Facebook Digugat di Pengadilan Indonesia Akibat Data Bocor

TEMPO.COJakarta – Indonesia ICT Institute dan Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) resmi mendaftarkan gugatan kepada Facebook. Kuasa Hukum Indonesia ICT Institute dan LPPMII, Jemy Tommy, mengatakan gugatan didaftarkan timnya pada Senin siang, 14 Mei 2018, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor gugatan 396/Pdt6/2018/Pn.Jkt Sel. Selain itu, penggugat membayar biaya perkara terhadap Facebook Rp 3.796.000.

Sebelumnya, gugatan tersebut akan didaftarkan pada Senin pekan lalu, tapi harus ditunda. Sebab, pihak pengadilan meminta salinan gugatan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris karena surat gugatan perlu dikirim ke pihak Facebook Headquarter ada di Amerika Serikat.

Jemy mengatakan sebetulnya gugatan versi bahasa Inggris telah siap sejak Jumat, tapi tak sempat didaftarkan. “Kami terkena macet akibat demo, sampai pengadilan banknya sudah tutup,” katanya.

Dalam keterangan pers, Ketua LPPMII Kamilov Sagala menyatakan kejadian kebocoran dan penyalahgunaan oleh media sosial besutan Mark Zuckerberg ini dianggap telah melukai dan menodai kepercayaan masyarakat Indonesia. “Ini juga merusak kehormatan Presiden Indonesia Jokowi yang mengunjungi Mark Zuckerberg di Kantor Pusat Facebook beberapa tahun lalu,” ujarnya.

Kamilov menilai gugatan yang dilayangkan kepada Facebook sudah layak dan pantas. Dia juga meminta Zuckerberg dan jajaran staf Facebook segera mengumumkan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia, seperti salah satu poin dalam gugatannya.

Dalam keterangan yang sama, Ketua Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menyebut daftar akun Facebook yang bocor harus segera dirilis kepada publik. “Memang pahit bagi Facebooker Indonesia jika Facebook diblokir, tapi pahit itu harus kita telan untuk kedaulatan dan keamanan negara, tutup atau mati, merdeka berdaulat titik,” ucapnya.

Gugatan yang dilayangkan menyebut Facebook sebagai tergugat 1, Facebook Indonesia sebagai tergugat 2, dan Cambridge Analytica sebagai tergugat 3.

Dalam gugatan tersebut, ada beberapa hal yang diminta Indonesia ICT Institute dan LPPMII, salah satunya Facebook harus meminta maaf secara terbuka kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia serta dipublikasikan selama tujuh hari berturut-turut di media massa nasional, baik cetak maupun elektronik.

Mereka juga menggugat Facebook memenuhi ganti rugi materiil Rp 20 miliar kepada setiap pengguna Facebook yang datanya terdampak serta ganti rugi imateriil senilai Rp 10 triliun rupiah.

Selain itu, mereka meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir atau melarang akses Facebook di Indonesia sampai amar putusan perkara quo dilaksanakan para tergugat.

Mark Zuckerberg dituntut minta maaf ke Presiden Jokowi

Mark Zuckerberg dituntut minta maaf ke Presiden Jokowi

Dugaan kebocoran data pengguna Facebook Indonesia, akhirnya berbuntut panjang. Facebook digugat dua LSM asal Indonesia yakni Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMII) dan Indonesia ICT Institute (IDICTI).

Bahkan dalam satu poin gugatan itu mendesak CEO sekaligus pendiri Facebook, Mark Zuckerberg meminta maaf kepada Presiden Jokowi.

Ketua LPPMII Kamilov Sagala mengatakan, skandal kebocoran dan penyalahgunaan data pengguna Facebook telah menodai kehormatan dari Presiden Jokowi yang sempat mengunjungi Mark Zuckerberg di kantor pusat Facebook, Menlo Park, Silicon Valley, Amerika Serikat (AS) pada 2017.

itu jelas saja telah melukai semua rakyat Indonesia, kata Kamilov dalam keterangannya, Rabu (16/5).

Kata dia, seluruh petinggi Facebook harus mengutarakan permintaan maafnya kepada Presiden Jokowi serta rakyat Indonesia secara tertulis dan terbuka ke seluruh dunia. Permintaan maaf menurutnya tak perlu menunggu putusan pengadilan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua IDICTI Heru Sutadi, menilai Facebook sebaiknya merilis daftar akun pengguna yang disalahgunakan kepada publik.

Ini serius dan mendesak, kedaulatan, dan keamanan negara RI harus diutamakan, katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kenyataannya konten negatif di Facebook Indoneisa cuma sebagian kecil saja yang bisa ditanggulangi. Padahal, konten negatif terus tumbuh setiap detik.

Tutup atau mati, merdeka berdaulat, titik, tegasnya.

Selanjutnya Kuasa hukum Rhama R.V. yang juga managing partner Law office EQUAL & Co. Counselors and Attourneys at Law mengatakan bahwa gugatan class action ke facebook ini, bukan masalah siapa yang akan menang atau kalah tapi agar seluruh dunia mengetahui bahwa Masyarakat Indonesia taat dan sadar hukum.

Hukum harus ditegakkan, walaupun langit runtuh, tutup Rhama. [merdeka.com]

Facebook Digugat, Zuckerberg Didesak Minta Maaf ke Jokowi

Facebook Digugat

Jakarta – Kebocoran dan penyalahgunaan sejuta data pelanggan di Indonesia oleh Facebook, dinilai telah menodai kepercayaan dan merusak kehormatan dari Presiden Joko Widodo.

Hal itu tertuang dalam gugatan terhadap Facebook di Indonesia.

Setelah sempat tertunda mendaftarkan gugatan pada pekan lalu, dua LSM ini akhirnya resmi mendaftarkan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (14/5/2018).

Gugatan tersebut diinisiasi oleh Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) dan Indonesia ICT Institute (IDICTI).

Melalui keterangan tertulisnya, langkah ini ditempuh usai mendapat restu dan dukungan dari sejumlah kalangan masyarakat, terutama dukungan dari para Non-Goverment Organization (NGO) di Indonesia.

Menurut Ketua LPPMII Kamilov Sagala, kejadian kebocoran dan penyalahgunaan data pelanggan oleh Facebook, telah menodai kepercayaan dan merusak kehormatan dari Presiden Jokowi yang mengunjungi Mark Zuckerberg di kantor pusat Facebook di Silicon Valley, California, Amerika Serikat, tahun lalu.

“Itu sama saja telah melukai perasaan rakyat Indonesia,” ungkap Kamilov.

Oleh karena itu, menurutnya, sudah layak dan sepantasnya Mark Zuckerberg beserta seluruh jajaran Facebook di manapun berada, tanpa menunggu putusan pengadilan, segera mengumumkan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia dan Presiden RI Joko Widodo secara tertulis dan terbuka ke seluruh dunia.

Bukti pendaftaran gugatan kepada Facebook
Bukti pendaftaran gugatan kepada Facebook di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Foto: Dokumen LPPMII

“Seperti layaknya Facebook telah mengumumkan kunjungan Presiden RI Jokowi ke kantornya ke seluruh dunia,” tegasnya.

Adapun Ketua IDICTI Heru Sutadi melihat urgensi kasus ini, agar daftar akun Facebook yang bocor harus segera dirilis kepada publik.

“Ini serius dan mendesak, kedaulatan, dan keamanan negara RI harus diutamakan,” ucapnya.

Apalagi, kata dia, dalam faktanya bahwa konten negatif dalam Facebook di Indonesia hanya sebagian kecil saja yang bisa diatasi. Padahal, tiap detik tumbuh lagi konten negatif.

“Memang pahit bagi Facebooker Indonesia jika Facebook diblokir. Tapi pahit itu harus kita telan untuk kedaulatan dan keamanan negara. Tutup atau mati, merdeka berdaulat, titik,” tegas Heru.

Selanjutnya, kuasa hukum Rhama R.V. yang juga managing partner Law office Equal & Co. Counselors and Attourneys at Law, mengatakan bahwa gugatan class action ke Facebook ini bukan masalah siapa yang akan menang atau kalah. Tapi agar seluruh dunia mengetahui bahwa masyarakat Indonesia taat dan sadar hukum.

“Hukum harus ditegakkan, walaupun langit runtuh,” tutup Rhama. (rou/rou)

Berita ini dipost juga di : inet.detik.com

Facebook Dibawa ke Pengadilan di Indonesia, Ini Isi Gugatannya

EQUAL & CO Punya Amunisi Baru untuk Melawan FACEBOOK

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia ICT Institute dan Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) resmi mendaftarkan gugatan kepada Facebook.

Kuasa Hukum Indonesia ICT Institute dan LPPMII Jemy Tommy mengatakan gugatan tersebut didaftarkan timnya pada Senin (14/5/2018) siang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor gugatan 396/Pdt6/2018/Pn.Jkt Sel. Selain itu, penggugat juga membayar biaya perkara terhadap Facebook sebesar Rp3.796.000.

Sebelumnya gugatan tersebut akan didaftarkan pada Senin pekan lalu tetapi harus ditunda sebab pihak pengadilan meminta salinan gugatan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris karena surat gugatan perlu dikirim ke pihak Facebook Headquarter yang ada di Amerika Serikat.

Jemy mengatakan sebetulnya gugatan versi bahasa Inggris telah siap sejak Jumat tetapi tak sempat didaftarkan.“Kami terkena macet akibat demo, sampai pengadilan banknya sudah tutup,” katanya saat dihubungi Bisnis.

Sementara itu dalam keterangan persnya, Ketua LPPMII Kamilov Sagala menyatakan kejadian kebocoran dan penyalahgunaan oleh media sosial besutan Mark Zuckerberg ini dianggap telah melukai dan menodai kepercayaan masyarakat Indonesia.

“Ini juga merusak kehormatan Presiden Indonesia Jokowi yang mengunjungi Mark Zuckerberg di Kantor Pusat Facebook beberapa tahun lalu,” katanya.

Kamilov menilai gugatan yang mereka layangkan kepada Facebook sudah layak dan sepantasnya. Dia juga meminta agar Zuckerberg dan jajaran staf Facebook untuk segera mengumumkan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia, seperti salah satu poin dalam gugatannya.

Dalam keterangan yang sama, Ketua Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menyebut daftar akun Facebook yang bocor harus segera dirilis kepada publik.

“Memang pahit bagi Facebooker Indonesia jika Facebook diblokir, tapi pahit itu harus kita telan untuk kedaulatan dan keamanan negara, tutup atau mati, merdeka berdaulat titik,” ujar Heru.

Adapun, gugatan yang dilayangkan menyebut Facebook sebagai Tergugat 1, Facebook Indonesia sebagai Tergugat 2, dan Cambridge Analytica sebagai Tergugat 3.

Dalam gugatan tersebut ada beberapa hal yang diminta oleh Indonesia ICT Institute dan LPPMII salah satunya Facebook harus meminta maaf secara terbuka kepada pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia dan dipublikasikan selama 7 hari berturut-turut di media massa nasional baik cetak maupun elektronik.

Mereka juga menggugat Facebook untuk memenuhi ganti rugi materiel sebesar Rp20 miliar kepada setiap pengguna Facebook yang datanya terdampak serta ganti rugi imateriel senilai total Rp10 triliun rupiah.

Selain itu, mereka meminta Kominfo memblokir atau melarang akses Facebook di Indonesia sampai amar putusan perkara quo dilaksanakan para tergugat.

Editor : Demis Rizky Gosta

Sumber