan ini, para penggugat meminta adanya ganti rugi kerugian senilai total Rp 11,21 triliun. Rinciannya Rp 10,96 triliun merupkan ganti rugi imaterial, sementara sisanya senilai Rp 21,93 miliar sebagai ganti rugi material.

Jemy menjelaskan, ganti rugi ini dihitung dari kerugian yang didapatkan pengguna Facebook di Indonesia yang terdampak skandal.Cambridge Analytica.

“Kami menghitungnya tiap pengguna mendapatkan Rp 10 juta rupiah sebagai ganti rugi imaterialnya, dan senilai Rp 20 ribu sebagai ganti rugi materialnya. Dikalikan seluruh pengguna Facebook di Indonesia yang terdampak, yang kita dapat angkanya dari siaran pers Kominfo,” papar Jemy.

Dari berkas gugatannya, kerugian material dihitung dari kerugian pengguna dari pembelian pulsa senilai Rp 20 ribu per pengguna.

Sementara kerugian imaterialnya dinilai dari pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga serta segala kerugian yang timbul akibat beban mental dan tekanan psikologis yang telah membuat keresahan, kekhawatiran, ketidak nyamanan, dan menimbulkan rasa tidak aman terhadap para pengguna facebook di Indonesia.

Laporan Reporter Kontan, Anggar Septiadi

Editor: Choirul Arifin

Sumber: TribunNews

Bakal digugat class action, Facebook enggan komentar

Facebook Resmi Digugat Class Action di Indonesia

Facebook Indonesia enggan menanggapi niat Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII), dan Indonesia ICT Institue (IDICTI) yang hendak menggugat Facebook ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui gugatan class action.

“Untuk saat ini kami belum bisa memberi keterangan terkait berita adanya gugatan tersebut,” balas pesan pendek Communication Lead Facebook Indonesia Putri Dewanti kepada KONTAN, Selasa (8/5).

Facebook Indonesia akan jadi tergugat 2, bersama Facebook (tergugat 1) pusat yang berkantor di California, Amerika, dan Cambridge Analytica (tergugat 3) rencananya akan digugat oleh dua lembaga tersebut terkait skandal boocornya data-data pribadi pengguna Facebook.

Jemy Tommy, kuasa hukum penggugat dari kantor hukum Equal & Co sebelumnya menyatakan bahwa gugatan hendak dilayangkan lantaran dalam skandal tersebut ada beberapa regulasi yang dilanggar.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi; PP 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Tindakan para penggugat telah melanggar peraturan terkait perlindungan data pribadi, dan mengabaikan hak para penggugat” kata Jemy saat dihubungi KONTAN, Senin (8/5).

Jemy menambahkan, rencananya gugatan akan didaftarkan Senin (8/5) kemarin. Namun hal tersebut diurungkan lantaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta beberapa salinan berkas berbahasa asing. Sebab ada tergugat yang berasal dari luar Indonesia.

Dalam gugatan ini, para penggugat meminta adanya ganti rugi kerugian senilai total Rp 11,21 triliun. Rinciannya Rp 10,96 triliun merupkan ganti rugi imaterial, sementara sisanya senilai Rp 21,93 miliar sebagai ganti rugi material.

Jemy menjelaskan, ganti rugi ini dihitung dari kerugian yang didapatkan pengguna Facebook di Indonesia yang terdampak skandal.Cambridge Analytica.

“Kami menghitungnya tiap pengguna mendapatkan Rp 10 juta rupiah sebagai ganti rugi imaterialnya, dan senilai Rp 20 ribu sebagai ganti rugi materialnya. Dikalikan seluruh pengguna Facebook di Indonesia yang terdampak, yang kita dapat angkanya dari siaran pers Kominfo,” papar Jemy.

Dari berkas gugatannya, kerugian material dihitung dari kerugian pengguna dari pembelian pulsa senilai Rp 20 ribu perpengguna. Sementara kerugian imaterialnya dinilai dari pengeluaran-pengeluaran yang tidak
terduga serta segala kerugian yang timbul akibat beban mental dan tekanan psikologis yang telah membuat keresahan, kekhawatiran, ketidak nyamanan, dan menimbulkan rasa tidak aman terhadap para pengguna facebook di Indonesia.

Sumber: https://www.msn.com/id-id/berita/other/bakal-digugat-class-action-facebook-enggan-komentar/ar-AAwVCrI

Rudiantara Persilahkan Masyarakat Tuntut Facebook

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mempersilakan masyarakat yang ingin melayangkan gugatan terhadap Facebook. Ia menilai gugatan itu sebagai hak tiap individu.

“Ya itu haknya masyarakat, boleh saja,” kata Rudiantara yang ditemui di kantornya, Senin (7/5) kemarin.

Hal ini terlontar karena ada dua lembaga swasta yang melayangkan gugatannya ke Facebook. Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) dan Indonesia Institute (IDICTI) yang melayangkan gugatan perwakilan kelompok (class action) terhadap Facebook dan Cambridge Analytica.

Kedua lembaga tersebut menggugat kantor pusat Facebook dan cabangnya yang ada di Indonesia. Hal itu terlihat dari surat tuntutan yang dikirim ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 7 Mei 2018.

Menurut Rudiantara, gugatan tersebut sebagai konsekuensi yang wajar atas kebocoran data yang terjadi. Ia berasumsi ada kemungkinan yang mengadu itu yang datanya ikut disalahgunakan oleh Cambridge Analytica.

“Yang mengadu itu kan adalah masyarakat pengguna yang merasa dirugikan yang mungkin datanya juga terpapar,” imbuhnya.

LPPMII dan IDICTI menganggap Facebook telah gagal memenuhi tugasnya sebagai penyelenggara sistem elektronik sesuai Peraturan Menkominfo No.20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Data dari 87 juta pengguna diakui oleh perusahaan yang bermukim di Menlo Park itu telah jatuh ke tangan konsultan politik asal Inggris, Cambridge Analytica. Data tersebut diduga dimanfaatkan oleh Cambridge Analytica untuk memengaruhi hasil Pilpres AS 2016.

Dari sekian banyak pengguna, lebih dari 1 juta akun di antaranya milik pengguna asal Indonesia. (age/age)

Penggugat Facebook Minta Kominfo Tegas Soal Pemblokiran

Kominfo dituntut tegas memblokir akses Facebook di Indonesia

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Lembaga perwakilan masyarakat LPPMII (Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia) dan IDICTI (Indonesia ICT Institute) meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir Facebook.

Hal itu disampaikan dalam surat Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang dilayangkan dua lembaga tersebut pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (7/5). Salah satu pokok dalam tuntutan tersebut berisi permintaan pada pemerintah untuk menutup akses Facebook ke seluruh masyarakat Indonesia.

“Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemkominfo harus tegas dan memblokir atau melarang akses media sosial Facebook di Indonesia, serta melarang kegiatan operasional Facebook Indonesia di gedung perkantoran Capital Place lantai 49, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Indonesia,” demikian tulis LPPMII dan IDCTI dalam gugatannya.

Tuntutan tersebut diajukan lantaran Facebook dinilai telah gagal menjalani kewajibannya sebagai penyelenggara telekomunikasi elektronik di Indonesia sesuai dalam Permen Kominfo No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Facebook gagal menjaga kerahasiaan dan keamanan dalam pengolahan data. Sebanyak 87 juta data pengguna disalahgunakan perusahaan konsultan politik Inggris, Cambridge Analytica. Data ini disebut digunakan untuk memengaruhi hasil Pilpres AS 2016.

“Kedua, kegagalan sistem dari aspek keandalan dan aspek keamanan terhadap Sistem yang dipakai, dan aspek beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya,” tulis tuntutan tersebut.

Demi menghindari hal yang sama terulang, kedua lembaga tersebut meminta pemerintah melarang akses Facebook di Indonesia. Larangan tersebut termasuk pemblokiran hingga aktivasi Facebook di INdonesia sejak putusan dianggap berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Terkait kebocoran data 1 juta pengguna Facebook di Indonesia, Menkominfo Rudiantara telah melakukan pemanggilan kedua untuk mendapatkan penjelasan soal audit yang telah dijanjikan.

Kemenkominfo juga telah melayangkan surat peringatan pertama dan kedua kepada Facebook soal skandal kebocoran data tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Kepolisian pun telah mengadakan rapat dengar pendapat dan memanggilan pihak Facebook pada April silam.

Namun para penggugat menilai Facebook pusat maupun Indonesia tidak cukup kooperatif dalam penyelesaian skandal yang melibatkan sejuta lebih data pengguna Facebook Tanah Air.

“Tergugat I [Facebook pusat] dan tergugat II [Facebook Indonesia] telah mengulur-ulur waktu dan menghalangi pejabat publik Republik Indonesia tersebut untuk mendapat infomasi…yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum,” tulis LPMI dan IDICTI.

Oleh karena itu, kedua lembaga sebagai penggugat meminta Facebook meminta maaf kepada masyarakat dan pemerintah Indonesia atas kegagalannya menjalankan kewajiban.

Masyarakat informasi Indonesia gugat Facebook Rp 10 triliun

Kamilov Sagala.(dok)

JAKARTA (IndoTelko) – Masyarakat informasi Indonesia yang tergabung dalam kaukus Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) dan Indonesia ICT Institute melayangkan gugatan kepada Facebook terkait penyalahgunaan data 1 juta pengguna jejaring sosial itu  di Indonesia oleh Cambridge Analytica.

“Hari ini (7/5) kami ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk melayangkan gugatan perdata kepada Facebook,” ungkap Direktur Eksekutif LPPMII Kamilov Sagala kepada IndoTelko, Senin (7/5).

Dalam nukilan gugatan yang didapat IndoTelko, terlihat para penggugat meminta pengadilan untuk mengabulkan gugatan dengan menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT (Facebook) yang telah menyalahgunakan dan/atau membocorkan data-data pribadi pengguna media sosial facebook di Indonesia adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Kemudian meminta Pengadilan menghukum PARA TERGUGAT (Facebook) untuk meminta maaf secara terbuka kepada pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia khususnya pengguna facebook di Indonesia dan dipublikasikan selama tujuh hari berturut-turut di media massa nasional baik cetak maupun elektronik.

Para penggugat juga meminta Facebook secara tanggung renteng untuk mengganti rugi:

1. Kerugian materiil berupa biaya data internet untuk mengakses facebook sebesar Rp 20 ribu untuk setiap pengguna facebook atau total untuk satu juta pengguna facebook sebesar Rp 20 miliar yang data-data pribadinya telah disalahgunakan dan/atau dibocorkan

2. Kerugian imateriil berupa beban mental dan tekanan psikologis  yang telah membuat keresahan, kekhawatiran, ketidak nyamanan, dan menimbulkan rasa tidak aman terhadap para pengguna facebook di Indonesia, dengan nilai sebesar Rp 10 juta untuk setiap pengguna facebook atau total untuk satu juta pengguna facebook sebesar Rp 10 triliun yang data-data pribadinya telah disalahgunakan dan/atau dibocorkan.

Berikutnya, memerintahkan Pemerintah Indonesia cq Kemkominfo Republik Indonesia memblokir atau melarang akses media sosial facebook di Indonesia sampai dengan seluruh amar putusan perkara a quo dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT;

Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap gedung kantor Facebook Indonesia yang beralamat di gedung perkantoran Capital Place lantai 49, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Indonesia dan seluruh aset milik PARA TERGUGAT di wilayah hukum Indonesia, agar putusan a quo tidak sia-sia;

Bukan Sensasi
Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menegaskan aksi yang mereka lakukan bukan mencari sensasi.

“Catat ya, kami tak sedang mencari sensasi tetapi menegakkan wibawa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia ini salah satu yang datanya paling banyak bobol dalam skandal Cambridge Analytica, tetapi saya lihat Kemkominfo tak “mampu”melawan Facebook. Kalau begini, biar kami civil society yang ambil alih kerja Pak Menteri untuk menjaga NKRI ini,” tegas Heru.

Menurut Heru, biarkan nantinya pengadilan yang menilai para penggugat memiliki legal standing dalam menggugat kasus ini, bukan opini publik yang menentukan. “Belajar di luar negeri dalam kasus serupa, itu yang nuntut kelompok Lawyer. Jadi, kami harapkan pengadilan terima gugatan dan mulai persidangan agar terang benderang semua kasus ini, serta harkat dan martabat Indonesia terjaga di dunia internasional,” pungkasnya.

Asal tahu saja, Kominfo batal memblokir Facebook di Indonesia walau jejaring sosial itu belum memberikan  hasil audit kepada pemerintah maupun wakil rakyat Indonesia terkait skandal Cambirdge Analytica. (Baca: Kominfo tak blokir Facebook)

Facebook memberi alasan kepada Kominfo, mereka belum bisa memberikan hasil audit karena masih ada proses investigasi yang terjadi di Inggris. Hal ini disebut menyangkut aturan otoritas negara masing-masing, meski kasus tersebut melibatkan warga negara Indonesia dan negara lain.(dn)

Gugatan ke Facebook Didaftarkan Akhir Pekan

Gugatan ke Facebook Didaftarkan Akhir Pekan

Bisnis.com, JAKARTA — Surat gugatan dari pihak Indonesia ICT Institute dan Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) terhadap Facebook kemarin, Senin (7/5/2018) batal didaftarkan ke pengadilan.

Kuasa Hukum Indonesia ICT Institute dan LPPMII Jemy Tommy mengatakan per hari ini baru surat kuasa dari Indonesia ICT Institute dan LPPMII yang resmi didaftarkan, sementara surat gugatan harus ditunda karena terkendala bahasa.

Jemy menuturkan pihak pengadilan meminta salinan surat gugatan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris karena surat tersebut perlu dikirim ke pihak Facebook Headquarter yang ada di Amerika Serikat.

“Jadi kami perlu mencari penerjemah dulu. Tidak boleh [penerjemah] yang sembarangan, harus yang tersertifikasi dan telah disumpah,” ujarnya kepada Bisnis via telepon, Senin (7/5/2018).

Menurut Jemy, pihaknya mengupayakan surat gugatan dapat tetap didaftarkan dalam pekan ini. Dia memperkirakan proses menerjemahkan surat gugatan tersebut akan memakan waktu sekitar 3—4 hari.

“Jumat siang lah kami masukkan [gugatannya],” kata Jemy.

Diketahui, Indonesia ICT Institute dan LPPMII berencana melayangkan gugatan kepada Facebook terkait skandal penyalahgunaan data yang melibatkan data 1 juta masyarakat Indonesia.

Direktur Utama Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan ketidakjelasan mengenai kelanjutan kasus ini memaksa mereka melayangkan gugatan untuk mewakili masyarakat Indonesia yang merupakan pengguna Facebook.

Adapun, surat gugatan itu menyebut Facebook sebagai Tergugat 1, Facebook Indonesia sebagai Tergugat 2, dan Cambridge Analytica sebagai Tergugat 3.

Editor : Demis Rizky Gosta

Gugatan kelompok terhadap Facebook salah alamat?

Pendiri Facebook Mark Zuckerberg

Kelompok masyarakat mendaftarkan gugatan kelompok atau yang lebih dikenal dengan class action terhadap Facebook dan konsultan politik Cambridge Analytica, terkait dugaan penyalahgunaan data ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (07/05).

Gugatan Indonesia ICT Institute (IDICTI) dan Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) terhadap Facebook Pusat, Facebook Indonesia dan konsultan politik pengumpul data Cambridge Analytica itu karena hingga saat ini belum ada kejelasan apapun seputar kebocoran data 1,1 juta pengguna Facebook di Indonesia.

Sedang tuntutannya, berdasarkan penjelasan Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi, adalah permintaan maaf dari Facebook serta transparansi perihal kebocoran data.

“Dan kita harapkan pemerintah bisa memblokir Facebook terlebih dahulu sampai persoalan ini jelas,” kata Heru.

Belum bisa diblokir

Pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan belum bisa memblokir Facebook karena belum memiliki bukti pelanggaran hukum.

“Tugas saya memblok, dan kami tidak ada keraguan. Tapi waktu kami mengeblok itu ada bukti pelanggaran hukumnya. Telegram kita tidak ada keraguan untuk mengeblok, Tumbler kita tidak ada keraguan untuk mengeblok karena ada buktinya,” kata Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan.

“Untuk saat ini kami tidak memegang bukti kesalahan hukumnya (Facebook).”

Salah alamat?

Pakar Informasi dan Transaksi Elektronik dari Perbanas Surabaya, Ronny, mengatakan gugatan kelompok ini wajar untuk menekan manajemen Facebook meningkatkan transparansi dan keamanan layanan meskipun gugatan mungkin salah alamat.

“Saya tidak mengatakan bahwa yang melakukan gugatan itu keliru tetapi barangkali marilah kita lihat fokusnya apa dulu. Fokusnya kalau saya sebenarnya transparansi dulu, jangan langsung dikatakan Facebook salah,” kata Ronny.

Selain itu, menurut Ronny mestinya “tuntutan itu dialamatkan juga ke pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika karena pihak pemerintahlah yang tepat untuk melakukan komunikasi atau korespondensi ke luar negeri.”

Heru dari IDICTI beralasan gugatan diarahkan justru karena pemerintah Indonesia dianggap kurang tanggap. Namun, Semuel Pangerapan menyanggah hal tersebut.

“Tidak tanggap bagaimana? Jadi selama ini apa yang kita kerjakan? Kita langsung mengeluarkan surat, kita keluarkan SP I, SP II. Kita mengingatkan mereka agar patuh dan mereka menjawab dan mereka memberikan rinci,” jawab Semuel.

“Dari awal kita langsung bekerja, contohnya sudah ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan untuk ke depannya. Sudah ada investigasi yang dilakukan untuk yang sejenis, yang belum di-blow up pun mereka sudah membenahi. Kita bertindak, tapi kan bertindaknya harus profesional.”

Facebook sudah membalas surat peringatan kedua dari Keminfo namun belum melaporkan hasil audit investigasi.

Semuel menjelaskan bahwa hal itu disebebkan karena Inggris, tempat Cambridge Analytica bermarkas, mendapat keistimewaan secara jurisdiksi untuk melakukan investigasi dahulu.

Sementara itu, Facebook “sudah melakukan audit sendiri terhadap aplikasi-aplikasi sejenis yang sudah beredar sebelumnya dan penonaktifan aplikasi serta pembenahan terhadap Standar Komunitas mereka.”

Selain di Indonesia, gugatan class action terhadap Facebook saat ini tengah diajukan di Amerika Serikat dan Inggris meski tak terkait dengan kebocoran data.

Gugatan ini lebih terkait dengan teknologi pengenalan wajah Facebook yang diduga mengumpulkan data wajah pengguna di luar izin.