Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

PRESIDEN Joko Widodo sudah menyampaikan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang didampingi kebijakan darurat sipil sebagai upaya lanjutan penanganan wabah Covid-19. Lantas apa dan bagaimana darurat sipil yang dimaksud Presiden?

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-undang No 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya telah mengatur hal tersebut.

Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa keadaan darurat sipil dinyatakan apabila keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan, atau akibat bencana alam sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa.

Lebih lanjut pada Pasal 3 ayat 1 ditegaskan bahwa: “Penguasaan tertinggi dalam keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat Militer.”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat