Cara Mengadopsi Anak Sesuai Undang-Undang

Cara Mengadopsi Anak Sesuai Undang-Undang

Tata cara adopsi anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Peraturan tersebut menyebut bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan tidak boleh memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Pasangan yang akan mengadopsi anak harus sudah menikah sekurang-kurang lima tahun yang dibuktikan dengan surat nikah atau akta perkawinan.

Saat mengadopsi, diharapkan pengadopsi belum mempunyai anak atau hanya memiliki seorang anak atau telah mengangkat seorang. Atau mereka yang divonis tidak mungkin mempunyai anak yang dibuktikan oleh Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Pemerintah.

Pengadopsi juga harus mereka yang berasal dari keluarga mampu dalam hal ekonomi dibuktikan adanya surat keterangan dari tempat bekerja. Kemudian, harus berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani dan dalam keadaan sehat secara mental berdasarkan keterangan psikolog.

Adapun surat-surat yang perlu dilengkapi untuk adopsi adalah foto copy surat nikah suami-istri yang telah dilegalisir di kua tempat menikah, foto copy akte kelahiran suami-istri, surat berkelakuan baik dari kepolisian.

Selain itu, diperlukan juga surat keterangan ginekologi dari dokter ahli kandungan dari rumah sakit umum, surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah/puskesmas, surat keterangan penghasilan, surat persetujuan dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri di atas meterai, surat pernyataan motivasi pengangkatan anak yang ditandatangani di atas meterai, kartu keluarga dan ktp yang telah dilegalisir di kelurahan.

Jerat Hukum Prostitusi Online dan Pasal yang Dikenakan

Jerat Hukum Prostitusi Online

Belakangan ini sedang marak pemberitaan mengenai prostitusi online yang juga melibatkan kalangan selebriti Indonesia. Namun dalam banyak kasus, para pelaku prostitusi malah dianggap korban dan terlepas dari jerat hukum. Kali ini kita akan membahas apa sesungguhnya definisi dari korban dan kaitannya dengan kasus prostitusi online yang sedang heboh dalam pemberitaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan :

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Dalam kasus prostitusi secara umum, si pelaku (PSK) dan si pembeli (pengguna/pemakai PSK) dianggap secara umum telah secara sadar dan secara sepakat tunduk dalam perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yaitu mengenai harga yang harus dibayar oleh si pembeli kepada si mucikari/kepada si pelaku (PSK), mengenai cara transaksi, dan lain-lain. Sehingga dapat kita asumsikan bahwa si PSK secara sadar dan memang dengan keinginannya untuk menjalani profesi tersebut. Dengan kata lain menurut hemat penulis, PSK tidak masuk dalam kategori definisi korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berbeda dengan Mucikari/germo mereka adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial. Bisa diartikan merekalah bagian marketing dari proses transaksi jual beli dalam prostitusi ini. Dalam kebanyakan prostitusi, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Muncikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan pekerja seks komersial yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Muncikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak pekerja seks komersial yang “berhutang budi” kepadanya.

Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia PSK/germo/muncikari berdasarkan ketentuan Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP:

Pasal 296

“Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 506

“Barang siapa sebagai muncikari (souteneur) mengambil  keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Meski begitu di beberapa peraturan daerah ada sanksi pidana bagi pengguna jasa/pemakai/pembeli jasa PSK, kepadanya dapat dikenakan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (“Perda DKI 8/2007”). Orang yang melanggar ketentuan ini dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 500 ribu dan paling banyak Rp. 30 juta.

Pelaku Cyber Bullying Dapat Diproses Hukum

Pelaku Cyber Bullying Dapat Diproses Hukum

        Cyber Bullying, saat ini sedang marak terjadi di era digital dimana akses informasi melalui komputer, smartphone semakin mudah untuk dijangkau dan memudahkan orang-orang untuk melakukan komunikasi, bersilaturahmi bahkan untuk melakukan perundungan (bullying). Tidak terbatas pada usia dan gender karena kemudahan akses itu pula yang membuat orang lepas kontrol dan seolah tidak ada batas dalam berekspresi dan mengesampingkan etika, tata karma, dan moral.

    Di Indonesia telah diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang isinya sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

      Dalam Undang-Undang tersebut ditetapkan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta. Penghinaan/perundungan merupakan Delik Aduan yang berarti bahwa perkara dapat diproses hukum apabila ada aduan dari orang yang merasa bahwa dirinya telah dihina atau dirugikan atas muatan dari konten digital (media sosial, media elektronik) yang dibuat oleh seseorang.

     Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai persoalan Cyber Bullying, diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih bijak dalam berekspresi di era digital ini. Kita menganut asas kebebasan berpendapat namun bebas dalam artian tetap menjunjung etika, tata krama, dan moral tidak menyinggung baik suku, agama, maupun ras tertentu.

Mengenal Hukum Kepailitan

Hukum Kepailitan

Hukum Kepailitan

Apa itu kepailitan, siapa saja para pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, apa saja akibat hukum pernyataan pailit dan bagaimana pengurusan harta pailit ? Berikut akan kita bahas lebih mendalam :

  1. Pengertian Kepailitan

Dalam Black’s Law Dictionary pailit atau “Bangktupt is the state or condition of a person who is unable to pay is debt partnership, corporation, municipality. who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term inchudes a person against whom an involuntary petition has been filed, ow who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt”.

Dapat kita lihat bahwa pengertian kepailitan dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh Debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar Debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.

  • Para Pihak yang dapat mengajukan permohonan Pailit
  • Kreditor

Pihak kreditor dapat mengajukan permohonan pailit baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan kreditor yang lain, permohonan tersebut dapat diajukan ke pengadilan. Setelah syarat-syarat pengajuan permohonan dipenuhi terlebih dahulu. Jika permohonan dilakukan oleh kreditor, maka pihak kreditor harus melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :

  1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri/niaga yang bersangkutan;
  2. Izin pengacara yang dilegalisasi/kartu pengacara;
  3. Surat Kuasa Khusus yang isinya menerangkan bahwa pengacara tersebut diberi kuasa untuk mewakili si pemberi kuasa dalam hal mengurus segala yang berkaitan dengan perkara permohonan pailit ini;
  4. Perincian utang yang tidak dibayar;
  5. Nama serta alamat masing-masing debitor;
  6. Tanda kenal Debitor (Kartu Tanda Penduduk)
  • Kejaksaan

Subyek permohonan kepailitan dapat berbeda-beda, menurut Undang-Undang 37 Tahun 2004. Pasal 2 menyebutkan bahwa subyek pemohon dapat diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, Perusahaan Asuransi dan Menteri Keuangan.

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum dalam hal ini menurut penjelasan Undang-Undang Kepailitan adalah kepentingan bangsa dan Negara dan atau masyarakat luas, misalnya :

  1. Debitor melarikan diri;
  2. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaannya;
  3. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
  4. Debitor mempunyai utang yang berasal dari perhimpunan dana masyarakat luas;
  5. Debitor tidak beritikad baik atau kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
  6. Dalam hal yang lainnya, yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Tata cara pengajuan permohonan pailit oleh Kejaksaan adalah sama dengan permohonan yang diajukan oleh Kreditor maupun Debitor hanya saja tidak menggunakan jasa advokat.

  • Bank Indonesia

Menurut Undang-Undang Perbankan Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Ketika sebuah bank mengalami kepailitan, maka Bank Indonesia merupakan pihak yang berwenang untuk mencabut ijin usaha bank oleh pimpinan Bank Indonesia yang berujung likuidasi dan juga memohonkan putusan kepailitan.

Dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia, tidak ditentukan secara jelas mengenai kepailitan bank dengan demikian suatu bank dapat dinyatakan pailit oleh hakim berdasarkan peraturan yang berlaku umum bagi kepailitan yaitu UU Kepailitan Indonesia Nomor 37 Tahun 2004.

  • Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Kepailitan mengakibatkan Debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. “Pembekuan” hak perdata ini diberlakukan Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi suami atau isteri dari Debitur pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan.

Disitulah kedudukan Kurator menjadi penting. Pengertian Kurator pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”) adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan. Kurator sendiri pada Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan disebutkan dalam kedudukannya harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

Tugas Kurator sendiri adalah melakukan pengurusan dan /atau pemberesan harta pailit.  Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Dalam melaksanakan tugas, Kurator tidak harus memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan, dan Kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, untuk meningkatkan nilai harta pailit.

Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan harta pailit, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Hukum Menggugat Suami Karena Nafkah

Hukum Menggugat Suami Karena Nafkah

Secara hukum ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, secara perdata yaitu mengajukan gugatan nafkah terhadap suami Anda. Kedua, secara pidana yaitu melaporkan suami anda ke polisi karena telah melakukan penelantaran terhadap keluarga.

I. Gugatan Nafkah

Pada prinsipnya, adalah kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga yang mana di dalamnya termasuk kewajiban suami sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya (lihat Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan/UUP).

Jika suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka menurut hukum, isteri dapat mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan. Dasar hukumnya Pasal 34 UUP berbunyi :

“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan”.

Perlu dipahami, Gugatan nafkah ini tidak ada hubungannya dengan gugatan cerai. Dengan kata lain, Gugatan nafkah bisa diajukan isteri terhadap suami tanpa harus bercerai/mengajukan gugatan cerai.

II. Penelantaran Keluarga

Tindakan suami anda yang tidak menafkahi Anda dan anak-anak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Karena ini merupakan perbuatan pidana maka Anda bisa melaporkan suami Anda ke polisi.

Yang dimaksud dengan penelantaran dalam lingkup rumah tangga adalah “melakukan penelantaran kepada orang yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” (lihat Pasal 9 UU PKDRT).

Sedang, Pasal 49 UU PKDRT mengatakan setiap orang yang melakukan penelantaran dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Begitu juga dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bisa digunakan untuk menjerat suami Anda