Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei bahwa ketidakpuasan publik di bidang hukum mencapai 64 persen, atau tertinggi dibandingkan dengan bidang-bidang lain. “Performa pemberantasan korupsi menjadi pemantik terbesar buruknya bidang penegakan hukum. Terlebih, kurun periode survei berbagai persoalan korupsi makin menguat,” kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah saat paparan hasil survei dan diskusi media […]
Continue reading
Kasus Jiwasraya masih terus bergulir. Meski beberapa terdakwa sudah dihukum seumur hidup, tetapi hal itu belum bisa menggantikan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi tersebut. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Yenti Garnasih mengatakan, uang hasil korupsi pasti sudah dinvestasikan dalam bentuk barang dan aset. Hal ini menyulitkan lembaga penegak hukum karena belum ada payung […]
Continue reading
Penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan, Agung diminta berhati-hati dalam menangani kasus perbankan. Pasalnya, posisi perbankan sangat unik karena bisa berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional. “Saya dukung proses penegakan hukum kepada siapa saja dan harus kita hormati itu. Tetapi harus hati-hati jika proses hukum itu menyangkut bank. Jangan sampai mempengaruhi kepercayaan nasabah karena kasusnya diumbar […]
Continue reading
Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Kebebasan berpendapat secara harafiah, menurut kamus Bahasa Indonesia, berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, sedangkan pendapat (berpendapat) yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan […]
Continue reading
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terkait putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjadi jalan bagi KPPU agar lebih leluasa memberi sanksi tegas kepada pelaku usaha yang […]
Continue readingMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Diplomatik Perjanjian Hukum Desain (Design Law Treaty) yang akan digelar World Intellectual Property Organization (WIPO). Hal itu disampaikan Yasonna dalam Sidang Umum WIPO ke-61 di Jenewa, Swiss. “Dalam kesempatan ini, saya ingin menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk menjadi tuan […]
Continue reading
Pailit merupakan hal yang cukup sering terjadi pada sebuah Perseroan Terbatas. Pengaturan mengenai kepailitan diatur dalam UU 37/2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (atau sering juga disebut sebagai UUK-PKPU). Secara umum pailit merupakan kondisi dimana perseroan sudah tidak mampu lagi membayar atau melunasi hutang-hutangnya kepada debitor. Namun sebelum membahas mengenai aturan kepailitan dalam […]
Continue readingPengertian Rupbasan adalah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan ruang lingkup dan tata kerja Rupbasan mengarah kepada adanya suatu sistem yang merupakan bagian dari Lembaga Pemasyarakatan yang bertanggung jawab langsung kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan tersebut juga […]
Continue readingA. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH)Sebagai landasan hukum menyangkut perbuatan meawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.”PMH tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau […]
Continue readingKetua Dewan Adat Papua Domberay Wilayah III Paul Finsen Mayor mengatakan langkah komunikasi jajaran Kejaksaan Tinggi Papua Barat patut di acungkan jempol dalam penegakan hukum, terutama dalam penyelesaian perselisihan antara Pertamina dengan warga Sanggeng, Manokwari yang terdampak pencemaran Sumur akibat kebocoran tangki Pertamina. “Kinerja Kajati Papua Barat dalam hal ini sangat baik srkali dan kami […]
Continue reading