Perlu Diketahui, Larangan Memberi Uang kepada Pengemis

Perlu Diketahui, Larangan Memberi Uang kepada Pengemis

Di Indonesia dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa. Namun tingkat ekonomi dan jenjang pendidikan yang masih rendah, sehingga berakibat pada banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya mencari nafkah dengan jalan mengemis/meminta-minta, dengan banyak modelnya seperti ngamen (bermain musik di jalanan), membersihkan mobil orang-orang di saat lampu merah, dan lain-lain. Seiring waktu, kegiatan tersebut selain memperburuk citra bangsa dan pemerintah kita di mata internasional, juga meresahkan masyarakat lainnya, dan sering kali mengganggu ketertiban di masyarakat. Larangan untuk mengemis atau menggelandang diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran.

Pasal 504 KUHP

(1)   Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.

(2)   Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 505 KUHP

(1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

(2)   Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Untuk wilayah DKI Jakarta, larangan mengemis juga diatur di dalam Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (“Perda DKI 8/2007”). Di dalam Pasal 40 Perda DKI 8/2007 diatur mengenai larangan untuk mengemis, tetapi juga melarang orang memberi uang atau barang kepada pengemis.

Pasal 40 Perda DKI Jakarta 8/2007

Setiap orang atau badan dilarang:

a. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;

b. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;

c. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

Pelanggaran Pasal 40 huruf a Perda DKI Jakarta 8/2007diancam dengan pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp500 ribu dan paling banyak Rp30 juta (Pasal 61 ayat (2) Perda DKI 8/2007). Sedangkan, untuk pelanggaran Pasal 40 huruf b dan c Perda DKI 8/2007diancam dengan pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp100 ribu dan paling banyak Rp20 juta (Pasal 61 ayat (1) Perda DKI 8/2007).

Peraturan telah dibuat, namun pelaksanaannya pada faktanya masih belum efektif selain itu karena masyarakat Indonesia mengedepankan aspek kemanusiaan rasa iba terhadap kesusahan orang lain sementara dituntut untuk dapat melaksanakan hukum yang ada, disinilah terjadi pertentangan.

Sehingga menurut hemat penulis, selain dibuatnya peraturan-peraturan ini untuk mengurangi bahkan meniadakan pengemis harus juga inisiatif pemerintah bersama masyarakat untuk bersama-sama menciptakan banyak lapangan kerja baru agar terbuka kesempatan untuk mereka memperoleh pendapatan yang layak dan sah di mata hukum, dan juga perlunya penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya mengenyam pendidikan untuk bekal di masa depan.

Pelecehan Seksual Dimata Hukum

Apa definisi dari Pelecehan seksual, adakah hukum yang mengatur tentang hal tersebut, apa saja jenisnya, dan apa yang dapat dilakukan jika menjadi korban. Berikut akan kita bahas.

  1. Definisi

Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada.

Dengan kata lain pelecehan seksual adalah

  • Penyalahgunaan perilaku seksual,
  • Permintaan untuk melakukan perbuatan seksual (undangan untuk melakukan perbuatan seksual, permintaan untuk berkencan).
  • Pernyataan lisan atau fisik melakukan atau gerakan menggambarkan perbuatan seksual, (pesan yang menampilkan konten seksual eksplisit dalam bentuk cetak atau bentuk elektronik (SMS, Email, Layar, Poster, CD, dll)
  • Tindakan kearah seksual yang tidak diinginkan penerima telah menyatakan bahwa perilaku itu tidak diinginkan;
  • penerima merasa dihina, tersinggung dan/atau tertekan oleh perbuatan itu; atau
  • pelaku seharusnya sudah dapat merasakan bahwa yang menjadi sasarannya (korban) akan tersinggung, merasa terhina dan/atau tertekan oleh perbuatan itu.
  • Perilaku fisik (seperti menyentuh, mencium, menepuk, mencubit, atau kekerasan fisik seperti perkosaan dll)
  • Sikap seksual yang merendahkan (seperti melirik atau menatap bagian tubuh seseorang).
  • Jenis

Pelecehan seksual memiliki berbagai jenis. Secara luas, terdapat lima bentuk pelecehan seksual yaitu:

  1. Pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu.
  2. Pelecehan lisan termasuk ucapan verbal/ komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual
  3. Pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir
  4. Pelecehan tertulis atau gambar  termasuk menampilkan bahan pornografi , gambar, screensaver atau poster seksual, atau pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik lainnya
  5. Pelecehan psikologis/emosional terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual
  • Hukum Yang Berlaku

Unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Apabila perbuatan tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam pasal percabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum (Lex Generalis) juga dapat dijadikan landasan dengan ancaman hukuman seperti yang diatur dalam Pasal pencabulan 289-299. Mengenai perbuatan cabul di tempat kerja, terutama bila dilakukan oleh atasan dapat kita temui ketentuannya dalam Pasal 294 ayat 2 angka 1 KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.

  • Bila menjadi korban

Anda perlu menjelaskan kepada si pelaku pelecehan seksual bahwa Anda tidak menginginkan perbuatan seksual tersebut/ perbuatan seksual tersebut mengganggu Anda

jika Anda malu atau takut untuk membuat surat pengaduan atas pelecehan seksual yang bersifat resmi, ceritakan dan beritahukan masalah pelecehan seksual yang Anda alami dengan beberapa rekan kerja Anda sekantor yang dapat dipercaya.

Jika Anda ingin mengajukan keluhan secara informal, Anda dapat melaporkan kejadian ini kepada supervisor atau panitia Serikat Pekerja yang ada di perusahaan Anda.

Anda juga dapat membuat surat pengaduan resmi kepada atasan Anda, dan perwakilan dari Serikat Pekerja yang terkait dengan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama atau ke Dinas Tenaga Kerja. Untuk mengajukan keluhan resmi, Anda memiliki tiga pilihan

a. Melaporkan kejadian tersebut kepada Serikat Pekerja dalam perusahaan Anda

b. Melapor langsung kepada Dinas Tenaga Kerja atau Lembaga Bantuan Hukum

c. Melapor langsung kepada Polisi

Jika Anda tidak puas dengan keputusan komite penyelidikan yang berwenang (dalam organisasi Anda), Anda dapat naik banding ke Pengadilan Negeri.

Jika Anda masih dirugikan oleh keputusan Pengadilan Negeri, Anda dapat membuat representasi kepada Gubernur untuk keadilan.

*Opsi banding yang tersedia bagi semua pihak yaitu, baik terdakwa dan korban dapat mengajukan banding atas keputusan.

Bagaimana cara melaporkan pelecehan seksual di tempat kerja?

Pembuktian dalam hukum pidana adalah berdasarkan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), menggunakan lima macam alat bukti, yaitu:

  1. Keterangan saksi
  2. Keterangan ahli
  3. Surat
  4. Petunjuk
  5. Keterangan terdakwa.

Sehingga, apabila terjadi pelecehan seksual, bukti-bukti di atas dapat digunakan sebagai alat bukti. Untuk kasus terkait percabulan atau perkosaan, biasanya menggunakan salah satu alat bukti surat berupa Visum et repertum sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHAP dan Pasal 133 ayat 1 KUHAP.

Visum et repertum adalah surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain dan ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan.

Apabila visum memang tidak menunjukkan adanya tanda kekerasan, maka sebaiknya dicari alat bukti lain yang bisa membuktikan tindak pidana tersebut. Pada akhirnya, Hakim yang akan memutus apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan pembuktian di pengadilan.

Sumber :

International Labor Organization (ILO) : Pedoman Pelecehan Seksual di Tempat Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No.73)

Stigma Masyarakat Mengenai Profesi Advokat

Stigma Masyarakat Mengenai Profesi Advokat

Seperti profesi lainnya, profesi advokat juga diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Hal tersebut berarti, advokat dalam menjalankan profesinya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia.

Dalam menjalankan profesi advokat diperlukan kemauan untuk belajar dan berusaha tiada henti, belajar bernegosiasi, belajar meyakinkan orang-orang agar percaya kepada kemampuan dan keahlian anda sebagai advokat. Semua advokat ternama yang ada saat ini, mereka juga telah melalui banyak kesulitan-kesulitan di masa lalu dan karena tekad, konsistensi sehingga mereka dapat bertahan, berkembang, dan bersinar hingga saat ini.

Profesi advokat sering kali dianggap berhubungan dengan kemewahan duniawi, dan juga kemudahan hidup. Hal tersebut yang terlihat dan tercermin di masyarakat. Namun pada kenyataannya dibalik semua kemewahan dan kemegahan serta kemudahan yang terlihat itu, melalui proses yang panjang dan tidak mudah. Karena sejatinya semua karir dimulai dari dasar atau dari nol, begitu pula profesi advokat.

Karena untuk menjadi seorang advokat tidak bisa hanya menunggu sampai suatu persoalan/ permasalahan hukum datang kepada anda, seorang advokat harus seperti nelayan yang pergi ke laut untuk mendapatkan ikan atau dalam arti lain, advokat yang menjemput klien dan bukan menunggu saja, advokat yang menawarkan keahlian dirinya, mempromosikan diri.

Sudut pandang seorang advokat mengedepankan dua sisi, yaitu sisi hukum atau peraturan perundang-undangan Indonesia dan sisi keterangan dari klien.

Sering kali masyarakat dan bahkan advokat itu sendiri keliru, yaitu membela klien yang jelas menurut hukum adalah bersalah dan melanggar hukum hingga klien tersebut bebas dari jerat hukum sama sekali hal tersebut adalah salah besar. Posisi advokat adalah membela klien yang jika memang terbukti bersalah bukan berarti membuatnya lepas dari jerat hukum yang ada tapi membela klien untuk walaupun terbukti bersalah Ia tetap mendapatkan hak-haknya sebagai entitas manusia dan menuntun klien agar tetap patuh pada hukum yang ada, bukan mencari celah hukum untuk penyelewengan dan sebagainya. Advokat diharapkan menjalani profesinya tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku, kejujuran, dan kemanusiaan.

Semoga para Advokat kedepannya semakin mengedepankan kejujuran dalam menegakkan hukum dan menerapkan serta mematuhi hukum dengan baik. Agar hukum yang jujur, adil, transparan benar-benar telaksana.

Cara Mengadopsi Anak Sesuai Undang-Undang

Cara Mengadopsi Anak Sesuai Undang-Undang

Tata cara adopsi anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Peraturan tersebut menyebut bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan tidak boleh memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Pasangan yang akan mengadopsi anak harus sudah menikah sekurang-kurang lima tahun yang dibuktikan dengan surat nikah atau akta perkawinan.

Saat mengadopsi, diharapkan pengadopsi belum mempunyai anak atau hanya memiliki seorang anak atau telah mengangkat seorang. Atau mereka yang divonis tidak mungkin mempunyai anak yang dibuktikan oleh Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Pemerintah.

Pengadopsi juga harus mereka yang berasal dari keluarga mampu dalam hal ekonomi dibuktikan adanya surat keterangan dari tempat bekerja. Kemudian, harus berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani dan dalam keadaan sehat secara mental berdasarkan keterangan psikolog.

Adapun surat-surat yang perlu dilengkapi untuk adopsi adalah foto copy surat nikah suami-istri yang telah dilegalisir di kua tempat menikah, foto copy akte kelahiran suami-istri, surat berkelakuan baik dari kepolisian.

Selain itu, diperlukan juga surat keterangan ginekologi dari dokter ahli kandungan dari rumah sakit umum, surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah/puskesmas, surat keterangan penghasilan, surat persetujuan dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri di atas meterai, surat pernyataan motivasi pengangkatan anak yang ditandatangani di atas meterai, kartu keluarga dan ktp yang telah dilegalisir di kelurahan.

Jerat Hukum Prostitusi Online dan Pasal yang Dikenakan

Jerat Hukum Prostitusi Online

Belakangan ini sedang marak pemberitaan mengenai prostitusi online yang juga melibatkan kalangan selebriti Indonesia. Namun dalam banyak kasus, para pelaku prostitusi malah dianggap korban dan terlepas dari jerat hukum. Kali ini kita akan membahas apa sesungguhnya definisi dari korban dan kaitannya dengan kasus prostitusi online yang sedang heboh dalam pemberitaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan :

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Dalam kasus prostitusi secara umum, si pelaku (PSK) dan si pembeli (pengguna/pemakai PSK) dianggap secara umum telah secara sadar dan secara sepakat tunduk dalam perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yaitu mengenai harga yang harus dibayar oleh si pembeli kepada si mucikari/kepada si pelaku (PSK), mengenai cara transaksi, dan lain-lain. Sehingga dapat kita asumsikan bahwa si PSK secara sadar dan memang dengan keinginannya untuk menjalani profesi tersebut. Dengan kata lain menurut hemat penulis, PSK tidak masuk dalam kategori definisi korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berbeda dengan Mucikari/germo mereka adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial. Bisa diartikan merekalah bagian marketing dari proses transaksi jual beli dalam prostitusi ini. Dalam kebanyakan prostitusi, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Muncikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan pekerja seks komersial yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Muncikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak pekerja seks komersial yang “berhutang budi” kepadanya.

Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia PSK/germo/muncikari berdasarkan ketentuan Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP:

Pasal 296

“Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 506

“Barang siapa sebagai muncikari (souteneur) mengambil  keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Meski begitu di beberapa peraturan daerah ada sanksi pidana bagi pengguna jasa/pemakai/pembeli jasa PSK, kepadanya dapat dikenakan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (“Perda DKI 8/2007”). Orang yang melanggar ketentuan ini dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 500 ribu dan paling banyak Rp. 30 juta.

Pelaku Cyber Bullying Dapat Diproses Hukum

Pelaku Cyber Bullying Dapat Diproses Hukum

        Cyber Bullying, saat ini sedang marak terjadi di era digital dimana akses informasi melalui komputer, smartphone semakin mudah untuk dijangkau dan memudahkan orang-orang untuk melakukan komunikasi, bersilaturahmi bahkan untuk melakukan perundungan (bullying). Tidak terbatas pada usia dan gender karena kemudahan akses itu pula yang membuat orang lepas kontrol dan seolah tidak ada batas dalam berekspresi dan mengesampingkan etika, tata karma, dan moral.

    Di Indonesia telah diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang isinya sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

      Dalam Undang-Undang tersebut ditetapkan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta. Penghinaan/perundungan merupakan Delik Aduan yang berarti bahwa perkara dapat diproses hukum apabila ada aduan dari orang yang merasa bahwa dirinya telah dihina atau dirugikan atas muatan dari konten digital (media sosial, media elektronik) yang dibuat oleh seseorang.

     Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai persoalan Cyber Bullying, diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih bijak dalam berekspresi di era digital ini. Kita menganut asas kebebasan berpendapat namun bebas dalam artian tetap menjunjung etika, tata krama, dan moral tidak menyinggung baik suku, agama, maupun ras tertentu.

Mengenal Hukum Kepailitan

Hukum Kepailitan

Hukum Kepailitan

Apa itu kepailitan, siapa saja para pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, apa saja akibat hukum pernyataan pailit dan bagaimana pengurusan harta pailit ? Berikut akan kita bahas lebih mendalam :

  1. Pengertian Kepailitan

Dalam Black’s Law Dictionary pailit atau “Bangktupt is the state or condition of a person who is unable to pay is debt partnership, corporation, municipality. who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term inchudes a person against whom an involuntary petition has been filed, ow who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt”.

Dapat kita lihat bahwa pengertian kepailitan dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh Debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar Debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.

  • Para Pihak yang dapat mengajukan permohonan Pailit
  • Kreditor

Pihak kreditor dapat mengajukan permohonan pailit baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan kreditor yang lain, permohonan tersebut dapat diajukan ke pengadilan. Setelah syarat-syarat pengajuan permohonan dipenuhi terlebih dahulu. Jika permohonan dilakukan oleh kreditor, maka pihak kreditor harus melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :

  1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri/niaga yang bersangkutan;
  2. Izin pengacara yang dilegalisasi/kartu pengacara;
  3. Surat Kuasa Khusus yang isinya menerangkan bahwa pengacara tersebut diberi kuasa untuk mewakili si pemberi kuasa dalam hal mengurus segala yang berkaitan dengan perkara permohonan pailit ini;
  4. Perincian utang yang tidak dibayar;
  5. Nama serta alamat masing-masing debitor;
  6. Tanda kenal Debitor (Kartu Tanda Penduduk)
  • Kejaksaan

Subyek permohonan kepailitan dapat berbeda-beda, menurut Undang-Undang 37 Tahun 2004. Pasal 2 menyebutkan bahwa subyek pemohon dapat diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, Perusahaan Asuransi dan Menteri Keuangan.

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum dalam hal ini menurut penjelasan Undang-Undang Kepailitan adalah kepentingan bangsa dan Negara dan atau masyarakat luas, misalnya :

  1. Debitor melarikan diri;
  2. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaannya;
  3. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
  4. Debitor mempunyai utang yang berasal dari perhimpunan dana masyarakat luas;
  5. Debitor tidak beritikad baik atau kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
  6. Dalam hal yang lainnya, yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Tata cara pengajuan permohonan pailit oleh Kejaksaan adalah sama dengan permohonan yang diajukan oleh Kreditor maupun Debitor hanya saja tidak menggunakan jasa advokat.

  • Bank Indonesia

Menurut Undang-Undang Perbankan Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Ketika sebuah bank mengalami kepailitan, maka Bank Indonesia merupakan pihak yang berwenang untuk mencabut ijin usaha bank oleh pimpinan Bank Indonesia yang berujung likuidasi dan juga memohonkan putusan kepailitan.

Dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia, tidak ditentukan secara jelas mengenai kepailitan bank dengan demikian suatu bank dapat dinyatakan pailit oleh hakim berdasarkan peraturan yang berlaku umum bagi kepailitan yaitu UU Kepailitan Indonesia Nomor 37 Tahun 2004.

  • Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Kepailitan mengakibatkan Debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. “Pembekuan” hak perdata ini diberlakukan Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi suami atau isteri dari Debitur pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan.

Disitulah kedudukan Kurator menjadi penting. Pengertian Kurator pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”) adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan. Kurator sendiri pada Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan disebutkan dalam kedudukannya harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

Tugas Kurator sendiri adalah melakukan pengurusan dan /atau pemberesan harta pailit.  Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Dalam melaksanakan tugas, Kurator tidak harus memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan, dan Kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, untuk meningkatkan nilai harta pailit.

Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan harta pailit, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Hukum Menggugat Suami Karena Nafkah

Hukum Menggugat Suami Karena Nafkah

Secara hukum ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, secara perdata yaitu mengajukan gugatan nafkah terhadap suami Anda. Kedua, secara pidana yaitu melaporkan suami anda ke polisi karena telah melakukan penelantaran terhadap keluarga.

I. Gugatan Nafkah

Pada prinsipnya, adalah kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga yang mana di dalamnya termasuk kewajiban suami sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya (lihat Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan/UUP).

Jika suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka menurut hukum, isteri dapat mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan. Dasar hukumnya Pasal 34 UUP berbunyi :

“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan”.

Perlu dipahami, Gugatan nafkah ini tidak ada hubungannya dengan gugatan cerai. Dengan kata lain, Gugatan nafkah bisa diajukan isteri terhadap suami tanpa harus bercerai/mengajukan gugatan cerai.

II. Penelantaran Keluarga

Tindakan suami anda yang tidak menafkahi Anda dan anak-anak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Karena ini merupakan perbuatan pidana maka Anda bisa melaporkan suami Anda ke polisi.

Yang dimaksud dengan penelantaran dalam lingkup rumah tangga adalah “melakukan penelantaran kepada orang yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” (lihat Pasal 9 UU PKDRT).

Sedang, Pasal 49 UU PKDRT mengatakan setiap orang yang melakukan penelantaran dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Begitu juga dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bisa digunakan untuk menjerat suami Anda

Itikad Jahat Lahan Warisan

Itikad Jahat Lahan Warisan

Semua orang senantiasa berharap hubungan keluarga yang harmonis dan langgeng baik dalam satu ke­luarga antara suami isteri dan anak-anak atau sesama anggota keluarga besar lainnya.Tetapi apa nyana, ke­nyataan berkata lain. Hubungan itu miris dan nyaris putus tatkala di­ke­tahui adanya anggota keluarga yang menjadi pemicu konflik. Konflik ini dipicu setelah diketahui adanya anggota keluarga yang menyalah­gunakan harta milik orang tua atau harta warisan (boedel) yang belum dibagi sesuai hukum waris. Harta warisan ini dapat berupa tanah per­sawahan, kebun, tanah pertapakan atau tanah beserta bangunan rumah tinggal yang barang berharga milik keluarga.

Bagaimana awal mula cara terja­dinya (modus kejahatan) yang meng­akibatkan sengketa tanah dalam keluarga itu terjadi?  Seng­keta itu diawali dengan adanya niat jahat (mens rea) dari salah seorang atau beberapa orang anggota keluarga. Nafsu serakah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi menafikan persaudaraan. Tidak peduli dengan sesama saudara kandung, orang tua sekalipun tidak lagi dihormati. Niat jahat itu tidak akan terealisasi jika tidak ada ke­sempatan untuk mewu­judkan­nya. Kentalnya hubungan per­saudaraan menghilangkan rasa curiga, sehing­ga diyakini tidak mungkin ada anggota keluaga yang akan melukai hati sesamanya. Aki­batnya, penga­manan terhadap bukti kepemilikan tanah, baik yang sudah bersertifikat maupun belum ber­serfikat tidak begitu diperhatikan.

Anggota keluarga yang memiliki niat jahat dan kesempatan mela­kukan kejahatan dengan motivasi mendapatkan keuntungan ekonomi biasanya dibantu oleh pihak lain. Bahkan pihak lain yang bukan ang­gota keluarga ini merupakan pelaku utamanya (dader intelectual). Mere­ka menjadi sutradara yang menyu­sun skenario untuk memu­luskan niat jahatnya. Bankan lem­baga perban­kan sekalipun menjadi sasaran dan media untuk dapat menyelesaikan niat jahatnya.

Kejahatan yang dilakukan biasa­nya merupakan tindak pidana umum yang dapat berupa penipuan, peng­gelapan KUHP dan/atau pemal­suan baik pemalsuan surat maupun auten­tik (pasal 372, pasal 378 dan pasal 263 serta pasal 266 KUHP). Dan apabila pelaksanaan kejahatan itu juga memanfaatkan perbankan maka dapat juga dimintai pertang­gungjawaban tindak pidana perban­kan (tipibank). Bankir dapat juga ikut serta atau membantu atas ter­jadinya kejahatan itu. Keterli­batan perbankan ini juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika kredit tersebut menjadi macet dan terdapat pelanggaran prinsip kehati-hatian dan pemenuhan prosedur penya­luran­nya.

Sumber : analisadaily.com

Hukum Perceraian dan Implikasinya

Hukum Perceraian dan Implikasinya

Percerian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian mungkin adalah salah satu hal yang paling tidak diharapkan oleh setiap pasangan yang menikah. Berdasarkan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Perkawinan dapat diputuskan dikarenakan kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Sementara Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No. 19 Tahun 1975, maka Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

  1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
  6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bagi yang beragama Islam (nikah secara Islam) gugatan cerai diajukan di Pengadilan Agama (Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum PP No 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sementara bagi yang non-muslim gugatan cerai diajukan di Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama yang berwenang memproses perkara cerai adalah Pengadilan Agama yg sesuai dari wilayah hukum tempat tinggal si istri saat gugatan diajukan. Apabila si istri pada saat gugatan diajukan bertempat tinggal di wilayah Jakarta Selatan maka Pengadilan Agama yang berwenang adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Proses persidangan perceraian itu sendiri biasanya memakan waktu 2 sampai 5 bulan. Untuk proses perceraian di Pengadilan Agama ada 8 kali sidang, yakni: Sidang pembacaan gugatan/perdamaian; Sidang jawaban; Sidang replik; Sidang duplik; Sidang bukti-saksi Penggugat; Sidang bukti-saksi Tergugat; Sidang kesimpulan; Sidang Putusan; Ucap talaq (jika yang ajukan gugatan cerai adalah si suami). Sementara untuk proses perceraian di Pengadilan Negeri ada 10 kali pertemuan sidang yakni: Sidang mediasi (perdamaian) pertama; Sidang mediasi ke-2; Sidang mediasi ke-3; Sidang jawaban; Sidang replik; Sidang duplik; Sidang bukti-saksi Penggugat; Sidang bukti-saksi Tergugat; Sidang kesimpulan dan Sidang Putusan.

Menurut UU No. 7  tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Perceraian di Peradilan Agama dibagi menjadi 2 jenis yaitu Cerai Talak dan Cerai Gugat. Cerai Talak diajukan oleh pihak suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, sedangkan Cerai Gugat diajukan oleh istri sebagai Penggugat dan suaminya sebagai Tergugat.

Akibat Hukum Perceraian

Seperti yang terdapat di dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian adalah sebagai berikut:

  1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
  1. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
  2. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Oleh karena itu, dampak atau akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, telah jelas diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Harta Gono-Gini

Harta bersama (gono-gini) adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan isteri berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Ini berarti baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama dan segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak atas separoh (seperdua) dari harta bersama. Harta warisan yang diperoleh suami atau istri, tidak termasuk harta gono-gini, karenanya tidak dapat dibagi akibat adanya perceraian. Penyelesaian hutang suami/istri dengan pihak ketiga, dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan diantara suami dan istri, namun umumnya, hutang tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak yang berhutang.

Hak Pengasuhan/Pemeliharaan Anak

Hak pengasuhan anak ditentukan oleh hakim kepada salah satu pihak, sebagai akibat adanya perceraian. Pada umumnya, yang mendapat hak asuh anak adalah si (mantan) istri, karena secara biologis umumnya seorang anak lebih dekat dan lebih membutuhkan perhatian seorang ibu. Namun jika si ibu  adalah seorang pemadat atau terbukti zinah, maka hak pemeliharaan anak dapat dipegang oleh si ayah (si mantan suami-nya).

Sebelum terburu-buru memutuskan untuk mengakhiri perkawinan, berpikirlah secara jernih terlebih dahulu. Perceraian tidak selalu menjadi solusi untuk menyudahi kesulitan dan problema rumah tangga yang dialami. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Perceraian bagi anak adalah “tanda kematian” keutuhan keluarganya, dimana si anak akan merasakan bahwa separuh “diri” anak telah hilang dan hidup tak akan sama lagi setelah orang tua mereka bercerai dan mereka harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam.

Kadangkala, perceraian mungkin adalah satu-satunya jalan bagi orangtua untuk dapat terus menjalani kehidupan sesuai yang mereka inginkan. Namun apapun alasannya, perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk. Jika memang perceraian adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh dan tak terhindarkan lagi, maka pasangan yang akan bercerai harus berupaya sebaik mungkin untuk mengurangi dampak negatif perceraian tersebut bagi perkembangan mental anak-anak mereka. Dengan kata lain bagaimana orangtua menyiapkan anak agar dapat beradaptasi dengan perubahan dan masa-masa sulit yang terjadi akibat perceraian.