Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy bersama Komisi III DPR telah menyepakati pengambilan keputusan tingkat I terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Kesepakatan tersebut tinggal di bawa ke rapat paripurna DPR terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. Kendati nantinya sudah disahkan dan diundangkan, KUHP yang baru disebutnya tak bisa […]
Continue readingCategory: News
Restorative Justice, Solusi Penyelesaian Pidana Tanpa Persidangan
Kejaksaan Republik Indonesia mendirikan Rumah Restorative Justice. Program ini diharapkan masalah tindak pidana ringan dapat diselesaikan tanpa hukuman penjara. Rumah Restorative ini bekerja berlandaskan dari prinsip keadilan restoratif atau Restorative Justice. Melansir laman Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, kemunculan restorative justice dilatarbelakangi ketidakpuasan atas implementasi sistem peradilan pidana pada pertengahan 1970-an. Sifatnya yang retributif dianggap kurang […]
Continue readingWamenkumham: Reformasi Hukum RI Tak Semudah Membalikkan Tangan
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan reformasi hukum di Indonesia tak semudah membalikkan telapak tangan. Ia memastikan perbaikan tersebut sedang berjalan.“Reformasi hukum di Indonesia ini memang merupakan suatu proses yang tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan. Itu ada step by step yang dilakukan, baik oleh institusi aparat penegak hukum maupun oleh Kementerian […]
Continue readingRespons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau UU Narkotika, termasuk legalisasi ganja medis. “Putusan MK sangat jelas ya, bahwa itu ditolak untuk semuanya. Dan dalam pertimbangannya, MK meminta untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut […]
Continue readingKabar Gembira, Jokowi Terbitkan Aturan Negara Tanggung Biaya Persalinan Ibu Hamil
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan aturan baru terkait biaya persalinan ibu hamil yang saat ini bisa ditanggung oleh negara Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir melalui Program Jaminan Persalinan. Peraturan terkait biaya persalinan ibu […]
Continue readingPemidanaan Dokter dan Advokat Dihapus dari Revisi KUHP
REVISI Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) akan mengakomodasi 14 isu krusial. Namun, DPR dan pemerintah sepakat dua isu krusial dihapus. “Satu adalah mengenai pemidanaan terhadap dokter dan dokter gigi. Karena menurut hemat kami itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Kedua adalah pemidanaan terhadap advokat curang,” kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia […]
Continue readingLarangan Merokok untuk Para Pengendara Kendaraan Bermotor
Berfokus pada kendaraan roda dua, aturan terkait rokok seharusnya juga berlaku pada seluruh pengendara kendaraan bermotor. Hal itu disampaikan pendiri dan instruktur Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC), Jusri Pulubuhu. “Sebenarnya aturan itu sudah ada di UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak hanya untuk kendaraan bermotor roda dua tapi seluruh kendaraan bermotor, […]
Continue readingMakna dan Arti Resesi yang Harus Kamu Tau
Pelemahan ekonomi global telah membuat sejumlah negara besar jatuh ke lubang resesi. Ancaman ini juga berpotensi besar menyerang Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, Indonesia harus mewaspadai bahaya resesi yang kian nyata ini. “Jadi kalau ada orang yang bilang Indonesia jauh dari ancaman resesi, jauh apanya? […]
Continue readingPelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia
stilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut pelaku pelecehan seksual berarti orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur […]
Continue readingContoh Sengketa Perbatasan Berakhir Damai
Penyelesaian sengketa batas wilayah Republik Indonesia dan Republik Democratik Timor Leste (RDTL) di perbatasan Naktuka (Noelbesi-Citrana) sangat dinanti masyarakat adat kedua negara. Berdasarkan data pada 2010, wilayah perbatasan Naktuka diduduki sekitar 44 kepala keluarga asal Oecusse, Timor Leste, sejak 1999, yakni setelah Timor Leste (waktu itu masih bernama Timor Timur) menyatakan berpisah dari Indonesia. Naktuka berada di […]
Continue reading








