News & Blog

Ancaman Pidana Pelaku Body Shaming 9 Bulan-6 Tahun Penjara

Ancaman Pidana Pelaku Body Shaming 9 Bulan-6 Tahun Penjara

Polisi menegaskan perbuatan mengejek bentuk fisik seseorang atau body shaming dapat dipidanakan. Ancaman pidana kurungan penjaranya pun mulai dari hitungan bulan hingga tahunan. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, bentuk perbuatan pidana dibagi menjadi dua kategori. Pertama dengan cara tidak langsung melalui transmisi narasi di media sosial, kedua secara langsung melalui perkataan atau hinaan […]

Continue reading
Isi Surat Edaran Gugus Tugas Covid-19 di Masa Adaptasi New Normal

Isi Surat Edaran Gugus Tugas Covid-19 di Masa Adaptasi New Normal

SE Nomor 7 Tahun 2020 ini menggantikan surat edaran sebelumnya, yakni SE Nomor 4 Tahun 2020 dan SE Nomor 5 Tahun 2020. Surat diteken Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen Doni Monardo. Dalam SE terbaru ini, pemerintah menjelaskan kriteria dan persyaratan yang diwajibkan kepada warga jika ingin melakukan perjalanan dalam negeri. Khusus individu yang […]

Continue reading
Mengenal Istilah PPJB, PJB, AJB dan SHM

Mengenal Istilah PPJB, PJB, AJB dan SHM

Tanah dan bangunan merupakan suatu objek tidak bergerak yang harganya semakin lama semakin melonjak. Hal tersebut yang menyebabkan tanah dan bangunan dipilih kebanyakan orang sebagai sarana investasi menjanjikan. Dalam melakukan pembelian terhadap tanah dan bangunan yang tentu saja melibatkan uang yang jumlahnya cukup besar, juga melibatkan banyak perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen. Beragam dokumen dan perjanjian tersebut […]

Continue reading
Perbedaan Pencari Suaka dan Pengungsi Internasional

Perbedaan Pencari Suaka dan Pengungsi Internasional

Tren gelombang pengungsi global yang mengarus ke Indonesia terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Para pencari suaka itu berpindah karena dipicu oleh perang, konflik, dan persekusi menahun di negara asalnya. Merujuk data Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi atau UNHCR pada awal 2019, paling tidak ada sekitar 13.900 pengungsi internasional tengah berada di Indonesia. Mereka berasal dari berbagai […]

Continue reading
Perlu Diketahui Pasal-pasal Perlindungan Hewan

Perlu Diketahui Pasal-pasal Perlindungan Hewan

Jika melihat Undang-undang perlindungan terhadap hewan, rasanya sudah cukup jelas dan tegas. Namun yang jadi pertanyaan mengapa kekerasan terhdap hewan kian marak? Sudah berlakukah Undang-undang perlindungan hewan di Indonesia? Berikut undang-undang serta ancaman hukuman yang bisa dikategorikan termasuk dalam perlindungan terhadap hewan. 1. Praktik Kekerasan di Masyarakat : Termasuk pemukulan, penusukan, pencekikan, dan pembuangan hewan […]

Continue reading
career EQUAL & CO law firm

Penjelasan Mengenai Perppu

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau disingkat Perpu atau Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang. Perppu ditandatangani oleh Presiden. Setelah diundangkan, Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut, dalam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan Perppu Menjadi Undang-Undang. Pembahasan RUU tentang penetapan Perppu menjadi […]

Continue reading

Hakim Agung MA Sebut Jerat Pidana Korporasi Belum Maksimal

Hakim Agung Mahkamah Agung, Surya Jaya menyebut penegakan hukum terhadap korporasi masih kurang jika dibandingkan orang per orang yang melakukan tindak pidana. Padahal, kata dia, MA telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. “Perma bertujuan menciptakan agar iklim usaha kompetitif. Usaha berjalan di Indonesia bukan lagi usaha yang […]

Continue reading

Jerat Hukum Pelaku Pembalakan Liar

Hukum tentang penebangan hutan secara liar diatur dalam UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Ketentuan perundangan ini merupakan lex specialis (ketentuan khusus) dari UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Kehutanan). UU P3H ditujukan untuk menjerat kejahatan kehutanan yang massif dan terorganisir, inilah sifat kekhususan yang ada di […]

Continue reading

Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

PRESIDEN Joko Widodo sudah menyampaikan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang didampingi kebijakan darurat sipil sebagai upaya lanjutan penanganan wabah Covid-19. Lantas apa dan bagaimana darurat sipil yang dimaksud Presiden? Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-undang No 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya telah mengatur hal tersebut. Dalam Pasal […]

Continue reading
Open chat