Author: twadigmark

  • Selesaikan Sengketa Bisnis dan Perdagangan di Badan Arbitrase Nasional

    Selesaikan Sengketa Bisnis dan Perdagangan di Badan Arbitrase Nasional

    Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pertama kali berdiri pada tahun 1977 oleh KADIN atau Kamar Dagang dan Industri di Indonesia. Pendirian ini dimaksudkan untuk menjembatani sengketa perdagangan atau jenis lainnya tanpa harus ke pengadilan. Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Idealnya, para pihak yang menyelesaikan…

  • Menkominfo Baru Harus Kebut UU Perlindungan Data

    Menkominfo Baru Harus Kebut UU Perlindungan Data

    Johnny Gerard Plate resmi menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Sejumlah “warisan” program yang belum tuntas dari periode pun menunggu. Salah satunya adalah Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang batal disahkan dan harus mulai dirumuskan dari nol. UU ini harus segera dikebut, mengingat perhatian Jokowi terhadap ekonomi digital ke depan sangat…

  • RUU Perlindungan Data Pribadi Lebih Penting Dari Keamanan Siber

    RUU Perlindungan Data Pribadi Lebih Penting Dari Keamanan Siber

    UU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) akan dilanjutkan pembahasannya oleh anggota DPR periode mendatang. Tapi RUU Perlindungan Data Pribadi dinilai jauh lebih penting. “RUU KKS itu cepat sekali, ada kepentingan apa di balik ini?” kata Chairman Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMI) Kamilov Sagala kepada detikINET, Senin (30/9/2019). Untung saja akhirnya RUU KKS ditangguhkan ke DPR…

  • RKUHP Ditunda Sampai Waktu yang Tak Ditentukan

    RKUHP Ditunda Sampai Waktu yang Tak Ditentukan

    Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, DPR dan pemerintah sepakat untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP). Ia mengatakan, penundaan pengesahan RKUHP sampai pada waktu yang tidak ditentukan. “Titik temunya penundaan sampai waktu yang tidak ditentukan, bisa sekarang periode ini atau yang akan datang. Artinya bisa periode yang akan datang,” kata Bambang di Kompleks…

  • Setelah 73 Tahun, Revisi Undang-Undang KUHP Akhirnya Disepakati

    Setelah 73 Tahun, Revisi Undang-Undang KUHP Akhirnya Disepakati

    Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disepakati antara Komisi III DPR dan pemerintah. Sepuluh fraksi yang hadir dalam rapat bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly itu sepakat tanpa ada catatan “Izinkan saya untuk memberikan pengesahan revisi Undang-Undang KUHP untuk diketok. Bisa disepakati?” tanya Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsyudin di ruang…

  • Pasal untuk Menjerat Pelaku Pengrusakan

    Pasal untuk Menjerat Pelaku Pengrusakan

    Jenis tindak pidana perusakan diatur dalam ketentuan Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP yang pada hakikatnya tidak dikualifikasikan secara jelas dalam KUHP. Maka untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dipaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan perusakan diatur dalam KUHP. Menurut KUHP tindak pidana…

  • Komnas Perempuan Nilai RUU PKS Belum Beri Akses Keadilan ke Perempuan

    Komnas Perempuan Nilai RUU PKS Belum Beri Akses Keadilan ke Perempuan

    Komnas Perempuan menilai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) belum memberikan akses keadilan kepada perempuan dan anak. Sebab, kata Komnas Perempuan, dalam perjalanannya, RUU itu justru tidak akan mengatur pemidanaan.  “Ini perlu kita catat bahwa perkembangan ini RUU PKS tidak memiliki kedayagunaan yang kuat dalam membangun kesetaraan perempuan korban di depan hukum. Saya kira ini melemahkan…

  • RUU Perlindungan Data Pribadi Rencanakan Penjara 10 Tahun Bagi Pelaku

    RUU Perlindungan Data Pribadi Rencanakan Penjara 10 Tahun Bagi Pelaku

    Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dilaporkan masih harus menunggu pembahasan mengenai unsur pidana dalam regulasi tersebut. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Semuel A Pangerapan. “Nanti akan ada pertemuan lagi menyangkut pidana. Ini (pidana) ternyata dievaluasi dan lagi dibahas ulang dalam waktu dekat. Yang lain sudah beres, terkait…

  • UU Perlindungan Data Pribadi Ditargetkan Selesai Tahun Ini

    UU Perlindungan Data Pribadi Ditargetkan Selesai Tahun Ini

    Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Riki Arif Gunawan mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi saat ini masih dalam pembahasan di pemerintah. Setelah RUU Perlindungan Data Pribadi itu kelar, kata dia, akan segera dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat “Kami harap tahun ini selesai,” kata Riki di Gedung Satria Tower, Jakarta,…

  • Langkah Hukum yang Bisa Diambil Masyarakat Usai Listrik Mati

    Langkah Hukum yang Bisa Diambil Masyarakat Usai Listrik Mati

    Listrik padam hingga belasan jam, Ahad (4/8/2019) kemarin–dan Senin (5/8/2019 siang–, merugikan semua orang. Orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa bagian barat merasakan akibatnya. Dari mulai terjebak di MRT saat sedang di bawah tanah, terlambat naik kereta jarak jauh hingga berjam-jam, sulit berkomunikasi karena jaringan semua operator lumpuh, hingga susah memesan ojek daring–yang makin jadi…