Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga tinggi negara yang memegang peran penting dalam menjaga kestabilan dan keberlangsungan sistem hukum dan konstitusi di Indonesia. Sebagai pengawal konstitusi, MK memiliki tugas untuk memutuskan sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan konstitusi yang terjadi di Indonesia.
Peran MK dalam mempertahankan konstitusi Indonesia terletak pada fungsi pengujian materiil dan formal terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam menjalankan fungsi pengujian materiil, MK bertugas untuk menilai kesesuaian antara undang-undang atau peraturan dengan konstitusi. Sementara itu, dalam menjalankan fungsi pengujian formal, MK memeriksa apakah prosedur pembentukan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya telah sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Peran penting MK dalam menjaga kestabilan dan keberlangsungan sistem hukum dan konstitusi di Indonesia tercermin dari beberapa putusan penting yang telah diambil oleh lembaga ini. Salah satu putusan penting yang pernah diambil oleh MK adalah putusan terkait dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyadapan telepon dalam penyidikan perkara korupsi. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa kewenangan penyadapan telepon KPK sesuai dengan konstitusi dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
Selain itu, MK juga pernah memutuskan bahwa Pasal 111 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memuat ketentuan tentang pemberian sanksi pidana bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang melakukan tindakan mengganggu ketertiban umum, bertentangan dengan konstitusi. Putusan ini memberikan perlindungan terhadap hak asasi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sebelumnya tidak diakui dalam hukum positif.
Namun, di sisi lain, MK juga pernah menjadi sorotan karena beberapa putusannya yang dianggap kontroversial, seperti putusan yang mengabulkan judicial review terhadap Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penghinaan terhadap presiden. Putusan ini dinilai oleh sebagian kalangan sebagai merusak tatanan demokrasi dan kemerdekaan berpendapat di Indonesia.
Secara keseluruhan, MK memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan konstitusi Indonesia. Dengan menjalankan fungsi pengujian materiil dan formal terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, MK memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, memastikan kepastian hukum, dan menjaga kestabilan sistem hukum dan konstitusi di Indonesia. Namun, di saat yang sama, MK juga harus memastikan bahwa putusan yang diambil selaras dengan semangat demokrasi dan mampu memenuhi