Memahami Keberadaan Justice Collaborator

Memahami Keberadaan Justice Collaborator

Secara yuridis dapat di ketahui menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tahun 2011 Tentang Perlakuan Justice Collaborator yang dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu (khususnya dalam tindak pidana yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidanan lainnya yang bersifat terorganisir) tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatanya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Benefit bagi tersangka yang bersedia menjadi Justice Collaborator

Berdasarkan Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Againts Corruption Tahun 2003 antara lain mengatur sebagai berikut :

Ayat (2)

: Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu “mengurangi   hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Ayat (3) :

Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (Justice Collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini”.

Dalam Angka 7 SEMA NO 4 Tahun 2011 diatur :

“Dengan merujuk pada nilai-nilai di dalam ketentuan tersebut diatas dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada Para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya”.

Fungsi Meterai dalam Hubungannya dengan Keabsahan Suatu Perjanjian

Fungsi Meterai dalam Hubungannya dengan Keabsahan Suatu Perjanjian

Kita harus mengetahui terlebih dahulu Syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata :

  1. Adanya kesepakatan, yakni persamaan kehendak antara para pihak.
  2. Cakap, artinya para pihak pembuat kontrak harus cakap secara hukum untuk membuat kontrak tersebut. Pada prinsipnya semua orang dianggap cakap untuk melakukan perikatan kecuali orang – orang yang belum dewasa dan orang yang berada dibawah pengampuan.
  3. Obyek atau perihal tertentu, yakni menyangkut hal apa disepakati dalam perjanjian tersebut.
  4. Kausa yang halal. Maksudnya perjanjian harus dibuat untuk maksud dan alasan yang tidak bertentangan dengan hukum.

FUNGSI METERAI

Fungsi meterai berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu.

Surat pernyataan atau perjanjian yang tidak dibubuhkan meterai tidak membuat pernyataan atau perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Namun jika Anda memang bermaksud untuk menjadikan surat pernyataan atau perjanjian tersebut sebagai alat bukti di pengadilan, maka harus dilunasi bea meterai yang terutang.

Meterai sering digunakan dalam penandatanganan surat berharga. Fungsi meterai juga untuk memberikan nilai hukum pada sebuah dokumen.

Jadi bukan keberadaan meterai yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian.

2018 Permohonan Perlindungan Dari Kasus Kekerasan Seksual dan Terorisme Meningkat

2018 Permohonan Perlindungan Dari Kasus Kekerasan Seksual dan Terorisme Meningkat

 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 1290 permohonan perlindungan sepanjang 2018. Jumlah ini sedikit menurun dibandingkan 2017 dikarenakan adanya penurunan permohonan dari korban kasus Pelanggaran HAM Berat, imbas sedang adanya perbaikan sistem verifikasi korban di Komnas HAM. “Sementara untuk memberikan perlindungan, diperlukan surat keterangan dari Komnas HAM. Ini yang menyebabkan penurunan permohonan dari korban kasus Pelanggaran HAM Berat”, ujar Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai di kantor LPSK (13/12).

Meski begitu, ada peningkatan permohonan perlindungan yang cukup signifikan dari kasus kekerasan seksual terhadap anak, terorisme, dan korupsi. Kekerasan seksual terhadap anak jika pada tahun 2017 terdapat 104 permohonan, pada tahun 2018 hingga November sudah tercatat 264 permohonan yang masuk. Sedangkan permohonan dari kasus terorisme meningkat 217% tahun ini dimana  tahun 2017 terdaoat 42 permohonan, tahun ini sampai November terdapat 133 permohonan. Meningkatnya permohonan dari kasus terorisme, diindikasikan karena pada tahun 2017 LPSK berhasil memfasilitasi kompensasi (ganti rugi dari negara) kepada beberapa korban terorisme. “Keberhasilan ini tentunya membuat korban lain percaya bahwa LPSK bisa memenuhi haknya”, ujar Wakil Ketua LPSK, Askari Razak pada kesempatan yang sama.

Peningkatan yang cukup drastis juga terdapat pada pemohon dari kasus Korupsi, dimana sebelumnya di tahun 2017 hanya terdapat 53 permohonan, maka di tahun ini terdapat 130 permohonan atau naik 145%. Semakin beragamnya permohonan yang meningkat tentunya mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat ke LPSK meningkat, khususnya terkait kasus diluar pelanggaran HAM Berat yang selama ini mendominasi layanan LPSK. “Hal ini akan menjadi pemicu LPSK untuk terus meningkatkan layanannya sehingga kepercayaan masyarakat bisa terjaga”, jelas Askari.

Untuk layanan yang diberikan LPSK sendiri  pada tahun 2018 ini sampai bulan November LPSK sudah melakukan 3589 layanan. Jumlah ini turut menurun dikarenakan terlindung dari korban Pelanggaran HAM Berat juga menurun jumlahnya. Diantara layanan tersebut LPSK paling banyak melakukan layanan rehabilitasi medis sebanyak 1601 layanan, diikuti layanan pemenuhan hak prosedural sebanyak 971 layanan, dan layanan rehabilitasi psikologis sebanyak 340 layanan. “Layanan-layanan tersebut selain dalam upaya pengungkapan kasus, juga dalam rangka pemulihan derita korban”, ujar Wakil Ketua LPSK, Lies Sulistiani.

Selain adanya jenis tindak pidana yang merata, selama 2018 ini LPSK juga melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan layanan. Baik di internal LPSK sendiri seperti pembenahan kelembagaan, maupun eksternal LPSK seperti berperan menyusun regulasi yang terkait saksi dan korban. Di tahun 2018 ini LPSK melantik beberapa pejabat seperti Kepala Biro dan Kepala Bagian dalam rangka penguatan organisasi. “Itu semua diharapkan memperkuat upaya pemenuhan hak saksi dan korban di masa mendatang”, pungkas Semendawai.

Tentang kami, Equality before the Law

Tentang Kami

EQUAL & CO merupakan firma hukum yang dibentuk oleh para advokat yang telah eksis dan mempunyai pengalaman dalam menangani permasalahan – permasalahan hukum baik jalur litigasi maupun non-litigasi. Keberadaan dan eksisnya firma hukum EQUAL & CO didukung oleh advokat yang handal dan mempunyai pengalaman, skill dan pengetahuan hukum yang telah teruji, mempunyai kemampuan dalam menemukan solusi hukum.

Keadilan dalam hukum mempunyai esensi penting terhadap kemajuan dan revolusi sebuah bangsa. Atas ketidak berpihakan menjadi dasar suatu pencari keadilan, dalam kalimat yang sering kita dengar “Equality before the Law” menunjukkan bahwa dihadapan hukum semua adalah sama dan tidak ada perbedaan yang dapat mengubah sudut pandang hukum.

Kami menjadikan asas “Equality before the Law” menjadi dasar dalam pemikiran hukum kita, karena dengan hal tersebut maka keadilan yang dibangga banggakan akan menjadi kenyataan. Hal inilah yang membuat EQUAL & CO mempublikasikan diri dan menawarkan jasa hukum kepada orang pribadi / badan hukum yang memerlukan jasa hukum dari kami.

PARA ADVOKAT

Para advokat di firma hukum EQUAL & CO, terdiri dari para advokat yang efektif, kooperatif, berdedikasi tinggi, positif dalam visi, serta teguh dalam memperjuangkan hak-hak klien dan spesialisasi dibidang masing-masing. Antara lain: Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi, Hukum Persaingan Usaha Arbitrase, Hukum Perusahaan, Hukum Pidana dan Perdata, dll.

VISI

Menjadi firma hukum dengan specialisasi dibidang industry, teknologi informasi dan komunikasi yang paling peduli, kreatif dan inovatif.

MISI

  1. Memberikan pelayanan jasa hukum yang lebih baik dan selalu lebih baik lagi.
  2. Meningkatkan kwalitas setiap anggota keluarga besar EQUAL & CO
  3. Meningkatkan kesejahteraan keluarga besar EQUAL & CO

FILOSOFY

“Equality before the law” dan “Officium nobile”

LINGKUP PEKERJAAN

  1. Litigasi – Meliputi segala tindakan ditingkat pengadilan berdasarkan kompetensinya.
  2. Non Litigasi
  • Nasihat hukum

Meliputi nasihat nasihat hokum yang diberikan sehubungan dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku;

  • Konsultasi Hukum

Memberikan konsultasi konsultasi hukum mengenai tindakan tindakan atau transaksi transaksi yang akan dilakukan;

  • Opini hukum

Memberikan pendapat/opini atas suatu permasalahan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan saran sehubungan dengan solusi yang diambil terhadap permasalahan yang ada;

  • Audit hukum

Meliputi analisa terhadap permasalahan hukum yang akan diselesaikan baik dalam cakupan yang luas maupun sacara khusus. Baik terhadap seluruh hal hal yang terkait dalam permasalahan mapun penyebab dari timbulnya permasalahan yang ada;

  • Pernyataan hukum

Pernyataan pernyataan yang diberikan melalui media elektronik dan atau media cetak maupun yang mempublikasikan hal hal yang sangat diperlukan untuk menjelaskan kondisi client ditinjau dari aspek yuridisnya;

  • Alternative penyelesaian sengketa

Tata cara penyelesaian sengketa atau kasus diluar pengadilan yaitu dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli;

  • Kajian hukum dan regulasi

Meliputi kegiatan riset dan pembuatan kajian kajian hukum beserta regulasi terkait.

PRODUK KAJIAN HUKUM

Produk kajian hukum kami antara lain:

  • Kajian kajian hukum dibidang persaingan usaha, teknologi informasi dan komunikasi, kasus kasus persaingan usaha di perusahaan telekomunikasi di Indonesia, terutama di perusahaan BUMN dan perusahaan swasta, baik secara litigasi maupun non litigasi.
  • Kajian kajian hukum dibidang pengelolaan, pengusahaan Bandar udara dan persaingan usaha serta berpengalaman dalam menangani kasus kasus di perusahaan Bandar udara di Indonesia, baik secara litigasi maupun non litigasi.
  • Kajian kajian hukum dibidang perbankang, pajak serta berpegalaman dalam menangani kasus kasus pajak di perusahaan terkemuka di Indonesia.