Cara Mengadopsi Anak Sesuai Undang-Undang

Cara Mengadopsi Anak Sesuai Undang-Undang

Tata cara adopsi anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Peraturan tersebut menyebut bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan tidak boleh memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Pasangan yang akan mengadopsi anak harus sudah menikah sekurang-kurang lima tahun yang dibuktikan dengan surat nikah atau akta perkawinan.

Saat mengadopsi, diharapkan pengadopsi belum mempunyai anak atau hanya memiliki seorang anak atau telah mengangkat seorang. Atau mereka yang divonis tidak mungkin mempunyai anak yang dibuktikan oleh Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Pemerintah.

Pengadopsi juga harus mereka yang berasal dari keluarga mampu dalam hal ekonomi dibuktikan adanya surat keterangan dari tempat bekerja. Kemudian, harus berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani dan dalam keadaan sehat secara mental berdasarkan keterangan psikolog.

Adapun surat-surat yang perlu dilengkapi untuk adopsi adalah foto copy surat nikah suami-istri yang telah dilegalisir di kua tempat menikah, foto copy akte kelahiran suami-istri, surat berkelakuan baik dari kepolisian.

Selain itu, diperlukan juga surat keterangan ginekologi dari dokter ahli kandungan dari rumah sakit umum, surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah/puskesmas, surat keterangan penghasilan, surat persetujuan dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri di atas meterai, surat pernyataan motivasi pengangkatan anak yang ditandatangani di atas meterai, kartu keluarga dan ktp yang telah dilegalisir di kelurahan.

Jerat Hukum Prostitusi Online dan Pasal yang Dikenakan

Jerat Hukum Prostitusi Online

Belakangan ini sedang marak pemberitaan mengenai prostitusi online yang juga melibatkan kalangan selebriti Indonesia. Namun dalam banyak kasus, para pelaku prostitusi malah dianggap korban dan terlepas dari jerat hukum. Kali ini kita akan membahas apa sesungguhnya definisi dari korban dan kaitannya dengan kasus prostitusi online yang sedang heboh dalam pemberitaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan :

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Dalam kasus prostitusi secara umum, si pelaku (PSK) dan si pembeli (pengguna/pemakai PSK) dianggap secara umum telah secara sadar dan secara sepakat tunduk dalam perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yaitu mengenai harga yang harus dibayar oleh si pembeli kepada si mucikari/kepada si pelaku (PSK), mengenai cara transaksi, dan lain-lain. Sehingga dapat kita asumsikan bahwa si PSK secara sadar dan memang dengan keinginannya untuk menjalani profesi tersebut. Dengan kata lain menurut hemat penulis, PSK tidak masuk dalam kategori definisi korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berbeda dengan Mucikari/germo mereka adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial. Bisa diartikan merekalah bagian marketing dari proses transaksi jual beli dalam prostitusi ini. Dalam kebanyakan prostitusi, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Muncikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan pekerja seks komersial yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Muncikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak pekerja seks komersial yang “berhutang budi” kepadanya.

Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia PSK/germo/muncikari berdasarkan ketentuan Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP:

Pasal 296

“Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 506

“Barang siapa sebagai muncikari (souteneur) mengambil  keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Meski begitu di beberapa peraturan daerah ada sanksi pidana bagi pengguna jasa/pemakai/pembeli jasa PSK, kepadanya dapat dikenakan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (“Perda DKI 8/2007”). Orang yang melanggar ketentuan ini dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 500 ribu dan paling banyak Rp. 30 juta.

Pelaku Cyber Bullying Dapat Diproses Hukum

Pelaku Cyber Bullying Dapat Diproses Hukum

        Cyber Bullying, saat ini sedang marak terjadi di era digital dimana akses informasi melalui komputer, smartphone semakin mudah untuk dijangkau dan memudahkan orang-orang untuk melakukan komunikasi, bersilaturahmi bahkan untuk melakukan perundungan (bullying). Tidak terbatas pada usia dan gender karena kemudahan akses itu pula yang membuat orang lepas kontrol dan seolah tidak ada batas dalam berekspresi dan mengesampingkan etika, tata karma, dan moral.

    Di Indonesia telah diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang isinya sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

      Dalam Undang-Undang tersebut ditetapkan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta. Penghinaan/perundungan merupakan Delik Aduan yang berarti bahwa perkara dapat diproses hukum apabila ada aduan dari orang yang merasa bahwa dirinya telah dihina atau dirugikan atas muatan dari konten digital (media sosial, media elektronik) yang dibuat oleh seseorang.

     Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai persoalan Cyber Bullying, diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih bijak dalam berekspresi di era digital ini. Kita menganut asas kebebasan berpendapat namun bebas dalam artian tetap menjunjung etika, tata krama, dan moral tidak menyinggung baik suku, agama, maupun ras tertentu.

Mengenal Hukum Kepailitan

Hukum Kepailitan

Hukum Kepailitan

Apa itu kepailitan, siapa saja para pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, apa saja akibat hukum pernyataan pailit dan bagaimana pengurusan harta pailit ? Berikut akan kita bahas lebih mendalam :

  1. Pengertian Kepailitan

Dalam Black’s Law Dictionary pailit atau “Bangktupt is the state or condition of a person who is unable to pay is debt partnership, corporation, municipality. who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term inchudes a person against whom an involuntary petition has been filed, ow who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt”.

Dapat kita lihat bahwa pengertian kepailitan dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh Debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar Debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.

  • Para Pihak yang dapat mengajukan permohonan Pailit
  • Kreditor

Pihak kreditor dapat mengajukan permohonan pailit baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan kreditor yang lain, permohonan tersebut dapat diajukan ke pengadilan. Setelah syarat-syarat pengajuan permohonan dipenuhi terlebih dahulu. Jika permohonan dilakukan oleh kreditor, maka pihak kreditor harus melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :

  1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri/niaga yang bersangkutan;
  2. Izin pengacara yang dilegalisasi/kartu pengacara;
  3. Surat Kuasa Khusus yang isinya menerangkan bahwa pengacara tersebut diberi kuasa untuk mewakili si pemberi kuasa dalam hal mengurus segala yang berkaitan dengan perkara permohonan pailit ini;
  4. Perincian utang yang tidak dibayar;
  5. Nama serta alamat masing-masing debitor;
  6. Tanda kenal Debitor (Kartu Tanda Penduduk)
  • Kejaksaan

Subyek permohonan kepailitan dapat berbeda-beda, menurut Undang-Undang 37 Tahun 2004. Pasal 2 menyebutkan bahwa subyek pemohon dapat diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, Perusahaan Asuransi dan Menteri Keuangan.

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum dalam hal ini menurut penjelasan Undang-Undang Kepailitan adalah kepentingan bangsa dan Negara dan atau masyarakat luas, misalnya :

  1. Debitor melarikan diri;
  2. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaannya;
  3. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
  4. Debitor mempunyai utang yang berasal dari perhimpunan dana masyarakat luas;
  5. Debitor tidak beritikad baik atau kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
  6. Dalam hal yang lainnya, yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Tata cara pengajuan permohonan pailit oleh Kejaksaan adalah sama dengan permohonan yang diajukan oleh Kreditor maupun Debitor hanya saja tidak menggunakan jasa advokat.

  • Bank Indonesia

Menurut Undang-Undang Perbankan Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Ketika sebuah bank mengalami kepailitan, maka Bank Indonesia merupakan pihak yang berwenang untuk mencabut ijin usaha bank oleh pimpinan Bank Indonesia yang berujung likuidasi dan juga memohonkan putusan kepailitan.

Dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia, tidak ditentukan secara jelas mengenai kepailitan bank dengan demikian suatu bank dapat dinyatakan pailit oleh hakim berdasarkan peraturan yang berlaku umum bagi kepailitan yaitu UU Kepailitan Indonesia Nomor 37 Tahun 2004.

  • Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Kepailitan mengakibatkan Debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. “Pembekuan” hak perdata ini diberlakukan Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi suami atau isteri dari Debitur pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan.

Disitulah kedudukan Kurator menjadi penting. Pengertian Kurator pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”) adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan. Kurator sendiri pada Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan disebutkan dalam kedudukannya harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

Tugas Kurator sendiri adalah melakukan pengurusan dan /atau pemberesan harta pailit.  Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Dalam melaksanakan tugas, Kurator tidak harus memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan, dan Kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, untuk meningkatkan nilai harta pailit.

Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan harta pailit, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Hukum Menggugat Suami Karena Nafkah

Hukum Menggugat Suami Karena Nafkah

Secara hukum ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, secara perdata yaitu mengajukan gugatan nafkah terhadap suami Anda. Kedua, secara pidana yaitu melaporkan suami anda ke polisi karena telah melakukan penelantaran terhadap keluarga.

I. Gugatan Nafkah

Pada prinsipnya, adalah kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga yang mana di dalamnya termasuk kewajiban suami sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya (lihat Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan/UUP).

Jika suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka menurut hukum, isteri dapat mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan. Dasar hukumnya Pasal 34 UUP berbunyi :

“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan”.

Perlu dipahami, Gugatan nafkah ini tidak ada hubungannya dengan gugatan cerai. Dengan kata lain, Gugatan nafkah bisa diajukan isteri terhadap suami tanpa harus bercerai/mengajukan gugatan cerai.

II. Penelantaran Keluarga

Tindakan suami anda yang tidak menafkahi Anda dan anak-anak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Karena ini merupakan perbuatan pidana maka Anda bisa melaporkan suami Anda ke polisi.

Yang dimaksud dengan penelantaran dalam lingkup rumah tangga adalah “melakukan penelantaran kepada orang yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” (lihat Pasal 9 UU PKDRT).

Sedang, Pasal 49 UU PKDRT mengatakan setiap orang yang melakukan penelantaran dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Begitu juga dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bisa digunakan untuk menjerat suami Anda

Itikad Jahat Lahan Warisan

Itikad Jahat Lahan Warisan

Semua orang senantiasa berharap hubungan keluarga yang harmonis dan langgeng baik dalam satu ke­luarga antara suami isteri dan anak-anak atau sesama anggota keluarga besar lainnya.Tetapi apa nyana, ke­nyataan berkata lain. Hubungan itu miris dan nyaris putus tatkala di­ke­tahui adanya anggota keluarga yang menjadi pemicu konflik. Konflik ini dipicu setelah diketahui adanya anggota keluarga yang menyalah­gunakan harta milik orang tua atau harta warisan (boedel) yang belum dibagi sesuai hukum waris. Harta warisan ini dapat berupa tanah per­sawahan, kebun, tanah pertapakan atau tanah beserta bangunan rumah tinggal yang barang berharga milik keluarga.

Bagaimana awal mula cara terja­dinya (modus kejahatan) yang meng­akibatkan sengketa tanah dalam keluarga itu terjadi?  Seng­keta itu diawali dengan adanya niat jahat (mens rea) dari salah seorang atau beberapa orang anggota keluarga. Nafsu serakah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi menafikan persaudaraan. Tidak peduli dengan sesama saudara kandung, orang tua sekalipun tidak lagi dihormati. Niat jahat itu tidak akan terealisasi jika tidak ada ke­sempatan untuk mewu­judkan­nya. Kentalnya hubungan per­saudaraan menghilangkan rasa curiga, sehing­ga diyakini tidak mungkin ada anggota keluaga yang akan melukai hati sesamanya. Aki­batnya, penga­manan terhadap bukti kepemilikan tanah, baik yang sudah bersertifikat maupun belum ber­serfikat tidak begitu diperhatikan.

Anggota keluarga yang memiliki niat jahat dan kesempatan mela­kukan kejahatan dengan motivasi mendapatkan keuntungan ekonomi biasanya dibantu oleh pihak lain. Bahkan pihak lain yang bukan ang­gota keluarga ini merupakan pelaku utamanya (dader intelectual). Mere­ka menjadi sutradara yang menyu­sun skenario untuk memu­luskan niat jahatnya. Bankan lem­baga perban­kan sekalipun menjadi sasaran dan media untuk dapat menyelesaikan niat jahatnya.

Kejahatan yang dilakukan biasa­nya merupakan tindak pidana umum yang dapat berupa penipuan, peng­gelapan KUHP dan/atau pemal­suan baik pemalsuan surat maupun auten­tik (pasal 372, pasal 378 dan pasal 263 serta pasal 266 KUHP). Dan apabila pelaksanaan kejahatan itu juga memanfaatkan perbankan maka dapat juga dimintai pertang­gungjawaban tindak pidana perban­kan (tipibank). Bankir dapat juga ikut serta atau membantu atas ter­jadinya kejahatan itu. Keterli­batan perbankan ini juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika kredit tersebut menjadi macet dan terdapat pelanggaran prinsip kehati-hatian dan pemenuhan prosedur penya­luran­nya.

Sumber : analisadaily.com

2018 Permohonan Perlindungan Dari Kasus Kekerasan Seksual dan Terorisme Meningkat

2018 Permohonan Perlindungan Dari Kasus Kekerasan Seksual dan Terorisme Meningkat

 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 1290 permohonan perlindungan sepanjang 2018. Jumlah ini sedikit menurun dibandingkan 2017 dikarenakan adanya penurunan permohonan dari korban kasus Pelanggaran HAM Berat, imbas sedang adanya perbaikan sistem verifikasi korban di Komnas HAM. “Sementara untuk memberikan perlindungan, diperlukan surat keterangan dari Komnas HAM. Ini yang menyebabkan penurunan permohonan dari korban kasus Pelanggaran HAM Berat”, ujar Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai di kantor LPSK (13/12).

Meski begitu, ada peningkatan permohonan perlindungan yang cukup signifikan dari kasus kekerasan seksual terhadap anak, terorisme, dan korupsi. Kekerasan seksual terhadap anak jika pada tahun 2017 terdapat 104 permohonan, pada tahun 2018 hingga November sudah tercatat 264 permohonan yang masuk. Sedangkan permohonan dari kasus terorisme meningkat 217% tahun ini dimana  tahun 2017 terdaoat 42 permohonan, tahun ini sampai November terdapat 133 permohonan. Meningkatnya permohonan dari kasus terorisme, diindikasikan karena pada tahun 2017 LPSK berhasil memfasilitasi kompensasi (ganti rugi dari negara) kepada beberapa korban terorisme. “Keberhasilan ini tentunya membuat korban lain percaya bahwa LPSK bisa memenuhi haknya”, ujar Wakil Ketua LPSK, Askari Razak pada kesempatan yang sama.

Peningkatan yang cukup drastis juga terdapat pada pemohon dari kasus Korupsi, dimana sebelumnya di tahun 2017 hanya terdapat 53 permohonan, maka di tahun ini terdapat 130 permohonan atau naik 145%. Semakin beragamnya permohonan yang meningkat tentunya mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat ke LPSK meningkat, khususnya terkait kasus diluar pelanggaran HAM Berat yang selama ini mendominasi layanan LPSK. “Hal ini akan menjadi pemicu LPSK untuk terus meningkatkan layanannya sehingga kepercayaan masyarakat bisa terjaga”, jelas Askari.

Untuk layanan yang diberikan LPSK sendiri  pada tahun 2018 ini sampai bulan November LPSK sudah melakukan 3589 layanan. Jumlah ini turut menurun dikarenakan terlindung dari korban Pelanggaran HAM Berat juga menurun jumlahnya. Diantara layanan tersebut LPSK paling banyak melakukan layanan rehabilitasi medis sebanyak 1601 layanan, diikuti layanan pemenuhan hak prosedural sebanyak 971 layanan, dan layanan rehabilitasi psikologis sebanyak 340 layanan. “Layanan-layanan tersebut selain dalam upaya pengungkapan kasus, juga dalam rangka pemulihan derita korban”, ujar Wakil Ketua LPSK, Lies Sulistiani.

Selain adanya jenis tindak pidana yang merata, selama 2018 ini LPSK juga melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan layanan. Baik di internal LPSK sendiri seperti pembenahan kelembagaan, maupun eksternal LPSK seperti berperan menyusun regulasi yang terkait saksi dan korban. Di tahun 2018 ini LPSK melantik beberapa pejabat seperti Kepala Biro dan Kepala Bagian dalam rangka penguatan organisasi. “Itu semua diharapkan memperkuat upaya pemenuhan hak saksi dan korban di masa mendatang”, pungkas Semendawai.

Hukum Perceraian dan Implikasinya

Hukum Perceraian dan Implikasinya

Percerian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian mungkin adalah salah satu hal yang paling tidak diharapkan oleh setiap pasangan yang menikah. Berdasarkan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Perkawinan dapat diputuskan dikarenakan kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Sementara Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No. 19 Tahun 1975, maka Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

  1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
  6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bagi yang beragama Islam (nikah secara Islam) gugatan cerai diajukan di Pengadilan Agama (Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum PP No 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sementara bagi yang non-muslim gugatan cerai diajukan di Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama yang berwenang memproses perkara cerai adalah Pengadilan Agama yg sesuai dari wilayah hukum tempat tinggal si istri saat gugatan diajukan. Apabila si istri pada saat gugatan diajukan bertempat tinggal di wilayah Jakarta Selatan maka Pengadilan Agama yang berwenang adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Proses persidangan perceraian itu sendiri biasanya memakan waktu 2 sampai 5 bulan. Untuk proses perceraian di Pengadilan Agama ada 8 kali sidang, yakni: Sidang pembacaan gugatan/perdamaian; Sidang jawaban; Sidang replik; Sidang duplik; Sidang bukti-saksi Penggugat; Sidang bukti-saksi Tergugat; Sidang kesimpulan; Sidang Putusan; Ucap talaq (jika yang ajukan gugatan cerai adalah si suami). Sementara untuk proses perceraian di Pengadilan Negeri ada 10 kali pertemuan sidang yakni: Sidang mediasi (perdamaian) pertama; Sidang mediasi ke-2; Sidang mediasi ke-3; Sidang jawaban; Sidang replik; Sidang duplik; Sidang bukti-saksi Penggugat; Sidang bukti-saksi Tergugat; Sidang kesimpulan dan Sidang Putusan.

Menurut UU No. 7  tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Perceraian di Peradilan Agama dibagi menjadi 2 jenis yaitu Cerai Talak dan Cerai Gugat. Cerai Talak diajukan oleh pihak suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, sedangkan Cerai Gugat diajukan oleh istri sebagai Penggugat dan suaminya sebagai Tergugat.

Akibat Hukum Perceraian

Seperti yang terdapat di dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian adalah sebagai berikut:

  1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
  1. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
  2. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Oleh karena itu, dampak atau akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, telah jelas diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Harta Gono-Gini

Harta bersama (gono-gini) adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan isteri berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Ini berarti baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama dan segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak atas separoh (seperdua) dari harta bersama. Harta warisan yang diperoleh suami atau istri, tidak termasuk harta gono-gini, karenanya tidak dapat dibagi akibat adanya perceraian. Penyelesaian hutang suami/istri dengan pihak ketiga, dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan diantara suami dan istri, namun umumnya, hutang tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak yang berhutang.

Hak Pengasuhan/Pemeliharaan Anak

Hak pengasuhan anak ditentukan oleh hakim kepada salah satu pihak, sebagai akibat adanya perceraian. Pada umumnya, yang mendapat hak asuh anak adalah si (mantan) istri, karena secara biologis umumnya seorang anak lebih dekat dan lebih membutuhkan perhatian seorang ibu. Namun jika si ibu  adalah seorang pemadat atau terbukti zinah, maka hak pemeliharaan anak dapat dipegang oleh si ayah (si mantan suami-nya).

Sebelum terburu-buru memutuskan untuk mengakhiri perkawinan, berpikirlah secara jernih terlebih dahulu. Perceraian tidak selalu menjadi solusi untuk menyudahi kesulitan dan problema rumah tangga yang dialami. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Perceraian bagi anak adalah “tanda kematian” keutuhan keluarganya, dimana si anak akan merasakan bahwa separuh “diri” anak telah hilang dan hidup tak akan sama lagi setelah orang tua mereka bercerai dan mereka harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam.

Kadangkala, perceraian mungkin adalah satu-satunya jalan bagi orangtua untuk dapat terus menjalani kehidupan sesuai yang mereka inginkan. Namun apapun alasannya, perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk. Jika memang perceraian adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh dan tak terhindarkan lagi, maka pasangan yang akan bercerai harus berupaya sebaik mungkin untuk mengurangi dampak negatif perceraian tersebut bagi perkembangan mental anak-anak mereka. Dengan kata lain bagaimana orangtua menyiapkan anak agar dapat beradaptasi dengan perubahan dan masa-masa sulit yang terjadi akibat perceraian.

 

Harta Gono Gini : Pembubaran Harta Gono Gini BAG 4

Harta Gono Gini Pembubaran Harta Gono-gini BAG 4

Persatuan harta kekayaan dalam sebuah perkawinan (harta gono-gini) dibatasi oleh sejumlah sebab atau faktor yang melatarbelakanginya. Ketentuan bubarnya harta gono-gini diatur dalam KUHPer pasal 126,”Harta gono-gini bubar demi hukum,

  • karena kematian;
  •  karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada;
  • karena perceraian
  •  karena pisah meja dan ranjang;
  • karena pemisahan harta; Akibat-akibat khusus dari pembubaran dalam hal-hal tersebut pada nomor 2, 3, 4 dan 5 pasal ini, diatur dalam bab-bab yang membicarakan soal ini.

Berdasarkan ketentuan di atas, sebab-sebab poin a-c mengandung pengertian bubarnya harta gono-gini yang terkait dengan “pembubaran perkawinan”, sebagaimana disyaratkan dalam KUHPer pasal 199 bahwa, “Perkawinan bubar,

  1. oleh kematian;
  2. oleh tidak hadirnya si suami atau si istri selama sepuluh tahun, yang disusul oleh perkawinan baru istrinya atau suaminya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 5 Bab XVIU;
  3. oleh keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran pernyataan pemutusan perkawinan itu dalam daftar-daftar catatan sipil, sesuai dengan ketentuan- ketentuan Bagian 2 bab ini;
  4. oleh perceraian, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian 3 bab ini.

Sebab poin c (pisah meja dan ranjang) diartikan bahwa perkawinan sebenarnya masih tetap berlangsung, hanya mereka berdua (suami istri) dibebaskan untuk tidak tinggal bersama (pisah ranjang). Hal ini diatur secara rinci dalam KU H Per pasal 242, “Dengon pisah meja dan ranjang, perkawinan tidak dibubarkan, tetapi dengan itu suami istri tidak lagi wajib untuk tinggal bersama”. Perpisahan meja dan ranjang ini berakibat pada pisahnya harta kekayaan, sebagaimana diatur dalam KUHPer pasal 243, “Pisah meja dan ranjang selalu berakibat perpisahan harta, dan akan menimbulkan dasar untuk pembagian harta bersama, seakan-akan perkawinan itu dibubarkan.

Sebab poin e (perpisahan harta benda) tidak memengaruhi keberlangsungan perkawinan atau kewajiban mereka berdua (suami istri) untuk tinggal bersama. Tentang sebab ini, KUHPer pasal 186 mengatur bahwa istri berhak mengajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan, tetapi dengan alasan-alasan sebagai berikut.

  • Jika suami, dengan kelakukan buruk yang nyata, mem- boroskan barang-barang dari gabungan harta bersama, dan membiarkan rumah tangga terancam bahaya kehancuran.
  • Jika karena kekacau-balauan dan keburukan pengurusan harta kekayaan si suami, jaminan untuk harta perkawinan istri serta untuk apa yang menurut hukum menjadi hak istri akan hilang, atau jika karena kelalaian besar dalam pengurusan harta perkawinan si istri, harta itu berada dalam keadaan bahaya.

Pemisahan harta benda yang dilakukan hanya atas persetujuan bersama, adalah batal.

Untuk sebab poin e di atas, ada ketentuan yang menye- butkan bahwa pemisahan harta kekayaan atas dasar pe- mufakatan sendiri “dilarang”. KUHPer pasal 187 juga mengatur bahwa tuntutan atas pemisahan harta kekayaan harus diumumkan secara terang-terangan. Para pihak yang berpiutang kepada si suami berhak mencampurkan diri dalam perkara, untuk menentang tuntutan pemisahan itu (pasal 188 KUHPer).

Dengan bubarnya kebersamaan harta gono-gini dalam suatu perkawinan, bukan berarti harta itu bisa dibagi begitu saja. Ada tahapan yang perlu dilakukan sebelum dilakukan proses pembagian. Proses pembagiannya * sendiri bisa memakan waktu yang cukup lama. Bahkan, ada pihak yang sengaja tidak segera melakukan proses pemecahan dan pembagian (scheiding en deling) terhadap harta gono-gini.

Kembali pada soal sebab-sebab yang menggugurkan harta gono-gini dalam perkawinan. Jika kebersamaan itu bubar karena meninggalnya salah satu pasangan, pembagian dilakukan antara suami/istri yang masih hidup dengan ahli warissuami/istriyang telah meninggaldunia. Jika kebersamaan harta kekayaan itu bubar karena adanya suatu perkawinan baru atas izin hakim sehubungan dengan tidak hadirnya salah satu pihak, kepentingan pihak yang tidak hadir itu atau tidak ada kepastian masih hidup atau tidak, akan diurus menurut ketentuan-ketentuan dalam Bab XVIII Buku I KUHPer pasal 463 dan seterusnya.

Bagaimana jika ternyata suami istri masih hidup, tetapi harta gono-gini di antara mereka telah bubar dikarenakan sebab-sebab perceraian, pisah ranjang, dan pisah harta kekayaan? Tentang hal ini, pembagian harta gono-gininya tetap dilakukan antara suami istri itu sendiri.

Jika kebersamaan harta kekayaan itu bubar karena sebab poin a (salah satu meninggal), tetapi meninggalkan anak- anak yang masih minderjarig (belum dewasa), kepentingan anak-anak itu harus dilindungi dan lebih diprioritaskan karena mereka belum bisa mengurus kepentingannya sendiri. Untuk itulah, berdasarkan ketentuan dalam KUHPer pasal 345, yang menjadi wali adalah ayah atau ibunya yang masih hidup. Ayah atau ibunya itu menguasai semua barang harta gono-gini dan juga berhak atas sebagian dari harta tersebut.

Pembagian harta gono-gini dalam kondisi demikian dilakukan antara ayah atau ibunya dan anak-anak yang memang sangat berkepentingan. Agar pembagian tersebut tidak merugikan kepentingan anak-anak, perlu diketahui secara pasti isi barang-barang dari harta gono-gini ayah atau ibunya yang telah meninggal dunia. Berdasarkan kenyataan yang sering terjadi di masyarakat, pembagian harta gono-gini baru bisa dilaksanakan dalam waktu yang sangat panjang.

Sumber :Happy Susanto. 2008. Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian. Pp 19-22 . Visi Media Pustaka: Jakarta.