Category: News
-

Hukuman untuk Pelanggar PSSB
Satpol PP DKI Jakarta tak akan segan-segan menindak masyarakat yang masih melanggar aturan dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tahap kedua yang berlangsung pada hari ini, Jumat 24 April hingga 22 Mei 2020. Pelanggar PSBB akan langsung dijerat hukum yang mengarah kepada pidana. Adapun sanksi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang…
-

Hakim Agung MA Sebut Jerat Pidana Korporasi Belum Maksimal
Hakim Agung Mahkamah Agung, Surya Jaya menyebut penegakan hukum terhadap korporasi masih kurang jika dibandingkan orang per orang yang melakukan tindak pidana. Padahal, kata dia, MA telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. “Perma bertujuan menciptakan agar iklim usaha kompetitif. Usaha berjalan di Indonesia bukan lagi usaha yang…
-

Jerat Hukum Pelaku Pembalakan Liar
Hukum tentang penebangan hutan secara liar diatur dalam UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Ketentuan perundangan ini merupakan lex specialis (ketentuan khusus) dari UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Kehutanan). UU P3H ditujukan untuk menjerat kejahatan kehutanan yang massif dan terorganisir, inilah sifat kekhususan yang ada di…
-

Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana
PRESIDEN Joko Widodo sudah menyampaikan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang didampingi kebijakan darurat sipil sebagai upaya lanjutan penanganan wabah Covid-19. Lantas apa dan bagaimana darurat sipil yang dimaksud Presiden? Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-undang No 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya telah mengatur hal tersebut. Dalam Pasal…
-

Laporkan Investasi Bodong kesini
Masyarakat cenderung enggan untuk melapor apabila terkena penipuan investasi ilegal. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi penyebab hal tersebut. hal yang menyebabkan masyarakat terkena investasi ilegal adalah tingkat literasi yang masih rendah. Walaupun untuk beberapa kasus, banyak yang sudah berpendidikan yang menjadi korban. Anda bisa melaporkan ke OJK lewat telepon kontak OJK ke nomor 157,…
-

Ini Tata Cara Penyelesaian Pidana Anak Sesuai Perma No 4/2014
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Bagaimana cara penyelesaiannya? Pelaksanaan diversi di pengadilan diawali dengan persiapan diversi. Setelah menerima penetapan ketua pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversi, hakim mengeluarkan penetapan hari musyawarah diversi. Penetapan hakim memuat perintah kepada penuntut umum yang…
-

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan, Pemerintah Diminta Taat Hukum
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen akhirnya dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Pasca putusan MA yang membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah diminta untuk taat hukum. “Tentunya apabila pemerintah konsisten terhadap konsep Equality Before the Law dan Rule of Law, putusan MA itu wajib dilaksanakan,” ujar Dosen Hukum Perlindungan Konsumen dan Kebijakan Publik Pascasarjana…
-

Arti Zona Ekonomi Eksklusif dan Dasar Hukumnya
Hukum laut dinilai penting bagi suatu bangsa atau negara. Mengapa laut begitu penting untuk dilindungi? Seperti diketahui, 70 persen atau 361 juta kilometer persegi dari permukaan bumi terdiri dari laut. Laut merupakan sarana yang menghubungkan suatu bangsa dengan bangsa lain ke seluruh pelosok dunia untuk berbagai macam kegiatan. Laut juga mengandung kekayaan berupa segala jenis…
-

Di Omnibus Law, Izin Usaha UMKM dan Pendirian PT Dipermudah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hararto menyatakan, melalui omnibus law pemerintah bakal mempermudah perizinan baik untuk UMKM maupun untuk pendirian perseroan terbatas (PT) untuk perseorangan. Airlangga mengatakan, dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja pemerintah melakukan restrukturisasi untuk berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perizinan usaha. Dia mengatakan, untuk proses perizinan tak lagi berlandaskan pada assas…
-

Jokowi Siapkan Pengacara Terbaik Hadapi Gugatan Eropa
Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengaku tidak takut didugat Uni Eropa soal ekspor Nikel ke Word Trade Organization (WTO). Jokowi memastikan pemerintah siap menghadapi gugatan tersebut. Demikian disampaikan Jokowi saat meresmikan eksor perdana produk Isuzu Traga di PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI), Kawasan Surya Cipta, Karawang, Kamis (12/12/2019). “Kalau ada yang gugat kita hadapi.…