Itikad Jahat Lahan Warisan

Itikad Jahat Lahan Warisan

Semua orang senantiasa berharap hubungan keluarga yang harmonis dan langgeng baik dalam satu ke­luarga antara suami isteri dan anak-anak atau sesama anggota keluarga besar lainnya.Tetapi apa nyana, ke­nyataan berkata lain. Hubungan itu miris dan nyaris putus tatkala di­ke­tahui adanya anggota keluarga yang menjadi pemicu konflik. Konflik ini dipicu setelah diketahui adanya anggota keluarga yang menyalah­gunakan harta milik orang tua atau harta warisan (boedel) yang belum dibagi sesuai hukum waris. Harta warisan ini dapat berupa tanah per­sawahan, kebun, tanah pertapakan atau tanah beserta bangunan rumah tinggal yang barang berharga milik keluarga.

Bagaimana awal mula cara terja­dinya (modus kejahatan) yang meng­akibatkan sengketa tanah dalam keluarga itu terjadi?  Seng­keta itu diawali dengan adanya niat jahat (mens rea) dari salah seorang atau beberapa orang anggota keluarga. Nafsu serakah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi menafikan persaudaraan. Tidak peduli dengan sesama saudara kandung, orang tua sekalipun tidak lagi dihormati. Niat jahat itu tidak akan terealisasi jika tidak ada ke­sempatan untuk mewu­judkan­nya. Kentalnya hubungan per­saudaraan menghilangkan rasa curiga, sehing­ga diyakini tidak mungkin ada anggota keluaga yang akan melukai hati sesamanya. Aki­batnya, penga­manan terhadap bukti kepemilikan tanah, baik yang sudah bersertifikat maupun belum ber­serfikat tidak begitu diperhatikan.

Anggota keluarga yang memiliki niat jahat dan kesempatan mela­kukan kejahatan dengan motivasi mendapatkan keuntungan ekonomi biasanya dibantu oleh pihak lain. Bahkan pihak lain yang bukan ang­gota keluarga ini merupakan pelaku utamanya (dader intelectual). Mere­ka menjadi sutradara yang menyu­sun skenario untuk memu­luskan niat jahatnya. Bankan lem­baga perban­kan sekalipun menjadi sasaran dan media untuk dapat menyelesaikan niat jahatnya.

Kejahatan yang dilakukan biasa­nya merupakan tindak pidana umum yang dapat berupa penipuan, peng­gelapan KUHP dan/atau pemal­suan baik pemalsuan surat maupun auten­tik (pasal 372, pasal 378 dan pasal 263 serta pasal 266 KUHP). Dan apabila pelaksanaan kejahatan itu juga memanfaatkan perbankan maka dapat juga dimintai pertang­gungjawaban tindak pidana perban­kan (tipibank). Bankir dapat juga ikut serta atau membantu atas ter­jadinya kejahatan itu. Keterli­batan perbankan ini juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika kredit tersebut menjadi macet dan terdapat pelanggaran prinsip kehati-hatian dan pemenuhan prosedur penya­luran­nya.

Sumber : analisadaily.com

2018 Permohonan Perlindungan Dari Kasus Kekerasan Seksual dan Terorisme Meningkat

2018 Permohonan Perlindungan Dari Kasus Kekerasan Seksual dan Terorisme Meningkat

 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 1290 permohonan perlindungan sepanjang 2018. Jumlah ini sedikit menurun dibandingkan 2017 dikarenakan adanya penurunan permohonan dari korban kasus Pelanggaran HAM Berat, imbas sedang adanya perbaikan sistem verifikasi korban di Komnas HAM. “Sementara untuk memberikan perlindungan, diperlukan surat keterangan dari Komnas HAM. Ini yang menyebabkan penurunan permohonan dari korban kasus Pelanggaran HAM Berat”, ujar Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai di kantor LPSK (13/12).

Meski begitu, ada peningkatan permohonan perlindungan yang cukup signifikan dari kasus kekerasan seksual terhadap anak, terorisme, dan korupsi. Kekerasan seksual terhadap anak jika pada tahun 2017 terdapat 104 permohonan, pada tahun 2018 hingga November sudah tercatat 264 permohonan yang masuk. Sedangkan permohonan dari kasus terorisme meningkat 217% tahun ini dimana  tahun 2017 terdaoat 42 permohonan, tahun ini sampai November terdapat 133 permohonan. Meningkatnya permohonan dari kasus terorisme, diindikasikan karena pada tahun 2017 LPSK berhasil memfasilitasi kompensasi (ganti rugi dari negara) kepada beberapa korban terorisme. “Keberhasilan ini tentunya membuat korban lain percaya bahwa LPSK bisa memenuhi haknya”, ujar Wakil Ketua LPSK, Askari Razak pada kesempatan yang sama.

Peningkatan yang cukup drastis juga terdapat pada pemohon dari kasus Korupsi, dimana sebelumnya di tahun 2017 hanya terdapat 53 permohonan, maka di tahun ini terdapat 130 permohonan atau naik 145%. Semakin beragamnya permohonan yang meningkat tentunya mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat ke LPSK meningkat, khususnya terkait kasus diluar pelanggaran HAM Berat yang selama ini mendominasi layanan LPSK. “Hal ini akan menjadi pemicu LPSK untuk terus meningkatkan layanannya sehingga kepercayaan masyarakat bisa terjaga”, jelas Askari.

Untuk layanan yang diberikan LPSK sendiri  pada tahun 2018 ini sampai bulan November LPSK sudah melakukan 3589 layanan. Jumlah ini turut menurun dikarenakan terlindung dari korban Pelanggaran HAM Berat juga menurun jumlahnya. Diantara layanan tersebut LPSK paling banyak melakukan layanan rehabilitasi medis sebanyak 1601 layanan, diikuti layanan pemenuhan hak prosedural sebanyak 971 layanan, dan layanan rehabilitasi psikologis sebanyak 340 layanan. “Layanan-layanan tersebut selain dalam upaya pengungkapan kasus, juga dalam rangka pemulihan derita korban”, ujar Wakil Ketua LPSK, Lies Sulistiani.

Selain adanya jenis tindak pidana yang merata, selama 2018 ini LPSK juga melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan layanan. Baik di internal LPSK sendiri seperti pembenahan kelembagaan, maupun eksternal LPSK seperti berperan menyusun regulasi yang terkait saksi dan korban. Di tahun 2018 ini LPSK melantik beberapa pejabat seperti Kepala Biro dan Kepala Bagian dalam rangka penguatan organisasi. “Itu semua diharapkan memperkuat upaya pemenuhan hak saksi dan korban di masa mendatang”, pungkas Semendawai.

Hukum Perceraian dan Implikasinya

Hukum Perceraian dan Implikasinya

Percerian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian mungkin adalah salah satu hal yang paling tidak diharapkan oleh setiap pasangan yang menikah. Berdasarkan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Perkawinan dapat diputuskan dikarenakan kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Sementara Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No. 19 Tahun 1975, maka Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

  1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
  6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bagi yang beragama Islam (nikah secara Islam) gugatan cerai diajukan di Pengadilan Agama (Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum PP No 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sementara bagi yang non-muslim gugatan cerai diajukan di Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama yang berwenang memproses perkara cerai adalah Pengadilan Agama yg sesuai dari wilayah hukum tempat tinggal si istri saat gugatan diajukan. Apabila si istri pada saat gugatan diajukan bertempat tinggal di wilayah Jakarta Selatan maka Pengadilan Agama yang berwenang adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Proses persidangan perceraian itu sendiri biasanya memakan waktu 2 sampai 5 bulan. Untuk proses perceraian di Pengadilan Agama ada 8 kali sidang, yakni: Sidang pembacaan gugatan/perdamaian; Sidang jawaban; Sidang replik; Sidang duplik; Sidang bukti-saksi Penggugat; Sidang bukti-saksi Tergugat; Sidang kesimpulan; Sidang Putusan; Ucap talaq (jika yang ajukan gugatan cerai adalah si suami). Sementara untuk proses perceraian di Pengadilan Negeri ada 10 kali pertemuan sidang yakni: Sidang mediasi (perdamaian) pertama; Sidang mediasi ke-2; Sidang mediasi ke-3; Sidang jawaban; Sidang replik; Sidang duplik; Sidang bukti-saksi Penggugat; Sidang bukti-saksi Tergugat; Sidang kesimpulan dan Sidang Putusan.

Menurut UU No. 7  tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Perceraian di Peradilan Agama dibagi menjadi 2 jenis yaitu Cerai Talak dan Cerai Gugat. Cerai Talak diajukan oleh pihak suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, sedangkan Cerai Gugat diajukan oleh istri sebagai Penggugat dan suaminya sebagai Tergugat.

Akibat Hukum Perceraian

Seperti yang terdapat di dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian adalah sebagai berikut:

  1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
  1. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
  2. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Oleh karena itu, dampak atau akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, telah jelas diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Harta Gono-Gini

Harta bersama (gono-gini) adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan isteri berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Ini berarti baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama dan segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak atas separoh (seperdua) dari harta bersama. Harta warisan yang diperoleh suami atau istri, tidak termasuk harta gono-gini, karenanya tidak dapat dibagi akibat adanya perceraian. Penyelesaian hutang suami/istri dengan pihak ketiga, dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan diantara suami dan istri, namun umumnya, hutang tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak yang berhutang.

Hak Pengasuhan/Pemeliharaan Anak

Hak pengasuhan anak ditentukan oleh hakim kepada salah satu pihak, sebagai akibat adanya perceraian. Pada umumnya, yang mendapat hak asuh anak adalah si (mantan) istri, karena secara biologis umumnya seorang anak lebih dekat dan lebih membutuhkan perhatian seorang ibu. Namun jika si ibu  adalah seorang pemadat atau terbukti zinah, maka hak pemeliharaan anak dapat dipegang oleh si ayah (si mantan suami-nya).

Sebelum terburu-buru memutuskan untuk mengakhiri perkawinan, berpikirlah secara jernih terlebih dahulu. Perceraian tidak selalu menjadi solusi untuk menyudahi kesulitan dan problema rumah tangga yang dialami. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Perceraian bagi anak adalah “tanda kematian” keutuhan keluarganya, dimana si anak akan merasakan bahwa separuh “diri” anak telah hilang dan hidup tak akan sama lagi setelah orang tua mereka bercerai dan mereka harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam.

Kadangkala, perceraian mungkin adalah satu-satunya jalan bagi orangtua untuk dapat terus menjalani kehidupan sesuai yang mereka inginkan. Namun apapun alasannya, perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk. Jika memang perceraian adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh dan tak terhindarkan lagi, maka pasangan yang akan bercerai harus berupaya sebaik mungkin untuk mengurangi dampak negatif perceraian tersebut bagi perkembangan mental anak-anak mereka. Dengan kata lain bagaimana orangtua menyiapkan anak agar dapat beradaptasi dengan perubahan dan masa-masa sulit yang terjadi akibat perceraian.

 

Harta Gono Gini : Pembubaran Harta Gono Gini BAG 4

Harta Gono Gini Pembubaran Harta Gono-gini BAG 4

Persatuan harta kekayaan dalam sebuah perkawinan (harta gono-gini) dibatasi oleh sejumlah sebab atau faktor yang melatarbelakanginya. Ketentuan bubarnya harta gono-gini diatur dalam KUHPer pasal 126,”Harta gono-gini bubar demi hukum,

  • karena kematian;
  •  karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada;
  • karena perceraian
  •  karena pisah meja dan ranjang;
  • karena pemisahan harta; Akibat-akibat khusus dari pembubaran dalam hal-hal tersebut pada nomor 2, 3, 4 dan 5 pasal ini, diatur dalam bab-bab yang membicarakan soal ini.

Berdasarkan ketentuan di atas, sebab-sebab poin a-c mengandung pengertian bubarnya harta gono-gini yang terkait dengan “pembubaran perkawinan”, sebagaimana disyaratkan dalam KUHPer pasal 199 bahwa, “Perkawinan bubar,

  1. oleh kematian;
  2. oleh tidak hadirnya si suami atau si istri selama sepuluh tahun, yang disusul oleh perkawinan baru istrinya atau suaminya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 5 Bab XVIU;
  3. oleh keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran pernyataan pemutusan perkawinan itu dalam daftar-daftar catatan sipil, sesuai dengan ketentuan- ketentuan Bagian 2 bab ini;
  4. oleh perceraian, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian 3 bab ini.

Sebab poin c (pisah meja dan ranjang) diartikan bahwa perkawinan sebenarnya masih tetap berlangsung, hanya mereka berdua (suami istri) dibebaskan untuk tidak tinggal bersama (pisah ranjang). Hal ini diatur secara rinci dalam KU H Per pasal 242, “Dengon pisah meja dan ranjang, perkawinan tidak dibubarkan, tetapi dengan itu suami istri tidak lagi wajib untuk tinggal bersama”. Perpisahan meja dan ranjang ini berakibat pada pisahnya harta kekayaan, sebagaimana diatur dalam KUHPer pasal 243, “Pisah meja dan ranjang selalu berakibat perpisahan harta, dan akan menimbulkan dasar untuk pembagian harta bersama, seakan-akan perkawinan itu dibubarkan.

Sebab poin e (perpisahan harta benda) tidak memengaruhi keberlangsungan perkawinan atau kewajiban mereka berdua (suami istri) untuk tinggal bersama. Tentang sebab ini, KUHPer pasal 186 mengatur bahwa istri berhak mengajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan, tetapi dengan alasan-alasan sebagai berikut.

  • Jika suami, dengan kelakukan buruk yang nyata, mem- boroskan barang-barang dari gabungan harta bersama, dan membiarkan rumah tangga terancam bahaya kehancuran.
  • Jika karena kekacau-balauan dan keburukan pengurusan harta kekayaan si suami, jaminan untuk harta perkawinan istri serta untuk apa yang menurut hukum menjadi hak istri akan hilang, atau jika karena kelalaian besar dalam pengurusan harta perkawinan si istri, harta itu berada dalam keadaan bahaya.

Pemisahan harta benda yang dilakukan hanya atas persetujuan bersama, adalah batal.

Untuk sebab poin e di atas, ada ketentuan yang menye- butkan bahwa pemisahan harta kekayaan atas dasar pe- mufakatan sendiri “dilarang”. KUHPer pasal 187 juga mengatur bahwa tuntutan atas pemisahan harta kekayaan harus diumumkan secara terang-terangan. Para pihak yang berpiutang kepada si suami berhak mencampurkan diri dalam perkara, untuk menentang tuntutan pemisahan itu (pasal 188 KUHPer).

Dengan bubarnya kebersamaan harta gono-gini dalam suatu perkawinan, bukan berarti harta itu bisa dibagi begitu saja. Ada tahapan yang perlu dilakukan sebelum dilakukan proses pembagian. Proses pembagiannya * sendiri bisa memakan waktu yang cukup lama. Bahkan, ada pihak yang sengaja tidak segera melakukan proses pemecahan dan pembagian (scheiding en deling) terhadap harta gono-gini.

Kembali pada soal sebab-sebab yang menggugurkan harta gono-gini dalam perkawinan. Jika kebersamaan itu bubar karena meninggalnya salah satu pasangan, pembagian dilakukan antara suami/istri yang masih hidup dengan ahli warissuami/istriyang telah meninggaldunia. Jika kebersamaan harta kekayaan itu bubar karena adanya suatu perkawinan baru atas izin hakim sehubungan dengan tidak hadirnya salah satu pihak, kepentingan pihak yang tidak hadir itu atau tidak ada kepastian masih hidup atau tidak, akan diurus menurut ketentuan-ketentuan dalam Bab XVIII Buku I KUHPer pasal 463 dan seterusnya.

Bagaimana jika ternyata suami istri masih hidup, tetapi harta gono-gini di antara mereka telah bubar dikarenakan sebab-sebab perceraian, pisah ranjang, dan pisah harta kekayaan? Tentang hal ini, pembagian harta gono-gininya tetap dilakukan antara suami istri itu sendiri.

Jika kebersamaan harta kekayaan itu bubar karena sebab poin a (salah satu meninggal), tetapi meninggalkan anak- anak yang masih minderjarig (belum dewasa), kepentingan anak-anak itu harus dilindungi dan lebih diprioritaskan karena mereka belum bisa mengurus kepentingannya sendiri. Untuk itulah, berdasarkan ketentuan dalam KUHPer pasal 345, yang menjadi wali adalah ayah atau ibunya yang masih hidup. Ayah atau ibunya itu menguasai semua barang harta gono-gini dan juga berhak atas sebagian dari harta tersebut.

Pembagian harta gono-gini dalam kondisi demikian dilakukan antara ayah atau ibunya dan anak-anak yang memang sangat berkepentingan. Agar pembagian tersebut tidak merugikan kepentingan anak-anak, perlu diketahui secara pasti isi barang-barang dari harta gono-gini ayah atau ibunya yang telah meninggal dunia. Berdasarkan kenyataan yang sering terjadi di masyarakat, pembagian harta gono-gini baru bisa dilaksanakan dalam waktu yang sangat panjang.

Sumber :Happy Susanto. 2008. Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian. Pp 19-22 . Visi Media Pustaka: Jakarta.

 

Facebook Mangkir, Kominfo Imbau Pihak Terkait Ikuti Sidang

Facebook Mangkir, Kominfo Imbau Pihak Terkait Ikuti Sidang

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan setiap pihak yang terlibat dalam proses hukum harus menuruti dan mengikuti proses pengadilan hingga tuntas.

Hal ini dikatakan Plt Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu menanggapi Ketua Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) Kamilov Sagala yang menyatakan Kominfo harus mengingatkan Facebook dalam sidang class actionkebocoran 1,09 juta data pengguna Facebook.

“Kominfo menghargai setiap proses hukum yang ada di negeri ini. Jika ada kasus hukum yg mungkin timbul dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika. Kominfo mendorong agar pihak yang terlibat menghadapi proses hukum tersebut dengan baik,” kata Ferdinandus ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (29/11).Kamilov menyebutkan Kominfo harus mengingatkan Facebook agar patuh terhadap regulasi di Indonesia. Salah satunya adalah agar pihak tergugat, yaitu Facebook pusat, Facebook Indonesia dan Cambridge Analytica hadir dalam persidangan.

“Kominfo sebagai kementerian terkait dengan usaha FB di Indonesia punya kewajiban moral mengingatkan FB bahwa comply terhadap regulasi negara merupakan bentuk perusahaan international yang berbudaya terhormat,” ujar Kamilov.

Sebelumnya, Facebook Indonesia dan Cambridge Analytica kembali tidak menghadiri sidang gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (27/11). Ketika pihak pengadilan mengantarkan surat pemanggilan ke tergugat kedua Facebook Indonesia, kondisi kantor kosong melompong.

Jemmy mengatakan pihak pengadilan harus menitipkan surat pemanggilan tersebut ke kelurahan Kuningan Barat. Seperti yang diketahui, kantor Facebook Indonesia di Gedung Capital Place, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Hanya tergugat pertama, Facebook Pusat yang hadir dalam sidang yang diwakilkan oleh kuasa hukum. Kendati demikian kuasa hukum Facebook pusat ini tidak memiliki kuasa hukum yang sah di mata majelis hakim.

Majelis hakim mempertanyakan keabsahan surat kuasa karena tidak dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat.

Sumber : cnnindonesia.com