Demi Facebook Patuhi Hukum RI, Presiden Donald Trump Bakal Dilibatkan

Indonesia Menggugat Facebook

Sidang gugatan class action terhadap Facebook di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dilanjutkan besok Selasa 27 November 2018. Sidang besok merupakan lanjutan dari sidang perdana pada 27 Agustus 2018. Pada sidang perdana, Facebook mangkir dari sidang.

Gugatan class action Facebook itu menyusul skandal bocornya data 1,09 juta pengguna di Indonesia. Gugatan diajukan oleh Executive Director dan Chief of Communication Indonesia ICT Institute (IDICT), Heru Sutadi dan Kamilov Sagala dari Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII).

Mengantisipasi sikap ngeyel Facebook dengan mangkir kembali dari sidang class actiontersebut, tim kuasa hukum penggugat akan menempuh cara ekstra. Tujuannya supaya Facebook tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku di Indonesia.

Kantor hukum EQUAL & CO, sebagai kuasa hukum penggugat bakal mengirimkan surat ke pemerintah Amerika Serikat. Langkah ini dilakukan sebab markas pusat Facebook ada di Amerika Serikat.

“Kami sudah menyiapkan saksi-saksi kunci yang bersedia hadir dalam persidangan nanti. Kami juga akan mengirim surat kepada Presiden Donald Trump untuk mengimbau warga negaranya taat terhadap hukum yang berlaku di negara Indonesia,” ujar kuasa hukum penggugat, Jemy Tommy kepada VIVA, Senin 26 November 2018.

Jemy mengatakan, tim kuasa hukum akan mengirimkan surat kepada Trump baik secara khusus maupun surat secara terbuka.

Dia menuturkan, surat itu akan dikirimkan setelah melihat perkembangan dan dinamika sidang lanjutan pada 27 November 2018.

“Segera setelah sidang besok, jika Facebook mangkir sidang lagi,” tuturnya.

Untuk itu, dia mengimbau kepada Facebook agar taat kepada hukum yang berlaku di Indonesia, yakni dalam konteks kali ini, Facebook memenuhi panggilan resmi sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sumber : viva.co.id

Harta Gono Gini : Sifat dan Luas Harta Gono Gini BAG 3

Harta Gono Gini Sifat dan Luas Harta Gono Gini BAG 3

Harta atau barang-barang tertentu yang diperoleh sua-mi/istri dengan cuma-cuma (omniet) karena perwarisan se cara testamentoir. secara /egoof/hadiah, tidak bisa dianggap sebagai harta gono-gini. Hal ini diatur dalam KUHPer pasal 120, “Berkenaan dengan soal keuntungan. maka harta bersa-ma itu meltputt barang barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh cuma-cuma, kecuali jika dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menentukan kebalikannya dengan tegas”.

Luasnya kebersamaan (percampuran) harta kekayaan dalam perkawinan adalah mencakup seluruh activa dan pas- siva, baik yang diperoleh suami istri sebelum atau selama masa perkawinan mereka berlangsung (seperti harta bawaan dan harta perolehan), yang juga termasuk di dalamnya adalah modal, bunga, dan bahkan utang-utang yang diakibatkan oleh suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan itu merupakan hak milik bersama yang terikat {gebonden medeeigendom), yaitu kebersamaan harta yang terjadi karena adanya ikatan di antara para pemi- liknya. Hak milik bersama yang terikat ini berbeda dengan hak milik bersama yang bebas (vrije medeeigendom), yaitu suatu bentuk eigendom (hak milik), tetapi di antara para pemiliknya tidak ada hubungan hukum kecuali mereka bersama-sama merupakan pemiliknya (seperti dua orang yang membeli rumah). Dalam ketentuan hak milik bersama yang terikat, tidak bisa ditunjukkan mana bagian mereka masing-masing, atau mana separuh milik suami/istri. Meskipun suami istri mempu- nyai hak atas kekayaan masing-masing, mereka tidak dapat melakukan kesalahan atau penyimpangan (beschikking) atas bagian mereka (Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Po- han (2000: 54-55)).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa harta gono-gini dalam sebuah perkawinan mencakup harta benda suami istri selama masa perkawinan mereka, kecuali harta bawaan dan harta perolehan. Namun, calon suami istri yang akan menikah bisa “membatasi” atau “meniadakan” kebersa- maan harta benda mereka melalui perjanjian perkawinan yang mereka buat. Dasarnya adalah KUHPer pasal 139, Para calon suami istri, dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum, dan diindahkan pula ketentuan ketentuan berikut”.

Jika dibatasi, yang terjadi adalah kebersamaan harta kekayaan yang “terbatas” (beperkte gemeenschap van goed- eren). Calon suami istri bebas menentukan bagaimana pem- batasan kebersamaan harta kekayaan mereka. Untuk dapat mengetahui secara tepat bagaimana keadaan kebersamaan harta kekayaan yang terbatas, maka calon suami istri harus mencermati bagaimana isi perjanjian yang akan mereka buat. Sebagai contoh, calon suami istri dapat menentukan bahwa benda-benda yang dibawa oleh pasangan suami istri dalam perkawinan tidak akan masuk dalam kebersamaan harta kekayaan (harta gono-gini), kecuali benda-benda berwujud, seperti benda-benda bergerak dan yang tidak bergerak, tetap masuk dalam harta benda yang dimiliki secara bersama (Soe- tojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan (2000: 54)).

Berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, ada dua contoh kebersamaan harta terbatas, yaitu kebersa- maan untung dan rugi {gemeenschap van winst en verlies) serta kebersamaan hasil dan pendapatan {gemeenschap van vruchten en inkomsten). KUHPer pasal 164 mengatur, “Per- janjian. bahwa antara suami istri hanya akan ada gabungan penghasilan dan pendapatan saja, mengandung arti secara diam-diam bahwa tiada gabungan harta bersama secara menyeluruh menurut undang-undang dan tiada pula gabun­gan keuntungan dan kerugianDi samping dua contoh itu, sebenarnya calon suami istri bisa menciptakan kebersamaan harta kekayaan terbatas lainnya.

Dengan adanya perjanjian kebersamaan harta kekayaan terbatas, maka ada tiga macam harta benda dalam perkaw- inan.

  1. Harta kekayaan milik pribadi suami.
  2. Harta kekayaan milik pribadi istri.
  3. Kebersamaan harta kekayaan suami istri.

Bagaimana jika kebersamaan harta kekayaan itu “ditiad- akan sama sekali* (uitsluiting van atle gemeenschap) melalui perjanjian perkavvinan? Berbeda dengan ketentuan sebelumn- ya bahwa apabila kebersamaan harta kekayaan itu ditiadakan, hanya akan ada dua macam harta benda dalam perkawinan, yaitu harta kekayaan milik pribadi suami dan harta kekayaan milik pribadi istri.

Pada prinsipnya, barang-barang yang termasuk dalam kategori harta gono-gini adalah milik bersama (medeeigen- dom) suami dan istri.

Contoh Kasus

Apabila dua orang (A dan B) bersama-sama membeli sebidang tanah, tanah tersebut menjadi hak milik bersama A dan B. Masing-masing A atau B diperbolehkan menjual bagiannya kepada orang lain dan masing-masing berhak menuntut pemecahan dan pembagian (sheiding en deling) di muka pengadilan atau dapat menjual lelang seluruh tanah dengan maksud agar pendapatan dari lelang tersebut bisa dibagi dua.

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan (2000: 63), ketentuan tersebut berlaku jika ada syaratnya, yaitu bahwa mereka (A dan B) tidak bisa menjual bagian dari kebersamaan harta atau menuntut pemecahan dan pembagian (sheiding en deling) sebelum ketentuan harta gono-gininya bubar. Artinya. sifat dari kebersamaan harta gono-gini ini adalah ‘kebersamaan harta kekayaan yang terikat” (gebonden medeeigendom), sedangkan hak milik bersama antara A dan B atas sebidang tanah disebut dengan milik bersama yang bebas (wye medeeigendom).

Sumber :Happy Susanto. 2008. Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian. Pp 16-19 . Visi Media Pustaka: Jakarta.

Menanti Sidang Gugatan Terhadap Facebook

The Facebook logo

Pekan depan, sidang gugatan Facebook terkait skandal bocornya data 1,09 juta pengguna di Indonesia akan dilanjutkan. Sidang pada Selasa 27 November 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu merupakan lanjutan dari sidang perdana pada 27 Agustus 2018. Pada sidang perdana, Facebook mangkir dari sidang dengan alasan ada kesalahan penulisan nama Facebook.

“Besok kami akan mendaftarkan lagi kuasa hukum tambahan untuk memperkuat tim lawyer. Selain itu kami sudah menyiapkan beberapa profesor dan ahli di bidangnya yang siap mendukung gugatan kami,” ujar Jemy kepada VIVA, Rabu malam 21 November 2018.

Dia mengatakan, sidang lanjutan pekan depan merupakan momen penting bagi Facebook dalam kasus gugatan tersebut. Sidang tersebut menjadi forum bagi media sosial terpopuler sejagat itu untuk mempertahankan diri dari tudingan IDICT dan LPPMI.

“Yang pasti ini kesempatan yang diberikan kepada Facebook untuk membela diri dan membuktikan bahwa Facebook memang tidak bermasalah di Indonesia,” ujarnya.

Jika Facebook kembali mangkir dari sidang, Jemy mengatakan, sidang akan terus berlanjut. Sebab majelis hakim pada sidang pertama sudah memutuskan sidang bakal terus lanjut dengan atau tanpa kehadiran Facebook sebagai tergugat.

Sumber : www.viva.co.id/digital/digilife/1096325-soal-nasib-facebook-jangan-salahkan-indonesia

Harta Gono Gini : Klasifikasi Harta Benda dalam Perkawinan BAG 2

Harta Gono Gini : Klasifikasi Harta Benda dalam Perkawinan BAG 2

Ikatan perkawinan mengondisikan adanya harta gono- gini antara suami dan istri, sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan pasal 35 ayat 1. Namun, bukan berarti dalam perkawinan yang diakui hanya harta gono-gini. Sebab, berdasarkan KHI pasal 85 dinyatakan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”

Harta benda dalam perkawinan ada tiga macam sebagai berikut.

A. Harta Gono – Gini

Sebagaimana telah dijelaskan, harta gono-gini dalam perkawinan adalah “harta bendayang diperoleh selama masa perkawinan

Berdasarkan KHI pasal 91 ayat 1, harta gono-gini bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud.

  1. Benda berwujud, yakni benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga (ayat 2).
  2. Benda tidak berwujud, yaitu hak dan kewajiban (ayat 3).

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan adalah terjadinya persatuan yang bulat sebagaimana dinyatakan dalam KUHPer pasal 119.

Suami istri harus menjaga harta gono-gini dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam KHI pasal 89, “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri” dan Pasal 90, “Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya ” Dengan kata lain, harta gono- gini merupakan hak bersama yang oleh masing-masing pihak boleh dipergunakan asalkan mendapatkan izin dari pasangannya.

Dengan demikian, perlu ditegaskan lagi bahwa harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh secara bersama oleh pasangan suami istri. Harta gono-gini tidak membedakan asal-usul yang menghasilkan. Artinya, harta dari siapa pun yang menghasilkannya atau diatasnamakan oleh siapa pun di antara mereka, asalkan harta itu diperoleh selama masa perkawinan (kecuali hibah dan warisan), maka tetap dianggap sebagai harta gono-gini.

B. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah “harta benda milik masing- masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah”.

Tentang macam harta ini, UU Perkawinan pasal 35 ayat 2 mengatur, “Harta bawaan masing-masing suami dan istri serta dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Berdasarkan ketentuan ini, suami dan istri berhak memiliki sepenuhnya harta bawaannya masing-masing, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pernyataan yang sama juga diperkuat dalam KHI pasal 87 ayat 1.

Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta gono-gini. Suami/istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Dasarnya adalah UU Perkawinan nasal 36 avat 2. “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanyoHal senada juga dinyatakan dalam KHI pasal 87 ayat 2, “Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnyaArtinya, berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa di-otak-atik oleh pasangannya yang lain.

Harta bawaan bisa saja menjadi harta gono-gini jika pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat. Atau dengan kata lain, perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antara harta bawaan dan harta gono-gini.

C.Harta Perolehan

Harta perolehan adalah “harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan”.

Harta ini umumnya berbentuk hibah, hadiah, dan sedekah. Harta ini tidak diperoleh melalui usaha bersama mereka berdua selama terjadinya perkawinan. Bedanya dengan harta bawaan yang diperoleh sebelum masa perkawinan, harta macam ini diperoleh setelah masa perkawinan.

Seperti halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, sepanjang tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Dasarnya adalah KHI pasal 87 ayat 2, “Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya”.

Kesimpulannya, harta gono-gini jelas berbeda dengan harta bawaan dan harta perolehan. Yang hanya boleh disebut dengan harta gono-gini adalah harta yang diperoleh secara bersama-sama, baik oleh suami maupun istri, sejak perkawinan mereka mulai dilangsungkan. Ketentuan ini tidak berlaku jika pasangan pengantin membuat perjanjian perkawinan, entah isinya menggabungkan harta keduanya atau justru memisahkannya. Pembahasan tentang bagaimana hukum pengunaan dan pembagian harta gono-gini akan dibahas pada bag selanjutnya.

Sumber :Happy Susanto. 2008. Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian. Pp 12-16 . Visi Media Pustaka: Jakarta.

Harta Gono Gini : Ketahuilah Dasar Hukum dan Pemahamanya BAG 1

Ketentuan dalam KHI pasal 86 (ayat 1 dan 2) kedengarannya bertolak belakang dengan ketentuan (pasal) sebelumnya. Jika dianalisis secara seksama, ketentuan dalam pasal 86 sebenarnya lebih bersifat informatif bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal istilah harta gono-gini, yang merupakan persatuan antara harta suami dan istri. Istilah harta gono- gini lebih dikenal dalam ketentuan hukum positif nasional. Berdasarkan ketentuan KHI pasal 85 bahwa sejak terjadinya perkawinan tidak tertutup kemungkinan adanya percampuran antara harta kekayaan suami dan kekayaan istri. Dengan kata "Kemungkinan" dimaksud bahwa harta gono-gini itu masih diperbolehkan asal tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta gono-gini mencakup segala bentuk activa dan passiva selama masa perkawinan. Pasangan calon suami istri yang akan menikah diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa harta perolehan dan harta  bawaan merupakan harta gono-gini. Hal ini diatur dalam KHI pasal 49 ayat 1, *Perjanjian perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa mosing-masing ke dalam perkawinan maupun yang dtperoleh mosing-masing selama perkawinan. Pasangan calon suami istri tersebut juga diperbolehkan menentukan dalam peijanjian perkawinan bahwa yang tidak termasuk dalam harta gono-gini adalah harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan. seperti harta perolehan. Hal ini diatur dalam KHI pasal 49 ayat 2.'Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi vara dioeroleh selama

Istilah ‘gono-gini’ merupakan sebuah istilah hukum yang sudah populer di masyarakat Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 330), istilah yang digunakan adalah “gana-gini”, yang secara hukum artinya,”Harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang disusun oleh JS Badudu dan SM Zain (1996: 421), pengertian harta gono-gini juga sama dengan definisi baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu “Harta perolehan bersama selama bersuami istri”.

Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Hanya. istilah gono-gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional.

Konsep dan istilah “gono-gini“ sebenarnya diambil dari tradisi Jawa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 330) mendefinisikan kata ‘gana-gini’ dalam tradisi Jawa sebagai ” a nak yang honyo duo bersaudara, laki-laki dan perempuan (dan satu ayah dan sotu ibu)”. Istilah ‘gana-gini’ kemudian dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara laki- laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, harta yang memang berhubungan dengan ikatan perkawinan terse but kemudian disebut dengan ‘harta gono-gini’.

Di berbagai daerah di Tanah Air sebenamya jug a dikenal istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta gono-gini (di Jawa). Hanya, diistilahkan secara beragam dalam hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Misalnya di Aceh, harta gono-gini diistilahkan dengan hareuta sihareukat, di Mingkabau dinamakan harta suarang; di Sunda digunakan istilah guna-kaya; di Bali disebut dengan druwe gabro: dan di Kalimantan digunakan istilah barang perpantangan. Dengan berjalanannya waktu, rupanya istilah ‘gono-gini’ lebih populer dan dikenal masyarakat, baik digunakan secara akademis, yuridis, maupun dalam perbendaharaan dan kosa kata masyarakat pada umumnya. Untuk itulah, buku ini menggunakan istilah harta gono-gini agar mudah dipahami oleh masyarakat umum.

     Pada dasamya. tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono-gini). Konsep harta gono-gini pada awalnya berasal dari adat- istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita. Sehingga. dapat dikatakan ada kemungkinan telah teijadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri (alghele gemeenschap van goederen) dalam perkawinan mereka. Percampuran harta kekayaan (harta gono-gini) ini berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam peijanjian perkawinan.

Dasar hukum tentang harta gono gini dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut.

  1. UU Perkawinan pasal 35 ayat 1, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini (harta bersama) adalah “Harta benda yang diperoleh selama mosa perkawinan Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini
  2. KUHPer pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam peijanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”
  3. KHI pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama da lam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milikmasing-masingsuami atau istri“. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta gono-gini dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing -masing pasangan, baik suami maupun istri.

        Pada KHI pasal 86 ayat 1 dan ayat 2, kembali dinyatakan bahwa “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan“ (ayat 1). Pada ayat 2-nya lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya Demikian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

        Ketentuan dalam KHI pasal 86 (ayat 1 dan 2) kedengarannya bertolak belakang dengan ketentuan (pasal) sebelumnya. Jika dianalisis secara seksama, ketentuan dalam pasal 86 sebenarnya lebih bersifat informatif bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal istilah harta gono-gini, yang merupakan persatuan antara harta suami dan istri. Istilah harta gono- gini lebih dikenal dalam ketentuan hukum positif nasional. Berdasarkan ketentuan KHI pasal 85 bahwa sejak terjadinya perkawinan tidak tertutup kemungkinan adanya percampuran antara harta kekayaan suami dan kekayaan istri. Dengan kata “Kemungkinan” dimaksud bahwa harta gono-gini itu masih diperbolehkan asal tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

        Harta gono-gini mencakup segala bentuk activa dan passiva selama masa perkawinan. Pasangan calon suami istri yang akan menikah diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa harta perolehan dan harta  bawaan merupakan harta gono-gini. Hal ini diatur dalam KHI pasal 49 ayat 1, *Perjanjian perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa mosing-masing ke dalam perkawinan maupun yang dtperoleh mosing-masing selama perkawinan. Pasangan calon suami istri tersebut juga diperbolehkan menentukan dalam peijanjian perkawinan bahwa yang tidak termasuk dalam harta gono-gini adalah harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan. seperti harta perolehan. Hal ini diatur dalam KHI pasal 49 ayat 2.’Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi vara dioeroleh selama.

Sumber :Happy Susanto. 2008. Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian. Pp 8-10 . Visi Media Pustaka: Jakarta.