Fungsi Meterai dalam Hubungannya dengan Keabsahan Suatu Perjanjian

Fungsi Meterai dalam Hubungannya dengan Keabsahan Suatu Perjanjian

Kita harus mengetahui terlebih dahulu Syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata :

  1. Adanya kesepakatan, yakni persamaan kehendak antara para pihak.
  2. Cakap, artinya para pihak pembuat kontrak harus cakap secara hukum untuk membuat kontrak tersebut. Pada prinsipnya semua orang dianggap cakap untuk melakukan perikatan kecuali orang – orang yang belum dewasa dan orang yang berada dibawah pengampuan.
  3. Obyek atau perihal tertentu, yakni menyangkut hal apa disepakati dalam perjanjian tersebut.
  4. Kausa yang halal. Maksudnya perjanjian harus dibuat untuk maksud dan alasan yang tidak bertentangan dengan hukum.

FUNGSI METERAI

Fungsi meterai berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu.

Surat pernyataan atau perjanjian yang tidak dibubuhkan meterai tidak membuat pernyataan atau perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Namun jika Anda memang bermaksud untuk menjadikan surat pernyataan atau perjanjian tersebut sebagai alat bukti di pengadilan, maka harus dilunasi bea meterai yang terutang.

Meterai sering digunakan dalam penandatanganan surat berharga. Fungsi meterai juga untuk memberikan nilai hukum pada sebuah dokumen.

Jadi bukan keberadaan meterai yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian.

Perlu Diketahui, Larangan Memberi Uang kepada Pengemis

Perlu Diketahui, Larangan Memberi Uang kepada Pengemis

Di Indonesia dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa. Namun tingkat ekonomi dan jenjang pendidikan yang masih rendah, sehingga berakibat pada banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya mencari nafkah dengan jalan mengemis/meminta-minta, dengan banyak modelnya seperti ngamen (bermain musik di jalanan), membersihkan mobil orang-orang di saat lampu merah, dan lain-lain. Seiring waktu, kegiatan tersebut selain memperburuk citra bangsa dan pemerintah kita di mata internasional, juga meresahkan masyarakat lainnya, dan sering kali mengganggu ketertiban di masyarakat. Larangan untuk mengemis atau menggelandang diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran.

Pasal 504 KUHP

(1)   Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.

(2)   Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 505 KUHP

(1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

(2)   Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Untuk wilayah DKI Jakarta, larangan mengemis juga diatur di dalam Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (“Perda DKI 8/2007”). Di dalam Pasal 40 Perda DKI 8/2007 diatur mengenai larangan untuk mengemis, tetapi juga melarang orang memberi uang atau barang kepada pengemis.

Pasal 40 Perda DKI Jakarta 8/2007

Setiap orang atau badan dilarang:

a. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;

b. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;

c. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

Pelanggaran Pasal 40 huruf a Perda DKI Jakarta 8/2007diancam dengan pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp500 ribu dan paling banyak Rp30 juta (Pasal 61 ayat (2) Perda DKI 8/2007). Sedangkan, untuk pelanggaran Pasal 40 huruf b dan c Perda DKI 8/2007diancam dengan pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp100 ribu dan paling banyak Rp20 juta (Pasal 61 ayat (1) Perda DKI 8/2007).

Peraturan telah dibuat, namun pelaksanaannya pada faktanya masih belum efektif selain itu karena masyarakat Indonesia mengedepankan aspek kemanusiaan rasa iba terhadap kesusahan orang lain sementara dituntut untuk dapat melaksanakan hukum yang ada, disinilah terjadi pertentangan.

Sehingga menurut hemat penulis, selain dibuatnya peraturan-peraturan ini untuk mengurangi bahkan meniadakan pengemis harus juga inisiatif pemerintah bersama masyarakat untuk bersama-sama menciptakan banyak lapangan kerja baru agar terbuka kesempatan untuk mereka memperoleh pendapatan yang layak dan sah di mata hukum, dan juga perlunya penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya mengenyam pendidikan untuk bekal di masa depan.

Pelecehan Seksual Dimata Hukum

Apa definisi dari Pelecehan seksual, adakah hukum yang mengatur tentang hal tersebut, apa saja jenisnya, dan apa yang dapat dilakukan jika menjadi korban. Berikut akan kita bahas.

  1. Definisi

Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada.

Dengan kata lain pelecehan seksual adalah

  • Penyalahgunaan perilaku seksual,
  • Permintaan untuk melakukan perbuatan seksual (undangan untuk melakukan perbuatan seksual, permintaan untuk berkencan).
  • Pernyataan lisan atau fisik melakukan atau gerakan menggambarkan perbuatan seksual, (pesan yang menampilkan konten seksual eksplisit dalam bentuk cetak atau bentuk elektronik (SMS, Email, Layar, Poster, CD, dll)
  • Tindakan kearah seksual yang tidak diinginkan penerima telah menyatakan bahwa perilaku itu tidak diinginkan;
  • penerima merasa dihina, tersinggung dan/atau tertekan oleh perbuatan itu; atau
  • pelaku seharusnya sudah dapat merasakan bahwa yang menjadi sasarannya (korban) akan tersinggung, merasa terhina dan/atau tertekan oleh perbuatan itu.
  • Perilaku fisik (seperti menyentuh, mencium, menepuk, mencubit, atau kekerasan fisik seperti perkosaan dll)
  • Sikap seksual yang merendahkan (seperti melirik atau menatap bagian tubuh seseorang).
  • Jenis

Pelecehan seksual memiliki berbagai jenis. Secara luas, terdapat lima bentuk pelecehan seksual yaitu:

  1. Pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu.
  2. Pelecehan lisan termasuk ucapan verbal/ komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual
  3. Pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir
  4. Pelecehan tertulis atau gambar  termasuk menampilkan bahan pornografi , gambar, screensaver atau poster seksual, atau pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik lainnya
  5. Pelecehan psikologis/emosional terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual
  • Hukum Yang Berlaku

Unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Apabila perbuatan tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam pasal percabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum (Lex Generalis) juga dapat dijadikan landasan dengan ancaman hukuman seperti yang diatur dalam Pasal pencabulan 289-299. Mengenai perbuatan cabul di tempat kerja, terutama bila dilakukan oleh atasan dapat kita temui ketentuannya dalam Pasal 294 ayat 2 angka 1 KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.

  • Bila menjadi korban

Anda perlu menjelaskan kepada si pelaku pelecehan seksual bahwa Anda tidak menginginkan perbuatan seksual tersebut/ perbuatan seksual tersebut mengganggu Anda

jika Anda malu atau takut untuk membuat surat pengaduan atas pelecehan seksual yang bersifat resmi, ceritakan dan beritahukan masalah pelecehan seksual yang Anda alami dengan beberapa rekan kerja Anda sekantor yang dapat dipercaya.

Jika Anda ingin mengajukan keluhan secara informal, Anda dapat melaporkan kejadian ini kepada supervisor atau panitia Serikat Pekerja yang ada di perusahaan Anda.

Anda juga dapat membuat surat pengaduan resmi kepada atasan Anda, dan perwakilan dari Serikat Pekerja yang terkait dengan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama atau ke Dinas Tenaga Kerja. Untuk mengajukan keluhan resmi, Anda memiliki tiga pilihan

a. Melaporkan kejadian tersebut kepada Serikat Pekerja dalam perusahaan Anda

b. Melapor langsung kepada Dinas Tenaga Kerja atau Lembaga Bantuan Hukum

c. Melapor langsung kepada Polisi

Jika Anda tidak puas dengan keputusan komite penyelidikan yang berwenang (dalam organisasi Anda), Anda dapat naik banding ke Pengadilan Negeri.

Jika Anda masih dirugikan oleh keputusan Pengadilan Negeri, Anda dapat membuat representasi kepada Gubernur untuk keadilan.

*Opsi banding yang tersedia bagi semua pihak yaitu, baik terdakwa dan korban dapat mengajukan banding atas keputusan.

Bagaimana cara melaporkan pelecehan seksual di tempat kerja?

Pembuktian dalam hukum pidana adalah berdasarkan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), menggunakan lima macam alat bukti, yaitu:

  1. Keterangan saksi
  2. Keterangan ahli
  3. Surat
  4. Petunjuk
  5. Keterangan terdakwa.

Sehingga, apabila terjadi pelecehan seksual, bukti-bukti di atas dapat digunakan sebagai alat bukti. Untuk kasus terkait percabulan atau perkosaan, biasanya menggunakan salah satu alat bukti surat berupa Visum et repertum sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHAP dan Pasal 133 ayat 1 KUHAP.

Visum et repertum adalah surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain dan ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan.

Apabila visum memang tidak menunjukkan adanya tanda kekerasan, maka sebaiknya dicari alat bukti lain yang bisa membuktikan tindak pidana tersebut. Pada akhirnya, Hakim yang akan memutus apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan pembuktian di pengadilan.

Sumber :

International Labor Organization (ILO) : Pedoman Pelecehan Seksual di Tempat Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No.73)

Stigma Masyarakat Mengenai Profesi Advokat

Stigma Masyarakat Mengenai Profesi Advokat

Seperti profesi lainnya, profesi advokat juga diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Hal tersebut berarti, advokat dalam menjalankan profesinya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia.

Dalam menjalankan profesi advokat diperlukan kemauan untuk belajar dan berusaha tiada henti, belajar bernegosiasi, belajar meyakinkan orang-orang agar percaya kepada kemampuan dan keahlian anda sebagai advokat. Semua advokat ternama yang ada saat ini, mereka juga telah melalui banyak kesulitan-kesulitan di masa lalu dan karena tekad, konsistensi sehingga mereka dapat bertahan, berkembang, dan bersinar hingga saat ini.

Profesi advokat sering kali dianggap berhubungan dengan kemewahan duniawi, dan juga kemudahan hidup. Hal tersebut yang terlihat dan tercermin di masyarakat. Namun pada kenyataannya dibalik semua kemewahan dan kemegahan serta kemudahan yang terlihat itu, melalui proses yang panjang dan tidak mudah. Karena sejatinya semua karir dimulai dari dasar atau dari nol, begitu pula profesi advokat.

Karena untuk menjadi seorang advokat tidak bisa hanya menunggu sampai suatu persoalan/ permasalahan hukum datang kepada anda, seorang advokat harus seperti nelayan yang pergi ke laut untuk mendapatkan ikan atau dalam arti lain, advokat yang menjemput klien dan bukan menunggu saja, advokat yang menawarkan keahlian dirinya, mempromosikan diri.

Sudut pandang seorang advokat mengedepankan dua sisi, yaitu sisi hukum atau peraturan perundang-undangan Indonesia dan sisi keterangan dari klien.

Sering kali masyarakat dan bahkan advokat itu sendiri keliru, yaitu membela klien yang jelas menurut hukum adalah bersalah dan melanggar hukum hingga klien tersebut bebas dari jerat hukum sama sekali hal tersebut adalah salah besar. Posisi advokat adalah membela klien yang jika memang terbukti bersalah bukan berarti membuatnya lepas dari jerat hukum yang ada tapi membela klien untuk walaupun terbukti bersalah Ia tetap mendapatkan hak-haknya sebagai entitas manusia dan menuntun klien agar tetap patuh pada hukum yang ada, bukan mencari celah hukum untuk penyelewengan dan sebagainya. Advokat diharapkan menjalani profesinya tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku, kejujuran, dan kemanusiaan.

Semoga para Advokat kedepannya semakin mengedepankan kejujuran dalam menegakkan hukum dan menerapkan serta mematuhi hukum dengan baik. Agar hukum yang jujur, adil, transparan benar-benar telaksana.