Category: Uncategorized

Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) dan Fungsi Rupbasan

Pengertian Rupbasan adalah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan ruang lingkup dan tata kerja Rupbasan mengarah kepada adanya suatu sistem yang merupakan bagian dari Lembaga Pemasyarakatan yang bertanggung jawab langsung kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan tersebut juga […]

Continue reading

Berhasil Mediasi Pertamina dan Warga Manokwari Kejati Papua Barat Dapat Jempol Dari Ketua Dewan Adat

Ketua Dewan Adat Papua Domberay Wilayah III Paul Finsen Mayor mengatakan langkah komunikasi jajaran Kejaksaan Tinggi Papua Barat patut di acungkan jempol dalam penegakan hukum, terutama dalam penyelesaian perselisihan antara Pertamina dengan warga Sanggeng, Manokwari yang terdampak pencemaran Sumur akibat kebocoran tangki Pertamina. “Kinerja Kajati Papua Barat dalam hal ini sangat baik srkali dan kami […]

Continue reading

Hakim Agung MA Sebut Jerat Pidana Korporasi Belum Maksimal

Hakim Agung Mahkamah Agung, Surya Jaya menyebut penegakan hukum terhadap korporasi masih kurang jika dibandingkan orang per orang yang melakukan tindak pidana. Padahal, kata dia, MA telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. “Perma bertujuan menciptakan agar iklim usaha kompetitif. Usaha berjalan di Indonesia bukan lagi usaha yang […]

Continue reading

Jerat Hukum Pelaku Pembalakan Liar

Hukum tentang penebangan hutan secara liar diatur dalam UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Ketentuan perundangan ini merupakan lex specialis (ketentuan khusus) dari UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Kehutanan). UU P3H ditujukan untuk menjerat kejahatan kehutanan yang massif dan terorganisir, inilah sifat kekhususan yang ada di […]

Continue reading

Ini Tata Cara Penyelesaian Pidana Anak Sesuai Perma No 4/2014

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Bagaimana cara penyelesaiannya? Pelaksanaan diversi di pengadilan diawali dengan persiapan diversi. Setelah menerima penetapan ketua pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversi, hakim mengeluarkan penetapan hari musyawarah diversi. Penetapan hakim memuat perintah kepada penuntut umum yang […]

Continue reading
career EQUAL & CO law firm

RKUHP Ditunda Sampai Waktu yang Tak Ditentukan

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, DPR dan pemerintah sepakat untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP). Ia mengatakan, penundaan pengesahan RKUHP sampai pada waktu yang tidak ditentukan. “Titik temunya penundaan sampai waktu yang tidak ditentukan, bisa sekarang periode ini atau yang akan datang. Artinya bisa periode yang akan datang,” kata Bambang di Kompleks […]

Continue reading
Memahami Keberadaan Justice Collaborator

Memahami Keberadaan Justice Collaborator

Secara yuridis dapat di ketahui menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tahun 2011 Tentang Perlakuan Justice Collaborator yang dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu (khususnya dalam tindak pidana yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidanan lainnya yang bersifat terorganisir) tetapi bukan […]

Continue reading
Fungsi Meterai dalam Hubungannya dengan Keabsahan Suatu Perjanjian

Fungsi Meterai dalam Hubungannya dengan Keabsahan Suatu Perjanjian

Kita harus mengetahui terlebih dahulu Syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata : Adanya kesepakatan, yakni persamaan kehendak antara para pihak. Cakap, artinya para pihak pembuat kontrak harus cakap secara hukum untuk membuat kontrak tersebut. Pada prinsipnya semua orang dianggap cakap untuk melakukan perikatan kecuali orang – orang yang belum dewasa dan orang yang […]

Continue reading
2018 Permohonan Perlindungan Dari Kasus Kekerasan Seksual dan Terorisme Meningkat

2018 Permohonan Perlindungan Dari Kasus Kekerasan Seksual dan Terorisme Meningkat

 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 1290 permohonan perlindungan sepanjang 2018. Jumlah ini sedikit menurun dibandingkan 2017 dikarenakan adanya penurunan permohonan dari korban kasus Pelanggaran HAM Berat, imbas sedang adanya perbaikan sistem verifikasi korban di Komnas HAM. “Sementara untuk memberikan perlindungan, diperlukan surat keterangan dari Komnas HAM. Ini yang menyebabkan penurunan permohonan dari korban […]

Continue reading
Open chat