Category: Blog

Hukum Menggugat Suami Karena Nafkah

Hukum Menggugat Suami Karena Nafkah

Secara hukum ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, secara perdata yaitu mengajukan gugatan nafkah terhadap suami Anda. Kedua, secara pidana yaitu melaporkan suami anda ke polisi karena telah melakukan penelantaran terhadap keluarga. I. Gugatan Nafkah Pada prinsipnya, adalah kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga yang mana di […]

Continue reading
Itikad Jahat Lahan Warisan

Itikad Jahat Lahan Warisan

Semua orang senantiasa berharap hubungan keluarga yang harmonis dan langgeng baik dalam satu ke­luarga antara suami isteri dan anak-anak atau sesama anggota keluarga besar lainnya.Tetapi apa nyana, ke­nyataan berkata lain. Hubungan itu miris dan nyaris putus tatkala di­ke­tahui adanya anggota keluarga yang menjadi pemicu konflik. Konflik ini dipicu setelah diketahui adanya anggota keluarga yang menyalah­gunakan […]

Continue reading
Hukum Perceraian dan Implikasinya

Hukum Perceraian dan Implikasinya

Percerian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian mungkin adalah salah satu hal yang paling tidak diharapkan oleh setiap pasangan yang menikah. Berdasarkan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Perkawinan dapat diputuskan dikarenakan […]

Continue reading
Harta Gono Gini Pembubaran Harta Gono-gini BAG 4

Harta Gono Gini : Pembubaran Harta Gono Gini BAG 4

Persatuan harta kekayaan dalam sebuah perkawinan (harta gono-gini) dibatasi oleh sejumlah sebab atau faktor yang melatarbelakanginya. Ketentuan bubarnya harta gono-gini diatur dalam KUHPer pasal 126,”Harta gono-gini bubar demi hukum, karena kematian;  karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada; karena perceraian  karena pisah meja dan ranjang; karena pemisahan harta; Akibat-akibat khusus dari […]

Continue reading
Harta Gono Gini Sifat dan Luas Harta Gono Gini BAG 3

Harta Gono Gini : Sifat dan Luas Harta Gono Gini BAG 3

Harta atau barang-barang tertentu yang diperoleh sua-mi/istri dengan cuma-cuma (omniet) karena perwarisan se cara testamentoir. secara /egoof/hadiah, tidak bisa dianggap sebagai harta gono-gini. Hal ini diatur dalam KUHPer pasal 120, “Berkenaan dengan soal keuntungan. maka harta bersa-ma itu meltputt barang barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang ada maupun yang akan […]

Continue reading
Harta Gono Gini : Klasifikasi Harta Benda dalam Perkawinan BAG 2

Harta Gono Gini : Klasifikasi Harta Benda dalam Perkawinan BAG 2

Ikatan perkawinan mengondisikan adanya harta gono- gini antara suami dan istri, sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan pasal 35 ayat 1. Namun, bukan berarti dalam perkawinan yang diakui hanya harta gono-gini. Sebab, berdasarkan KHI pasal 85 dinyatakan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri” Harta benda […]

Continue reading
Ketentuan dalam KHI pasal 86 (ayat 1 dan 2) kedengarannya bertolak belakang dengan ketentuan (pasal) sebelumnya. Jika dianalisis secara seksama, ketentuan dalam pasal 86 sebenarnya lebih bersifat informatif bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal istilah harta gono-gini, yang merupakan persatuan antara harta suami dan istri. Istilah harta gono- gini lebih dikenal dalam ketentuan hukum positif nasional. Berdasarkan ketentuan KHI pasal 85 bahwa sejak terjadinya perkawinan tidak tertutup kemungkinan adanya percampuran antara harta kekayaan suami dan kekayaan istri. Dengan kata "Kemungkinan" dimaksud bahwa harta gono-gini itu masih diperbolehkan asal tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta gono-gini mencakup segala bentuk activa dan passiva selama masa perkawinan. Pasangan calon suami istri yang akan menikah diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa harta perolehan dan harta  bawaan merupakan harta gono-gini. Hal ini diatur dalam KHI pasal 49 ayat 1, *Perjanjian perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa mosing-masing ke dalam perkawinan maupun yang dtperoleh mosing-masing selama perkawinan. Pasangan calon suami istri tersebut juga diperbolehkan menentukan dalam peijanjian perkawinan bahwa yang tidak termasuk dalam harta gono-gini adalah harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan. seperti harta perolehan. Hal ini diatur dalam KHI pasal 49 ayat 2.'Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi vara dioeroleh selama

Harta Gono Gini : Ketahuilah Dasar Hukum dan Pemahamanya BAG 1

Istilah ‘gono-gini’ merupakan sebuah istilah hukum yang sudah populer di masyarakat Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 330), istilah yang digunakan adalah “gana-gini”, yang secara hukum artinya,”Harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang disusun oleh JS Badudu dan SM Zain (1996: 421), pengertian […]

Continue reading
definisi korupsi

Definisi Korupsi dengan berbagai Model dan Bentuknya

Pengertian Korupsi Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa latin corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Sedangkan kata corruptio berasal dari kata kerja corrumpere, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya […]

Continue reading
istilah dalam hukum pidana

Istilah dalam Hukum Pidana

Dalam hukum acara pidana terdapat istilah – istilah yang harus anda ketahui. Istilah tersebut sebagai berikut: Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari […]

Continue reading

Perbedaan Advokat dan Pengacara – Konsultan Hukum

Advokat Sejak berlakunya UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, sebutan bagi seseorang yang berprofesi memberikan bantuan hukum secara swasta – yang semula terdiri dari berbagai sebutan, seperti advokat, pengacara, konsultan hukum, penasihat hukum – adalah “advokat”. Advokat dan pengacara Kedua istilah ini sebenarnya bermakna sama, walaupun ada beberapa pendapat yang menyatakan berbeda. Sebelum berlakunya […]

Continue reading