Category: Blog

Komnas Perempuan Nilai RUU PKS Belum Beri Akses Keadilan ke Perempuan

Komnas Perempuan Nilai RUU PKS Belum Beri Akses Keadilan ke Perempuan

Komnas Perempuan menilai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) belum memberikan akses keadilan kepada perempuan dan anak. Sebab, kata Komnas Perempuan, dalam perjalanannya, RUU itu justru tidak akan mengatur pemidanaan.  “Ini perlu kita catat bahwa perkembangan ini RUU PKS tidak memiliki kedayagunaan yang kuat dalam membangun kesetaraan perempuan korban di depan hukum. Saya kira ini melemahkan […]

Continue reading
Bolehkah Advokat menolak klien

Bolehkah Advokat menolak klien ?

Bahwa advokat dalam menjalankan profesinya harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Sehingga segala tindakan advokat yang melanggar ketentuan tersebut diatas dapat dikenakan tindakan. dalam pasal 4 ayat (2) UU Advokat. Salah satu sumpah/janji yang diucapkan advokat berbunyi: “Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi […]

Continue reading
Memahami Tentang Pengampuan diatur dalam BW (Burgerlijk Wetboek)

Memahami Tentang Pengampuan diatur dalam BW (Burgerlijk Wetboek)

Pengampuan adalah kondisi dimana seorang yang sudah dewasa tetapi tidak dapat bertindak sendiri karena ketakmampuan-nya, maka harus diangkat seorang untuk mewakili dan mengawasi orang tersebut. Menurut Pasal 433 BW (KUHPerd) menyebut 3 alasan seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampuan, yaitu: Keborosan Lemah akal budinya Kekurangan daya berpikir : sakit ingatan, dungu, dan dungu disertai sering […]

Continue reading
Memahami Perbedaan Whistle Blower dan Justice Collaborator

Memahami Perbedaan Whistle Blower dan Justice Collaborator

Istilah keduanya dikutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Whistle Blower adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan […]

Continue reading
Urgensi Akta Jual Beli sebagai dasar Perolehan Sertifikat Tanah

Urgensi Akta Jual Beli sebagai dasar Perolehan Sertifikat Tanah

Pada dasarnya, setiap pemindahan hak atas tanah wajib dibuktikan melalui akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”), sebagaimana dijelaskan pada Pasal 37 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”), sebagai berikut:           Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual     beli, tukar […]

Continue reading
Larangan Merokok untuk Para Pengendara Kendaraan Bermotor

Larangan Merokok untuk Para Pengendara Kendaraan Bermotor

Berfokus pada kendaraan roda dua, aturan terkait rokok seharusnya juga berlaku pada seluruh pengendara kendaraan bermotor. Hal itu disampaikan pendiri dan instruktur Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC), Jusri Pulubuhu. “Sebenarnya aturan itu sudah ada di UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak hanya untuk kendaraan bermotor roda dua tapi seluruh kendaraan bermotor, […]

Continue reading
Pengalihan Hak Cipta dengan Perjanjian Tertulis

Pengalihan Hak Cipta dengan Perjanjian Tertulis

Sebagaimana kita ketahui, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.[ Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang […]

Continue reading
Tumpang Tindih Pasal mengenai Pecandu Narkotika

Tumpang Tindih Pasal mengenai Pecandu Narkotika

Tumpang Tindih Pasal mengenai Pecandu Narkotika dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Setiap tahun konsumsi narkotika semakin bertambah dengan usia para pengguna yang beragam mulai dari anak muda hingga orang tua, baik laki-laki maupun perempuan dan dari berbagai kalangan yaitu mulai dari rakyat, pejabat tinggi Negara, Publik Figur. Dalam dunia medis sesungguhnya narkotika […]

Continue reading
Pelanggaran Alih Fungsi Trotoar

Pelanggaran Alih Fungsi Trotoar

Mengenai hak para pengguna jalan baik itu pengguna kendaraan bermotor maupun pejalan kaki diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Bahwa Negara wajib menyediakan fasilitas bagi rakyatnya dalam menunjang mobilitas sehari-hari. Ketersediaan fasilitas trotoar bagi para pejalan kaki diatur dalam Pasal 131 ayat (1) UU […]

Continue reading
Open chat