Bahwa advokat dalam menjalankan profesinya harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Sehingga segala tindakan advokat yang melanggar ketentuan tersebut diatas dapat dikenakan tindakan. dalam pasal 4 ayat (2) UU Advokat. Salah satu sumpah/janji yang diucapkan advokat berbunyi: “Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi […]
Continue readingHubungan Antara Hukum Adat dan Hukum Positif
Hukum adat adalah suatu hukum asli dari bangsa kita. Hukum adat tidak akan bisa mati terhapus oleh waktu. Sedangkan hukum positif adalah hukum yang saat ini berlaku atau hukum yang sekarang. Dalam penerapanya hukum adat, hukum adat selalu menjadi sumber hukum bagi hukum positif Indonesia. Pada dasarnya sistem hukum positif tidakakan pernah melenceng dari sistem […]
Continue readingMemahami Tentang Pengampuan diatur dalam BW (Burgerlijk Wetboek)
Pengampuan adalah kondisi dimana seorang yang sudah dewasa tetapi tidak dapat bertindak sendiri karena ketakmampuan-nya, maka harus diangkat seorang untuk mewakili dan mengawasi orang tersebut. Menurut Pasal 433 BW (KUHPerd) menyebut 3 alasan seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampuan, yaitu: Keborosan Lemah akal budinya Kekurangan daya berpikir : sakit ingatan, dungu, dan dungu disertai sering […]
Continue readingMemahami Keberadaan Justice Collaborator
Secara yuridis dapat di ketahui menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tahun 2011 Tentang Perlakuan Justice Collaborator yang dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu (khususnya dalam tindak pidana yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidanan lainnya yang bersifat terorganisir) tetapi bukan […]
Continue readingUrgensi Akta Jual Beli sebagai dasar Perolehan Sertifikat Tanah
Pada dasarnya, setiap pemindahan hak atas tanah wajib dibuktikan melalui akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”), sebagaimana dijelaskan pada Pasal 37 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”), sebagai berikut: Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar […]
Continue readingPengacara Hercules dari Kantor Hukum EQUAL & CO : Hercules divonis 8 bulan, Majelis Hakim Cerdas
Hercules Rosario Marshal (kiri) berdiskusi dengan tim kuasa hukum yang diketuai oleh Anshori Thoyib (kanan) dari kantor pengacara EQUAL & CO Kuasa Hukum Hercules , Anshori Thoyib mengatakan, pihaknya merasa puas dengan keputusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman penjara selama delapan bulan dipotong masa tahanan terhadap kliennya. Anshori menyebut, Hercules tidak melakukan kekerasan dalam perkara […]
Continue readingPengalihan Hak Cipta dengan Perjanjian Tertulis
Sebagaimana kita ketahui, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.[ Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang […]
Continue readingPrivate Lawyer
Program Pengacara Pribadi / Pengacara Pribadi Keluarga Apa yang dimaksud dengan Pengacara Pribadi ? Dalam dunia yang semakin sadar hukum, banyak terjadi ketika seseorang sedang berargumen dengan pihak lain, lalu berkata bahwa mereka akan menghubungi Pengacaranya. Anda dapat mempunyai “Pengacara Pribadi” melalui sebuah Layanan Jasa Hukum dari Kantor Hukum Equal & Co., sehingga Anda dapat […]
Continue readingTumpang Tindih Pasal mengenai Pecandu Narkotika
Tumpang Tindih Pasal mengenai Pecandu Narkotika dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Setiap tahun konsumsi narkotika semakin bertambah dengan usia para pengguna yang beragam mulai dari anak muda hingga orang tua, baik laki-laki maupun perempuan dan dari berbagai kalangan yaitu mulai dari rakyat, pejabat tinggi Negara, Publik Figur. Dalam dunia medis sesungguhnya narkotika […]
Continue readingPelanggaran Alih Fungsi Trotoar
Mengenai hak para pengguna jalan baik itu pengguna kendaraan bermotor maupun pejalan kaki diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Bahwa Negara wajib menyediakan fasilitas bagi rakyatnya dalam menunjang mobilitas sehari-hari. Ketersediaan fasilitas trotoar bagi para pejalan kaki diatur dalam Pasal 131 ayat (1) UU […]
Continue reading









