equal.co.id https://equal.co.id Equality Before the Law Fri, 14 Aug 2020 08:16:01 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 https://i1.wp.com/equal.co.id/wp-content/uploads/2018/06/logo-equal.png?fit=32%2C32&ssl=1 equal.co.id https://equal.co.id 32 32 154346152 Berhasil Mediasi Pertamina dan Warga Manokwari Kejati Papua Barat Dapat Jempol Dari Ketua Dewan Adat https://equal.co.id/berhasil-mediasi-pertamina-dan-warga-manokwari-kejati-papua-barat-dapat-jempol-dari-ketua-dewan-adat/ https://equal.co.id/berhasil-mediasi-pertamina-dan-warga-manokwari-kejati-papua-barat-dapat-jempol-dari-ketua-dewan-adat/#respond Thu, 13 Aug 2020 08:00:00 +0000 https://equal.co.id/?p=1926 Ketua Dewan Adat Papua Domberay Wilayah III Paul Finsen Mayor mengatakan langkah komunikasi jajaran Kejaksaan Tinggi Papua Barat patut di acungkan jempol dalam penegakan hukum, terutama dalam penyelesaian perselisihan antara Pertamina dengan warga Sanggeng, Manokwari yang terdampak pencemaran Sumur akibat kebocoran tangki Pertamina.

“Kinerja Kajati Papua Barat dalam hal ini sangat baik srkali dan kami menginginkan Kajati PB seperti beliau. Beliau adalah Teladan bagi seluruh pemimpin di Tanah ini,” ungkap Paul kepada ProPublik.id, Jakarta, Rabu (12/8/2020).

Dijelaskan dia, cara Kajati Pabar Yusuf dalam memberikan solusi penyelesaian sengketa antara warga Sanggeng yang sempat melakukan aksi pemblokiran jalan ke Depot Pertamina Manokwari sangat tepat sasaran.

“Pemimpin di negeri ini harus seperti beliau, kinerja beliau selaku Kajati sangat tepat sasaran,” ungkapnya.

Dengan pola kinerja yang dilakukan Kajati Pabar dalam menjaga ketertiban umum melalui pendekatan ke masyarakat, membuat pihaknya selaku pemangku adat terkesima, karena itu dirinya berharap Kajati Pabar Yusuf masih dibutuhkan. mengingat Kantor Kejati Pabar yang baru seumur jagung berdiri pada awal Januari 2020 lalu.

“Dan kami mau beliau tetap menjadi Kajati PB untuk beberapar tahun ke depan, apabila mau dipindahkan jangan sekarang sebab beliau inspirator kami,” tandasnya.

Sebelumnya pada Senin, 10 Agustus 2020 warga Sanggeng sempat melakukan aksi pemalangan Depot Pertamina Manokwari. Lantaran adanya kebocoran tangki yang menyebabkan sumur warga Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, tercemar.

Mendengar permasalahan warga itu Jaksa Pengacara Negara (JPN) dibawah komando Kajati Pabar Yusuf pihaknya mendapat Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pertamina sebagai pendamping hukum melakukan mediasi atas perselisihan tersebut. Alhasil perusahaan BUMN itu bersedia bertanggung jawab menanggung beban warga terdampak kebocoran tangki Pertamina itu.

Kejati Pabar Yusuf pun menyambut baik tanggungjawab Pertamina Manokwari, dengan memberikan penyaluran air bersih, bahkan pihak Pertamina meminta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk segera melakukan survey jaringan pipanisasi air bersih.

]]>
https://equal.co.id/berhasil-mediasi-pertamina-dan-warga-manokwari-kejati-papua-barat-dapat-jempol-dari-ketua-dewan-adat/feed/ 0 1926
Hukuman untuk Pelaku Penadah Barang Curian https://equal.co.id/hukuman-untuk-pelaku-penadah-barang-curian/ https://equal.co.id/hukuman-untuk-pelaku-penadah-barang-curian/#respond Wed, 05 Aug 2020 08:01:00 +0000 https://equal.co.id/?p=1909 Penadahan dapat kita temukan dasar hukumnya dalam Pasal 480 KUHP yang berbunyi:Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah:

  1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan penadahan;
  2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atausepatutnya harusdiduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Seseorang dinyatakan sebagai penadah jika memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 480 KUHP yang disebutkan di atas, khususnya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal tersebut. Yang menjadi perhatian adalah, untuk dikatakan sebagai penadah, barang tersebut harus bisa disangka diperoleh karena kejahatan. Berarti di sini seorang pembeli dianggap telah mengetahui bahwa barang yang dijual dengan harga yang tidak wajar adalah barang yang berasal atau patut disangka berasal dari hasil pencurian atau karena kejahatan, dapat dikatakan sebagai penadah karena memenuhi unsur Pasal 480 KUHP.

Berikut ciri-ciri umum yang biasa dijumpai:

  1. Tawaran dengan harga yang sangat murah.
  2. Beralasan dokumen hilang serta merahasiakan identitas sang penjual.
  3. Ciri utama yang harus diperhatikan adalah harga jual. Kalau jauh di bawah harga pasaran itu pasti bodong hasil kejahatan.
]]>
https://equal.co.id/hukuman-untuk-pelaku-penadah-barang-curian/feed/ 0 1909
Makna dan Arti Resesi yang Harus Kamu Tau https://equal.co.id/makna-dan-arti-resesi-yang-harus-kamu-tau/ https://equal.co.id/makna-dan-arti-resesi-yang-harus-kamu-tau/#respond Fri, 24 Jul 2020 08:38:38 +0000 https://equal.co.id/?p=1906 Pelemahan ekonomi global telah membuat sejumlah negara besar jatuh ke lubang resesi. Ancaman ini juga berpotensi besar menyerang Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, Indonesia harus mewaspadai bahaya resesi yang kian nyata ini.

“Jadi kalau ada orang yang bilang Indonesia jauh dari ancaman resesi, jauh apanya? Coba cek. Suka enggak suka kita harus waspada (resesi),” tuturnya di Jakarta, Senin (23/9/2019).

Simorangkir menjelaskan, beberapa negara maju telah lebih dulu terjerembab ke resesi. Selain itu, Turki, Argentina hingga Jerman yang saat ini juga memasuki risiko resesi.

“Jadi kita nggak boleh main-main. Makanya semua negara sudah antisipasi ini dengan pelonggaran kebijakan lewat bank sentralnya,” ujarnya.

Dia pun menegaskan, Pemerintah akan terus menjaga sekaligus merepons ekonomi global guna mengantisipasi pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat.

“Singapura saja growth mereka ini sudah negatif di kuartal I. Jadi kita harus merespon dengan kebijakan yang tepat,” tegasnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Indonesia harus memiliki anggaran yang solid untuk mengantisipasi potensi resesi ekonomi dunia di 2020. Penganggaran yang solid dilakukan dengan merancang APBN yang rasional.

“Ya kita pada intinya harus punya anggaran yang solid untuk mengantisipasi potensi resesi dunia 2020, karena itu targetnya dibuat serasional mungkin,” ujar Bambang saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/9/2019). 

Bambang melanjutkan, dalam RAPBN 2020, pemerintah juga sudah menyiapkan pengalokasian anggaran untuk pencegahan dampak terburuk dari resesi. Adapun resesi adalah kemerosotan pertumbuhan ekonomi dalam dua kuartal berturut-turut dalam satu tahun.

sumber : liputan6.com

]]>
https://equal.co.id/makna-dan-arti-resesi-yang-harus-kamu-tau/feed/ 0 1906
Franchise / Waralaba Punya Peraturan Khusus, Kamu Harus Tau https://equal.co.id/franchise-waralaba-punya-peraturan-khusus-kamu-harus-tau/ https://equal.co.id/franchise-waralaba-punya-peraturan-khusus-kamu-harus-tau/#respond Thu, 16 Jul 2020 07:23:00 +0000 https://equal.co.id/?p=1797 Perjanjian Franchise adalah suatu perjanjian yang diadakan antara pemilik franchise (franchisor) dengan pemegang franchise (franchisee) dimana pihak franchisor memberikan hak kepada pihak franchisee untuk memproduksi atau memasarkan barang dan/atau jasa dalam waktu dan tempat tertentu yang disepakati dibawah pengawasan franchisor, sementara franchisee membayar sejumlah uang tertentu atas hak yang diperolehnya. Ketentuan tentang Waralaba diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba download disini.

Tidak semua bisnis dapat dibuat waralaba , kriteria waralaba dapat dibaca pada di Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba download disini.

Pemberi Waralaba (Franchisor) wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba selanjutnya disebut STPW. Untuk mendapatkan STPW tersebut, Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri, Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri, dan Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri wajib mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba ke Direktorat Bina Usaha Perdagangan up. Kantor Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan. (Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba)

Selain Pemberi (Franchisor), Penerima Waralaba (Franchisee) wajib memiliki STPW. Untuk mendapatkan STPW, Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri, Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri, dan Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri wajib mendaftarkan Perjanjian Waralaba ke kantor dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/kota atau Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat di seluruh Indonesia. (Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba)

]]>
https://equal.co.id/franchise-waralaba-punya-peraturan-khusus-kamu-harus-tau/feed/ 0 1797
Penjelasan Mengenai Perjanjian Ekstradisi https://equal.co.id/penjelasan-mengenai-perjanjian-ekstradisi/ https://equal.co.id/penjelasan-mengenai-perjanjian-ekstradisi/#respond Fri, 10 Jul 2020 08:22:15 +0000 https://equal.co.id/?p=1894 Adalah sebuah proses formal di mana seorang tersangka kriminal ditahan oleh suatu pemerintah diserahkan kepada pemerintahan lain untuk menjalani persidangan atau, tersangka tersebut sudah disidang dan ditemukan bersalah, menjalani hukumnya, Ekstradisi berasal dari kata
latin “axtradere” (extradition = Inggris) yang berarti ex adalah keluar, sedangkan tradere berarti memberikan yang maksudnya ialah menyerahkan. Istilah ekstradisi ini lebih dikenal atau biasanya digunakan terutama dalam penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara peminta.

Menurut I Wayan Parthiana, SH “Ekstradisi adalah Penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atas seseorang yang tertuduh (terdakwa) atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana) oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya atas permintaan dari negara tersebut, dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan
hukumannya.”

]]>
https://equal.co.id/penjelasan-mengenai-perjanjian-ekstradisi/feed/ 0 1894
Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia https://equal.co.id/pelecehan-seksual-dalam-perspektif-hukum-positif-indonesia/ https://equal.co.id/pelecehan-seksual-dalam-perspektif-hukum-positif-indonesia/#respond Thu, 02 Jul 2020 08:10:00 +0000 https://equal.co.id/?p=1891 stilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal  istilah perbuatan cabul.  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut pelaku pelecehan seksual berarti  orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Perbuatan cabul dalam KUHP diatur  dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303). Misalnya,  perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin (Pasal 284), Perkosaan (Pasal 285), atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa (Pasal 293).

R.Soesilo dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya (Penerbit Politeia, Bogor, 1991) menyebut, “Yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan  nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb.” 

Soesilo menerangkan istilah “perbuatab cabul” untuk merujuk Pasal 289 KUHP, “ Barangsiapa dengan  kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan  atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana  selama-selamanya sembilan tahun.”

Perbuatan “cabul” dalam KUHP diatur pada  Pasal 289 sampai dengan Pasal 296.

Pasal  290 KUHP misalnya menyatakan:  Dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun

  1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
  2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
  3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Vonis berdasar Pasal 290 KUHP ini  pernah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada 8 Maret 2017 kepada Aljanah yang dinyatakan terbukti melakukan perbuatan cabul, memegang payudara seorang pelayan toko buku. Hakim memvonis pria 22 tahun tersebut hukuman satu tahun empat bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni dua tahun penjara.

Adapun Pengadilan Negeri Sungailiat, Bangka, pada 12 Oktober 2016 memvonis Felix, 22 tahun,  lima tahun penjara karena dinilai terbukti melakukan pelecehan seksual, meremas payudara seorang perempuan 16 tahun.  Majelis hakim menjatuhkan hukuman berdasar Undang-Undang tentang Perlindungan Anak  (UU No.35/2014)  –tidak KUHP.  Vonis yang dijatuhkan  sesuai tuntutan jaksa.

]]>
https://equal.co.id/pelecehan-seksual-dalam-perspektif-hukum-positif-indonesia/feed/ 0 1891
Ancaman Pidana Untuk Barang “Black Market” https://equal.co.id/ancaman-pidana-untuk-barang-black-market/ https://equal.co.id/ancaman-pidana-untuk-barang-black-market/#respond Tue, 23 Jun 2020 07:19:15 +0000 https://equal.co.id/?p=1700 barang black market adalah barang yang dikirim/diselundupkan secara ilegal yang mana barang tersebut tidak tercantum dalam daftar niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut,  atau yang biasa disebut manifes sebagaimana diatur pada pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan.

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah)‬.

Selanjutnya terhadap dugaan pelanggaran pidana penadahan sebagaimana di atur dalam pasal 480 KUHP “dengan hukuman penjara selama-lamanya empat (4) tahun atau denda sebanyak-banyak Rp 900, di hukum :

1. Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

2. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa membeli barang di pasar gelap (Black Market) dapat dipidana dengan dasar hukum pasal 480 ayat (1).‬


Sumber : Lampung.tribunnews.com

]]>
https://equal.co.id/ancaman-pidana-untuk-barang-black-market/feed/ 0 1700
Ancaman Pidana Pelaku Body Shaming 9 Bulan-6 Tahun Penjara https://equal.co.id/ancaman-pidana-pelaku-body-shaming-9-bulan-6-tahun-penjara/ https://equal.co.id/ancaman-pidana-pelaku-body-shaming-9-bulan-6-tahun-penjara/#respond Fri, 19 Jun 2020 08:47:29 +0000 https://equal.co.id/?p=1882 Polisi menegaskan perbuatan mengejek bentuk fisik seseorang atau body shaming dapat dipidanakan. Ancaman pidana kurungan penjaranya pun mulai dari hitungan bulan hingga tahunan.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, bentuk perbuatan pidana dibagi menjadi dua kategori. Pertama dengan cara tidak langsung melalui transmisi narasi di media sosial, kedua secara langsung melalui perkataan atau hinaan di media sosial ke korban.

“Body shaming dikategorikan menjadi dua tindakan. Tindakan yang seseorang mentransmisikan narasi berupa hinaan, ejekan terhadap bentuk, wajah, warna kulit, postur seseorang menggunakan media sosial. Itu bisa dikategorikan masuk UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 3, dapat diancam hukuman pidana 6 tahun,” papar Dedi di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018).

“Kedua, apabila melakukan body shaming tersebut secara verbal, langsung ditujukan kepada seseorang, dikenakan Pasal 310 KUHP denagn ancaman hukumannya 9 bulan. Kemudian (body shaming yang langsung ditujukan kepada korban) dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi, melalui transmisi di media sosial, dikenakan Pasal 311 KUHP. Hukuman 4 tahun,” lanjut Dedi.

Dedi menerangkan, ancaman hukuman bagi pelaku yang mentransmisi ejekannya di media sosial lebih berat. Sebab, dengan mentransmisi, ejekannya berpotensi diketahui banyak orang dan lebih merugikan korbannya.

“Kalau yang secara konvensional itu hanya diketahui sedikit orang. Tapi ketika di ITE, begitu penghinaan disampaikan, langsung diviralkan, itu jutaan orang langsung bisa melihat,” terang Dedi.

Dedi menuturkan, body shaming memungkinkan mengganggu psikologis korbannya. Bahkan mendorong perilaku bunuh diri.

“Ini bisa mengganggu secara psikologis. Anak itu yang posturnya kurang ideal di-bully, akan menjadi tidak PD (percaya diri), takut keluar rumah, kemudian tidak mau bersosialisasi. Ya bisa mengindikasi upaya bunuh diri. Riset seperti itu sudah dilakukan di Amerika dan beberapa negara maju,” tutur Dedi.

Dedi menyampaikan tindak pidana body shaming bersifat delik aduan. Namun, dalam penanganannya, kepolisian juga menggunakan pendekatan mediasi.

“Delik aduan, harus laporan,” tegas dia.

“Langkah progresifnya dalam penegakan hukum penanganan body shaming ini mempertemukan kedua pihak. Kami mencoba untuk menggunakan pendekatan yang lebih humanis. Artinya kami menawarkan agar pelapor dan terlapor duduk bersama untuk saling koreksi,” ujar Dedi menambahkan.

]]>
https://equal.co.id/ancaman-pidana-pelaku-body-shaming-9-bulan-6-tahun-penjara/feed/ 0 1882
Isi Surat Edaran Gugus Tugas Covid-19 di Masa Adaptasi New Normal https://equal.co.id/isi-surat-edaran-gugus-tugas-covid-19-di-masa-adaptasi-new-normal/ https://equal.co.id/isi-surat-edaran-gugus-tugas-covid-19-di-masa-adaptasi-new-normal/#respond Tue, 09 Jun 2020 08:13:04 +0000 https://equal.co.id/?p=1878 SE Nomor 7 Tahun 2020 ini menggantikan surat edaran sebelumnya, yakni SE Nomor 4 Tahun 2020 dan SE Nomor 5 Tahun 2020. Surat diteken Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen Doni Monardo.


Dalam SE terbaru ini, pemerintah menjelaskan kriteria dan persyaratan yang diwajibkan kepada warga jika ingin melakukan perjalanan dalam negeri. Khusus individu yang melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing dan harus patuh pada syarat dan ketentuan berlaku.


SE ini menekankan persyaratan perjalanan orang dalam negeri dikecualikan untuk perjalanan komuter dan perjalanan orang di dalam wilayah/kawasan aglomerasi. Kawasan aglomerasi merupakan satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat kota dan kabupaten yang saling terhubung.

Selain itu, aglomerasi terhubung dalam satu kawasan pertumbuhan strategis. Sebagai contoh, Jabodetabek, Tangerang Raya, Bogor Raya, Bekasi Raya, ataupun Surabaya Raya termasuk kawasan aglomerasi.

Bagi warga yang hendak melakukan perjalanan orang dengan transportasi diwajibkan melengkapi dokumen mulai dari identitas diri, surat keterangan uji PCR negatif, hingga surat keterangan bebas gejala seperti influenza yang dikeluarkan dokter. Berikut kriteria dan syaratnya:

Kriteria dan Persyaratan

1. Setiap Individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan sebagai kriteria perjalanan orang.

2. Persyaratan perjalanan orang dalam negeri:

a. setiap individu melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;

b. Setiap individu yang melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut dan udara harus memenuhi persyaratan;

1) menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
2) Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji Rapid-Tes dengan hasil non-reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan;
3) Menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influensa (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas Test PCR dan/atau Rapid-Test;

c. Persyaratan perjalanan orang dalam negeri dikecualikan untuk perjalanan orang komuter dan perjalanan orang di dalam wilayah/kawasan aglomerasi.

d Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler di Playstore atau Appstore.


3. Persyaratan perjalanan orang kedatangan dari luar negeri:

a Setiap individu yang datang dari luar negeri harus tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;

1) setiap individu yang datang dari luar negeri harus melakukan PCR Test saat ketibaan, bila belum melaksanakan dan tidak dapat menunjukkan surat hasil PCR Test dari negara keberangkatan;

2) Pemeriksaan PCR Test perjalanan orang kedatangan luar negeri dikecualikan pada PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang tidak memiliki peralatan PCR, dengan melakukan rapid tes dan menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influensa (influenza-like illness), serta dikecualikan untuk perjalanan orang komuter yang melalui PLBN dengan menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influensa (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/otoritas kesehatan.

b Selama waktu tunggu hasil pemeriksaan PCR Test, setiap orang wajib menjalani karantina di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah; atau
c Memanfaatkan akomodasi karantina (Hotel/Penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari Kementerian kesehatan.

]]>
https://equal.co.id/isi-surat-edaran-gugus-tugas-covid-19-di-masa-adaptasi-new-normal/feed/ 0 1878
Mengenal Istilah PPJB, PJB, AJB dan SHM https://equal.co.id/mengenal-istilah-ppjb-pjb-ajb-dan-shm/ https://equal.co.id/mengenal-istilah-ppjb-pjb-ajb-dan-shm/#respond Fri, 29 May 2020 07:02:15 +0000 https://equal.co.id/?p=1845 Tanah dan bangunan merupakan suatu objek tidak bergerak yang harganya semakin lama semakin melonjak. Hal tersebut yang menyebabkan tanah dan bangunan dipilih kebanyakan orang sebagai sarana investasi menjanjikan.

Dalam melakukan pembelian terhadap tanah dan bangunan yang tentu saja melibatkan uang yang jumlahnya cukup besar, juga melibatkan banyak perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen. Beragam dokumen dan perjanjian tersebut harus kita ketahui agar tidak sampai tertipu.

Perjanjian dan dokumen tersebut antara lain, Ppjb merupakan kepanjangan dari perjanjian pengikatan jual beli. Pjb merupakan kepanjangan dari Pengikatan jual beli. Sedangkan Ajb merupakan kepanjangan dari akta jual beli. Shm merupakan kepanjangan dari sertifikat hak milik.

Berikut adalah beberapa perbedaan ppjb pjb dan ajb shm :

1. PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli)

Merupakan perjanjian yang hanya mengikat sementara. Maksud dari mengikat disini adalah kwajiban dan hak antara penjual dan pembeli diatur oleh perjanjian PPJB hanyalah sementara dalam batas waktu tertentu, sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian.

PPJB juga merupakan akta non otentik. Mkasud dari akta non otentik disini adalah PPJB hanya dibuat antara calon pembeli dan penjual di bawah tangan, tanpa melibatkan notaris atau pejabat berwenang lainnya. Meski terkadang dalam penandatanganannya melibatkan saksi.

Jika anda kebetulan ingin membuat PPBJ, maka setidaknya libatkan dua orang saksi orang dewasa, satu saksi dari pihak penjual, satu saksi dari pihak pembeli. Saksi dapat menjadi keterangan lebih jika kelak terjadi sengketa PPJB atau sengketa perjanjian jual beli lainnya.

Perjanjian yang mengikat penjual kepada seorang pembeli agar tidak menawarkan objek yang diperual belikan kepada pembeli lainnya. Serta harga objek yang diperjual belikan sudah fix harganya dan tidak aka nada kenaikan harga lagi.

Penandatangan PPJB biasanya disertai dengan pembayaran uang muka/DP dari pihak pembeli kepada pihak penjual.

Penandatanganan PPJB tidak perlu dilakukan dihadapan notaris.

PPJB juga merupakan perjanjian awal sebelum AJB (akta jual beli) dibuat oleh notaris.

2. PJB (Pengikatan jual beli)

Perjanjian yang mengikat pembeli untuk menjual objek yang dijual kepada pembeli di hadapan notaries atau pejabat berwenang lainnya.

Perjajian PJB lunas merupakan perjanjian dimana pembeli telah melunasi segala pembayaran yang ada kepada pembeli namun penjual belum dapat membuat AJB. Hal tersebut biasanya terjadi karena setifikat objek yang diperjualbelikan masih ada di pihak ketiga atau sertifikat masih digadaikan dibank dan pemilik belum melunasi cicilan pinjaman di bank.

Pada PJB tercantum tanggal kapan AJB (akta jual beli) akan dibuat dan apa saja persyaratan yang diperlukan dan dipenuhi baik pihak pembeli maupun pihak penjual dalam pembuatan AJB nantinya.

Terdapat klausul perjanjian yang tertera dalam PJB yang menyebutkan bahwa pembeli memiliki kuasa penuh dalam penandatanganan AJB tanpa kehadiran penjual dihadapan notaris.

PJB umum sering kali dibuat jika objek yang diperjualbelikan berada pada luar wilayah notaris yang ditunjuk. Contoh seperti seorang penjual yang bertempat tinggal di jawa ingin menjual lahannya yang berada di daerah sumatera.

Pembuatan AJB (akta jual beli) nantinya dapat dibuat dihadapan notaris lain yang ditunjuk oleh pihak pembeli dimana objek yang diperjual belikan tersebut berada.

PJB tidak lunas merupakan perjanjian yang disusun jika pembeli hanya membayar uang muka/DP (pihak pembeli belum melunasi seluruh harga objek yang sedang diperjual belikan).

PJB tidak lunas menyebutkan besarnya uang muka yang dibayarkan pembeli, kapan pembayaran selanjutnya dilakukan, kapan pelunasan akan dilakukan, dan bagaimana pembeli akan melakukan pembayaran.

PJB tidak lunas juga berisi tentang sanksi-sanksi apa saja yang disepakati jika salah satu pihak baik penjual maupun pembeli berlaku tidak semestinya/wanprestasi (melanggar apa yang telah disepakati dan tertulis dalam perjanjian).

PJB tidak lunas memerlukan tindak lanjut dengan dibuatnya AJB saat pembeli melakukan pelunasan pembayaran kepada penjual.

3. AJB (Akta Jual Beli)

AJB merupakan akta perjanjian yang otentik untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan dari penjual kepada pembeli yang pembuatannya dihadapat petugas yang berwenang.

Maksud dari akta otentik adalah suatu dokumen yang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang dihadapan pejabat yang berwenang menangani akta otentik tersebut (misalnya hakim, notaris, petugas pencatatan sipil).

AJB dibuat secara resmi oleh notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Pembuatan AJB juga sudah diatur oleh Badan Pertanahan.

AJB dibuat ketika seluruh pihak baik penjual maupun pembeli sudah selesai melakukan pembayaran seluruh pajak yang diperlukan dalam proses jual beli.

Setelah AJB dibuat, pembeli mengajukan balik nama ke kantor pertanahan yang dapat diurus melalui notaries.

4. SHM (Sertifikat Hak Milik)

SHM merupakan sertifikat yang menunjukkan kepemilikan penuh atas suatu properti seperti tanah dan bangunan.

SHM diajukan oleh notaris ke badan pertanahan. Pengajuan SHM berupa AJB dan dokumen penunjang lainnya. SHM diajukan paling lambat tujuh hari setelah penandatanganan AJB (Akta jual beli). Pada jangka waktu tujuh hari setelah penandatangan AJB dokumen harus masuk ke badan pertanahan.

Nama pemegang sertifikat (pembeli) akan dicoret dan diparaf oleh pejabat pertanahan yang berenang. Nama pemegang hak sertifikat yang baru (pihak pembeli) ditulis pada buku kolom sertifikat dibawah nama penjual yang dicoret.

Dalam waktu dua minggu pemegang sertifikat yang baru (pembeli) dapat mengambil sertifikat ke badan pertanahan.

Satatus SHM tidak memiliki jangka waktu sampai objek yang tertera disertifikat dijual kembali dan sertifikat telah berganti nama pembeli yang lain.

SHM dapat digunakan sebagai anggunan jaminan dalam meminjam uang baik di bank maupun instansi lain yang melayani jasa meminjamkan uang.

Besarnya nilai properti seperti rumah dan tanah dimana semakin lama nilai jualnya akan semakin naik juga menjadi pertimbangan bank dalam mengucurkan dana pinjaman dengan jumlah yang lumayan besar kepada nasabahnya dengan hanya menggadaikan sertifikat rumahnya saja (SHM). Nasabah natinya dapat memilih pembayaran pinjaman bulanan atau musiman sesuai dengan kemampuan nasabah dalam mencicil.

]]>
https://equal.co.id/mengenal-istilah-ppjb-pjb-ajb-dan-shm/feed/ 0 1845