barang black market adalah barang yang dikirim/diselundupkan secara ilegal yang mana barang tersebut tidak tercantum dalam daftar niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut, atau yang biasa disebut manifes sebagaimana diatur pada pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan. Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara […]
Continue readingAncaman Pidana Pelaku Body Shaming 9 Bulan-6 Tahun Penjara
Polisi menegaskan perbuatan mengejek bentuk fisik seseorang atau body shaming dapat dipidanakan. Ancaman pidana kurungan penjaranya pun mulai dari hitungan bulan hingga tahunan. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, bentuk perbuatan pidana dibagi menjadi dua kategori. Pertama dengan cara tidak langsung melalui transmisi narasi di media sosial, kedua secara langsung melalui perkataan atau hinaan […]
Continue readingIsi Surat Edaran Gugus Tugas Covid-19 di Masa Adaptasi New Normal
SE Nomor 7 Tahun 2020 ini menggantikan surat edaran sebelumnya, yakni SE Nomor 4 Tahun 2020 dan SE Nomor 5 Tahun 2020. Surat diteken Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen Doni Monardo. Dalam SE terbaru ini, pemerintah menjelaskan kriteria dan persyaratan yang diwajibkan kepada warga jika ingin melakukan perjalanan dalam negeri. Khusus individu yang […]
Continue readingMengenal Istilah PPJB, PJB, AJB dan SHM
Tanah dan bangunan merupakan suatu objek tidak bergerak yang harganya semakin lama semakin melonjak. Hal tersebut yang menyebabkan tanah dan bangunan dipilih kebanyakan orang sebagai sarana investasi menjanjikan. Dalam melakukan pembelian terhadap tanah dan bangunan yang tentu saja melibatkan uang yang jumlahnya cukup besar, juga melibatkan banyak perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen. Beragam dokumen dan perjanjian tersebut […]
Continue readingPerbedaan Pencari Suaka dan Pengungsi Internasional
Tren gelombang pengungsi global yang mengarus ke Indonesia terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Para pencari suaka itu berpindah karena dipicu oleh perang, konflik, dan persekusi menahun di negara asalnya. Merujuk data Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi atau UNHCR pada awal 2019, paling tidak ada sekitar 13.900 pengungsi internasional tengah berada di Indonesia. Mereka berasal dari berbagai […]
Continue readingPerlu Diketahui Pasal-pasal Perlindungan Hewan
Jika melihat Undang-undang perlindungan terhadap hewan, rasanya sudah cukup jelas dan tegas. Namun yang jadi pertanyaan mengapa kekerasan terhdap hewan kian marak? Sudah berlakukah Undang-undang perlindungan hewan di Indonesia? Berikut undang-undang serta ancaman hukuman yang bisa dikategorikan termasuk dalam perlindungan terhadap hewan. 1. Praktik Kekerasan di Masyarakat : Termasuk pemukulan, penusukan, pencekikan, dan pembuangan hewan […]
Continue readingPenjelasan Mengenai Perppu
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau disingkat Perpu atau Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang. Perppu ditandatangani oleh Presiden. Setelah diundangkan, Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut, dalam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan Perppu Menjadi Undang-Undang. Pembahasan RUU tentang penetapan Perppu menjadi […]
Continue readingHukuman untuk Pelanggar PSSB
Satpol PP DKI Jakarta tak akan segan-segan menindak masyarakat yang masih melanggar aturan dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tahap kedua yang berlangsung pada hari ini, Jumat 24 April hingga 22 Mei 2020. Pelanggar PSBB akan langsung dijerat hukum yang mengarah kepada pidana. Adapun sanksi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang […]
Continue readingHakim Agung MA Sebut Jerat Pidana Korporasi Belum Maksimal
Hakim Agung Mahkamah Agung, Surya Jaya menyebut penegakan hukum terhadap korporasi masih kurang jika dibandingkan orang per orang yang melakukan tindak pidana. Padahal, kata dia, MA telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. “Perma bertujuan menciptakan agar iklim usaha kompetitif. Usaha berjalan di Indonesia bukan lagi usaha yang […]
Continue readingJerat Hukum Pelaku Pembalakan Liar
Hukum tentang penebangan hutan secara liar diatur dalam UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Ketentuan perundangan ini merupakan lex specialis (ketentuan khusus) dari UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Kehutanan). UU P3H ditujukan untuk menjerat kejahatan kehutanan yang massif dan terorganisir, inilah sifat kekhususan yang ada di […]
Continue reading









