Author: twadigmark

Komnas Perempuan Nilai RUU PKS Belum Beri Akses Keadilan ke Perempuan

Komnas Perempuan Nilai RUU PKS Belum Beri Akses Keadilan ke Perempuan

Komnas Perempuan menilai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) belum memberikan akses keadilan kepada perempuan dan anak. Sebab, kata Komnas Perempuan, dalam perjalanannya, RUU itu justru tidak akan mengatur pemidanaan.  “Ini perlu kita catat bahwa perkembangan ini RUU PKS tidak memiliki kedayagunaan yang kuat dalam membangun kesetaraan perempuan korban di depan hukum. Saya kira ini melemahkan […]

Continue reading
RUU Perlindungan Data Pribadi Rencanakan Penjara 10 Tahun Bagi Pelaku

RUU Perlindungan Data Pribadi Rencanakan Penjara 10 Tahun Bagi Pelaku

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dilaporkan masih harus menunggu pembahasan mengenai unsur pidana dalam regulasi tersebut. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Semuel A Pangerapan. “Nanti akan ada pertemuan lagi menyangkut pidana. Ini (pidana) ternyata dievaluasi dan lagi dibahas ulang dalam waktu dekat. Yang lain sudah beres, terkait […]

Continue reading
UU Perlindungan Data Pribadi Ditargetkan Selesai Tahun Ini

UU Perlindungan Data Pribadi Ditargetkan Selesai Tahun Ini

Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Riki Arif Gunawan mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi saat ini masih dalam pembahasan di pemerintah. Setelah RUU Perlindungan Data Pribadi itu kelar, kata dia, akan segera dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat “Kami harap tahun ini selesai,” kata Riki di Gedung Satria Tower, Jakarta, […]

Continue reading
Langkah Hukum yang Bisa Diambil Masyarakat Usai Listrik Mati

Langkah Hukum yang Bisa Diambil Masyarakat Usai Listrik Mati

Listrik padam hingga belasan jam, Ahad (4/8/2019) kemarin–dan Senin (5/8/2019 siang–, merugikan semua orang. Orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa bagian barat merasakan akibatnya. Dari mulai terjebak di MRT saat sedang di bawah tanah, terlambat naik kereta jarak jauh hingga berjam-jam, sulit berkomunikasi karena jaringan semua operator lumpuh, hingga susah memesan ojek daring–yang makin jadi […]

Continue reading
Bolehkah Advokat menolak klien

Bolehkah Advokat menolak klien ?

Bahwa advokat dalam menjalankan profesinya harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Sehingga segala tindakan advokat yang melanggar ketentuan tersebut diatas dapat dikenakan tindakan. dalam pasal 4 ayat (2) UU Advokat. Salah satu sumpah/janji yang diucapkan advokat berbunyi: “Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi […]

Continue reading
Memahami Tentang Pengampuan diatur dalam BW (Burgerlijk Wetboek)

Memahami Tentang Pengampuan diatur dalam BW (Burgerlijk Wetboek)

Pengampuan adalah kondisi dimana seorang yang sudah dewasa tetapi tidak dapat bertindak sendiri karena ketakmampuan-nya, maka harus diangkat seorang untuk mewakili dan mengawasi orang tersebut. Menurut Pasal 433 BW (KUHPerd) menyebut 3 alasan seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampuan, yaitu: Keborosan Lemah akal budinya Kekurangan daya berpikir : sakit ingatan, dungu, dan dungu disertai sering […]

Continue reading
Memahami Perbedaan Whistle Blower dan Justice Collaborator

Memahami Perbedaan Whistle Blower dan Justice Collaborator

Istilah keduanya dikutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Whistle Blower adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan […]

Continue reading
Memahami Keberadaan Justice Collaborator

Memahami Keberadaan Justice Collaborator

Secara yuridis dapat di ketahui menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tahun 2011 Tentang Perlakuan Justice Collaborator yang dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu (khususnya dalam tindak pidana yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidanan lainnya yang bersifat terorganisir) tetapi bukan […]

Continue reading
Urgensi Akta Jual Beli sebagai dasar Perolehan Sertifikat Tanah

Urgensi Akta Jual Beli sebagai dasar Perolehan Sertifikat Tanah

Pada dasarnya, setiap pemindahan hak atas tanah wajib dibuktikan melalui akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”), sebagaimana dijelaskan pada Pasal 37 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”), sebagai berikut:           Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual     beli, tukar […]

Continue reading